Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Investigasi Guru Besar, Jamintel Reda Manthovani: Jurnal Saya Tak Bermasalah

Reporter

image-gnews
Reda Manthovani. instagram/kejati_dkijakarta's
Reda Manthovani. instagram/kejati_dkijakarta's
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung, Reda Manthovani, dikukuhkan menjadi guru besar ilmu hukum Universitas Pancasila pada Januari 2024. Penelusuran Tempo dalam liputan investigasi "Skandal Guru Besar Abal-abal" menemukan Reda loncat jabatan dari lektor ke guru besar.

Sebanyak empat artikel Reda di jurnal internasional disetujui sebagai syarat menjadi profesor. Dokumen penilaian yang dilihat Tempo menunjukkan Reda menulis artikel ilmiahnya di International Journal of Cyber Criminology (IJCC) dan International Journal of Criminal Justice Science (IJCJS). "Saya mengirim artikel dengan proses korespondensi yang jelas," kata Reda dalam wawancara tertulis, Kamis, 30 Mei lalu.

Jurnal IJCC dan IJCJS belakangan diselidiki Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam skandal guru besar Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, karena ditengarai sebagai jurnal predator. Menurut Reda, kolega guru besar juga mengirim tulisannya ke sana. Berikut petikan wawancara Reda:

Investigasi kami menemukan Anda menjadi guru besar dengan mengirim syarat artikel ke jurnal IJCC dan IJCJS. Padahal jurnal itu bermasalah. Apa tanggapan Anda?
Saya memang memasukkan tulisan ke dua jurnal itu. Saya mengirim artikel dengan proses korespondensi yang jelas. Saya melampirkannya ke sistem milik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Kementerian Pendidikan belakangan menyelidiki kredibilitas jurnal itu karena ditengarai predator. Komentar Anda?
Jurnal saya tak bermasalah. Artikel itu juga diterima oleh Dikti. Saya tak tahu sama sekali apakah jurnal itu dalam penyelidikan sebagai predator atau tidak. Setahu saya banyak rekan dosen guru besar dan dosen lain masih mengirim tulisan ke jurnal itu.

Bagaimana Anda bisa jadi guru besar?
Saya menjadi guru besar setelah melalui proses yang panjang. Saya mengajar sejak 2007 dan menjadi guru besar pada akhir 2023. Saya telah melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tiga tahap verifikasi sudah saya lewati, mulai dari senat, asesor di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 3, sampai Dikti.

Apa urgensinya Anda loncat jabatan dari lektor ke guru besar?
Syarat loncat jabatan telah dipenuhi. Salah satunya publikasi di jurnal internasional bereputasi dan terdaftar di indeks Scopus. Saya menulis di lebih dari empat jurnal internasional bereputasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penelusuran kami menemukan tim penilai Anda termasuk asesor bermasalah punya latar belakang sosiologi yang berbeda dengan rumpun ilmu hukum. Bagaimana respons Anda?
Saya tak mengetahui nama asesor saya. Kenal saja tidak, apalagi bertemu. Sistem Dikti tak memungkinkan calon mengetahui nama penilai kecuali ada perbaikan syarat. Sebab, ada forum audiensi dengan asesor yang difasilitasi kampus dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Laporan mengenai dugaan pelanggaran akademik ini dimuat secara rinci dalam laporan Investigasi Tempo edisi 8-14 Juli yang bisa Anda baca di sini:

Cara Dosen Universitas Lambung Mangkurat Merekayasa Syarat Guru Besar

Skandal Guru Besar: Memakai Jurnal Predator hingga Berkomplot dengan Asesor

Temuan Kementerian Pendidikan dalam Perkara Mafia Gelar Profesor

Jurnal Predator Guru Besar di Pinggiran Birmingham

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kemendikbudristek Jelaskan Kriteria Asesor dalam Proses Pengajuan Guru Besar

23 jam lalu

Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Lukman. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Kemendikbudristek Jelaskan Kriteria Asesor dalam Proses Pengajuan Guru Besar

Kemendikbudristek mengatakan hasil desk evaluasi mencatat sebanyak 253 orang calon asesor yang akan mengikuti tes asesmen


