Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Buntut Skandal Guru Besar Investigasi Tempo, Dewan Guru Besar PTNBH Serukan Jaga Moral Universitas

Reporter

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 17 Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang bergabung dalam Majelis Dewan Guru Besar PTNBH menyoroti skandal jabatan guru besar akhir-akhir ini.

Ketua MDGB PTNBH Andi Pangerang Moenta mengatakan praktik mengejar jabatan guru besar tanpa mengikuti aturan yang berlaku melanggar moral, etika, dan integritas akademik. Namun, berbagai praktik pelanggaran itu justru dibiarkan dan tidak ada tindakan tegas dari pemerintah terutama dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim.

“Mendikbud membiarkan hal itu. Tidak ada upaya untuk meluruskan dan membersihkan proses pengusulan guru besar/profesor dari anasir buruk praktik tersebut,” kata Andi dalam rilis yang diterima Tempo, Rabu 10 Juli 2024.

MDGB PTNBH meminta sivitas akademika di semua kampus menjaga moral universitas dalam proses kenaikan jabatan guru besar. Mereka juga meminta organ pimpinan PTNBH, yakni Majelis Wali Amanat, Rektor, Dewan Guru Besar/Profesor, dan Senat Akademik, serta segenap pimpinan perguruan tinggi menjaga moral, etika, dan integritas akademik dalam proses meraih jabatan akademik tertinggi.

MDGB PTNBH juga mendesak Nadiem mencegah praktik buruk dalam proses pengusulan calon guru besar dan menghentikan proses pengusulan ketika terdapat kejanggalan dalam memenuhi syarat dan ketentuan pengusulan calon guru besar.

Mendikbud juga harus menjamin bahwa tidak terjadi lagi praktik kecurangan dalam proses pengusulan jabatan akademik guru besar. Pun harus mencabut jabatan guru besar yang diperoleh dengan cara tidak wajar dan melanggar moral, etika, dan integritas akademik.

Dewan guru besar juga mendesak Presiden RI, Jokowi, memberikan perhatian penuh kepada dunia pendidikan melalui kebijakan dan penciptaan suasana akademik dengan menerapkan nilai-nilai moral, etika, dan integritas akademik. Pemerintah juga mesti menciptakan suasana akademik yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jujur dan konsisten.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun 17 PTNBH yang tergabung dalam kelompok ini yaitu Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Dewan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, dan Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara.

Lalu, Perwakilan Guru Besar Universitas Airlangga, Dewan Profesor Universitas Padjadjaran, Dewan Profesor Universitas Diponegoro, Dewan Profesor Universitas Hasanuddin, Dewan Profesor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Dewan Profesor Universitas Sebelas Maret, Dewan Profesor Universitas Andalas, Dewan Profesor Universitas Brawijaya, Komisi Guru Besar Universitas Negeri Malang, Guru Besar Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Syiah Kuala.

Tempo sudah mencoba menghubungi Nadiem dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Namun, keduanya belum merespons pesan yang dikirim Tempo hingga berita ini terbit.

Sebelumnya, hasil investigasi Majalah Tempo Edisi Skandal Guru Besar Abal-Abal 8-14 juli 2024, menemukan deretan nama pejabat publik yang mendapatkan gelar Profesor lewat jalan pintas. Dari deretan nama itu, ada golongan politikus hingga jaksa. Dua di antaranya yaitu Bambang Soesatyo atau Bamsoet sapaannya dan Sufmi Dasco Ahmad.

Pilihan editor: Sejumlah Pegawai KPK Diduga Main Judi Online, Wapres Ma'ruf Amin Bilang Begini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bamsoet Raih Penghargaan Tokoh Nasional Pelindung Rumah Rakyat dari APERSI

54 menit lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima penghargaan sebagai 'Tokoh Nasional Pelindung Rumah Rakyat' dari Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia, di Jakarta, Selasa 23 Juli 2024. Dok. MPR
Bamsoet Raih Penghargaan Tokoh Nasional Pelindung Rumah Rakyat dari APERSI

Bambang Soesatyo, menerima penghargaan bergengsi sebagai 'Tokoh Nasional Pelindung Rumah Rakyat' dari Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI).


