TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu akan mengawasi pengadaan surat suara Pilkada dari proses produksi sampai pendistribusian. Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda mengatakan pengawasan melekat logistik tersebut akan diatur dalam Peraturan Bawaslu yang saat ini dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.
“Bawaslu juga masih menunggu Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait logistik yang kini masih proses tahap uji publik,” kata Herwyn saat dihubungi Tempo, Senin, 15 Juli 2024.
Untuk daerah terpencil dan susah terjangkau, pengawasan akan dilakukan oleh tim dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan atau Desa (PKD). Herwyn menuturkan, selain satuan kerjanya, Bawaslu juga akan melibatkan partisipasi masyarakat. Meskipun untuk Pilkada sesuai Undang-Undang bahwa Pemantau Pemilihan diregistrasi oleh KPU, bukan oleh Bawaslu.
“Prinsipnya, pelibatan masyarakat sipil dalam semua tahapan, seperti tahapan distribusi logistik, akan selalu dilibatkan oleh Pengawas kami yang di bawah,” tutur Herwyn.
Sementara itu, KPU akan menyusun linimasa produksi yang harus dipatuhi vendor percetakan surat suara pilkada agar logistik KPU daerah jauh yang sulit dijangkau bisa sampai tepat waktu.
“Pada tahap produksi logistik, KPU menyusun timeline produksi yang akan dilaksanakan oleh penyedia untuk daerah prioritas yang lokasinya terjauh dari percetakan,” kata Komisioner KPU RI, Yulianto Sudrajat, saat dihubungi Tempo, kemarin.
Yulianto mengatakan garis waktu produksi ini untuk memitigasi terjadi kekurangan atau kerusakan logistik ketika dalam proses distribusi.
Ia mengakui KPU menemukan banyak kendali dalam distribusi logistik karena faktor cuaca, konsisi geografis, dan ketersediaan moda transportasi. Kendala terutama dijumpai pada daerah 5T (Terdepan, Terluar, Tertinggal, Terlama, dan Tersulit). Yulianto mengatakan KPU tentu membutuhkan dukungan penggunaan pesawat udara, helikopter, speedboat, atau alat angkut lain yang mampu menembus medan berat.
“Yang semuanya kadang juga sangat bergantung pada cuaca. Maka dari itu, KPU terus bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain untuk membantu distribusi logistik. Misalnya, bekerja sama dengan TNI-Polri, Kementerian Perhubungan, dan Pemerintah Daerah,” tuturnya.
Pilihan editor: Perbatasan Indonesia-Papua Nugini Rawan Dilintasi OPM, Ini Kata Prabowo