Agar Skandal Guru Besar Tak Terulang, Kemendikbudristek Cegah dengan Sosialiasi Aturan

1 hari lalu

Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Lukman. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Agar Skandal Guru Besar Tak Terulang, Kemendikbudristek Cegah dengan Sosialiasi Aturan

Kemendikbudristek mengimbau kepada masyarakat yang memiliki bukti dugaan pelanggaran pengajuan guru besar dapat melaporkannya


Syarat Pengajuan Guru Besar Tak Berubah, Kemendikbudristek Hanya Gunakan Screening Awal

1 hari lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Syarat Pengajuan Guru Besar Tak Berubah, Kemendikbudristek Hanya Gunakan Screening Awal

Kemendikbudristek menyatakan persyaratan pengajuan guru besar tidak ada perubahan, meski banyak menemukan pelanggaran di tahun sebelumnya.


Deretan Rektor yang Tak Mau Cantumkan Gelar di Dokumen kecuali Urusan Akademik

1 hari lalu

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Fathul Wahid. Tempo/Pribadi Wicaksono
Deretan Rektor yang Tak Mau Cantumkan Gelar di Dokumen kecuali Urusan Akademik

Sejumlah rektor menyatakan tidak mencantumkan gelar mereka di surat dan dokumen, kecuali yang berhubungan dengan urusan akademik


Unair Minta Guru Besar Tidak Tulis Gelar di Luar Kepentingan Akademik, Rektor: Bentuk Sakralisasi

3 hari lalu

Rektor Unair M. Nasih sebut guru besar tidak perlu tulis gelar di luar kepentingan akademik, Jumat, 19 Juli 2024. Foto: Hanaa Septiana/TEMPO
Unair Minta Guru Besar Tidak Tulis Gelar di Luar Kepentingan Akademik, Rektor: Bentuk Sakralisasi

Nasih juga menyarankan penilaian guru besar harus lebih kuat dan disaring lagi.


Skandal Guru Besar, Rektor Unair Sarankan Penilaian dengan Digitalisasi

3 hari lalu

Rektor UNAIR Prof Nasih saat acara Tasyakuran Dies Natalis ke-68 UNAIR. Foto: PKIP UNAIR
Skandal Guru Besar, Rektor Unair Sarankan Penilaian dengan Digitalisasi

Kecurangan yang terjadi diakibatkan karena proses penilaian guru besar masih melibatkan manusia atau orang.


Rektor UII Ogah Pakai Titel, Minta Gelar Akademik Tak Ditulis di Dokumen Kampus

4 hari lalu

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Fathul Wahid. Tempo/Pribadi Wicaksono
Rektor UII Ogah Pakai Titel, Minta Gelar Akademik Tak Ditulis di Dokumen Kampus

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid tak ingin adanya jabatan profesor menambah jarak sosial di lingkungan kampusnya.


Pernyataan Akademik Paguyuban Profesor Jabar-Banten Kritik Aturan Soal Profesor Kehormatan

4 hari lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Pernyataan Akademik Paguyuban Profesor Jabar-Banten Kritik Aturan Soal Profesor Kehormatan

Paguyuban Profesor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Jawa Barat dan Banten membuat pernyataan akademik terkait masalah penetapan dosen dalam jabatan akademik guru besar atau profesor. Ketua Umum Paguyuban tersebut, Eddy Jusuf Supardi mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki ketentuan peraturan perundang-undangan dan proses penetapan profesor sesuai hakikatnya.


Asosiasi Profesor Minta KPK Usut Skandal Guru Besar

5 hari lalu

Ilustrasi wisuda. shutterstock.com
Asosiasi Profesor Minta KPK Usut Skandal Guru Besar

API berencana mengirim surat ke KPK untuk segera mengusut kebijakan dan praktik pengabaian aturan dalam proses pengangkatan guru besar.


Asosiasi Profesor Minta Mendikbud Hentikan Proses Pengangkatan Guru Besar yang Langgar Aturan

5 hari lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Asosiasi Profesor Minta Mendikbud Hentikan Proses Pengangkatan Guru Besar yang Langgar Aturan

Guru Besar hanya boleh disandang untuk dosen yang aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.