Bamsoet Apresiasi Gelaran Fun Rally Mercedes Benz W202 Club

21 jam lalu

Flag off dimulainya Rally Mercedes Benz W202 Club Indonesia (MBW202CI), di Jakarta, Minggu, 21 Juli 2024. Kegiatan ini diadakan dalam rangka memeriahkan HUT ke-17 MBW202CI. 
Dok. MPR
Bamsoet Apresiasi Gelaran Fun Rally Mercedes Benz W202 Club

Bambang Soesatyo, mengapresiasi penyelenggaraan Fun Rally yang diselenggarakan oleh Mercedes Benz W202 Club Indonesia (MBW202CI)


Kemendikbudristek Jelaskan Kriteria Asesor dalam Proses Pengajuan Guru Besar

22 jam lalu

Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Lukman. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Kemendikbudristek Jelaskan Kriteria Asesor dalam Proses Pengajuan Guru Besar

Kemendikbudristek mengatakan hasil desk evaluasi mencatat sebanyak 253 orang calon asesor yang akan mengikuti tes asesmen


Agar Skandal Guru Besar Tak Terulang, Kemendikbudristek Cegah dengan Sosialiasi Aturan

23 jam lalu

Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Lukman. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Agar Skandal Guru Besar Tak Terulang, Kemendikbudristek Cegah dengan Sosialiasi Aturan

Kemendikbudristek mengimbau kepada masyarakat yang memiliki bukti dugaan pelanggaran pengajuan guru besar dapat melaporkannya


Syarat Pengajuan Guru Besar Tak Berubah, Kemendikbudristek Hanya Gunakan Screening Awal

1 hari lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Syarat Pengajuan Guru Besar Tak Berubah, Kemendikbudristek Hanya Gunakan Screening Awal

Kemendikbudristek menyatakan persyaratan pengajuan guru besar tidak ada perubahan, meski banyak menemukan pelanggaran di tahun sebelumnya.


Deretan Rektor yang Tak Mau Cantumkan Gelar di Dokumen kecuali Urusan Akademik

1 hari lalu

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Fathul Wahid. Tempo/Pribadi Wicaksono
Deretan Rektor yang Tak Mau Cantumkan Gelar di Dokumen kecuali Urusan Akademik

Sejumlah rektor menyatakan tidak mencantumkan gelar mereka di surat dan dokumen, kecuali yang berhubungan dengan urusan akademik


Bamsoet Bersiap Luncurkan Dua Buku Terbaru dan Buku Bahan Ajar Ilmu Hukum

2 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo akan meluncurkan dua buku ke-33 dan 34 hasil karya terbarunya. Berjudul ‘Legacy MPR RI Periode 2019-2024,
Bamsoet Bersiap Luncurkan Dua Buku Terbaru dan Buku Bahan Ajar Ilmu Hukum

Bambang Soesatyo akan meluncurkan dua buku terbaru, serta dua buku bahan ajar ilmu hukum berjudul 'Politik Hukum dan Kebijakan Publik' serta 'Pembaruan Hukum'.


Unair Minta Guru Besar Tidak Tulis Gelar di Luar Kepentingan Akademik, Rektor: Bentuk Sakralisasi

3 hari lalu

Rektor Unair M. Nasih sebut guru besar tidak perlu tulis gelar di luar kepentingan akademik, Jumat, 19 Juli 2024. Foto: Hanaa Septiana/TEMPO
Unair Minta Guru Besar Tidak Tulis Gelar di Luar Kepentingan Akademik, Rektor: Bentuk Sakralisasi

Nasih juga menyarankan penilaian guru besar harus lebih kuat dan disaring lagi.


Skandal Guru Besar, Rektor Unair Sarankan Penilaian dengan Digitalisasi

3 hari lalu

Rektor UNAIR Prof Nasih saat acara Tasyakuran Dies Natalis ke-68 UNAIR. Foto: PKIP UNAIR
Skandal Guru Besar, Rektor Unair Sarankan Penilaian dengan Digitalisasi

Kecurangan yang terjadi diakibatkan karena proses penilaian guru besar masih melibatkan manusia atau orang.


Catatan Ketua MPR RI, Pendidikan yang Memampukan Remaja Beradaptasi dengan Perubahan Zaman

4 hari lalu

Ketua MPR Bambang Soesatyo. Dok. MPR
Catatan Ketua MPR RI, Pendidikan yang Memampukan Remaja Beradaptasi dengan Perubahan Zaman

Kurikulum pendidikan itu ibarat kompas atau peta jalan bagi anak dan remaja untuk memilih dan membangun komptensi menyongsong masa depan mereka.