Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Respons Ketua Komisi I DPR soal Prabowo Operasi Cedera Kaki di RS Dalam Negeri

image-gnews
Prabowo Ungkap Dirinya Jalani Operasi Besar untuk Pulihkan Cedera Kaki
Prabowo Ungkap Dirinya Jalani Operasi Besar untuk Pulihkan Cedera Kaki
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto menjalani operasi cedera kaki di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Meutya Hafid memberi respons ini.

Menurutnya, pilihan Menteri Pertahanan (Menhan) itu melakukan operasi besar di RSPPN Panglima Besar Soedirman, Jakarta, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dalam negeri.

"Keyakinan Pak Prabowo untuk berobat di RSPPN Jakarta merupakan hal yang positif, apalagi operasi yang dilakukan cukup besar, berisiko dan mempertaruhkan nyawa. Saya yakin pilihan Pak Prabowo ini bisa menjadi contoh dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berobat di dalam negeri," kata Meutya, Senin, 1 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

Dia mengatakan, salah satu masalah tingginya minat warga Indonesia berobat ke luar negeri selama ini adalah kurangnya kepercayaan terhadap rumah sakit dan tenaga kesehatan dalam negeri.

"Pilihan Pak Prabowo untuk melakukan operasi besar di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) menunjukkan kepercayaan dan keyakinan terhadap rumah sakit dan tenaga kesehatan di Indonesia. Keyakinan Pak Prabowo ini menunjukkan jika rumah sakit di Indonesia juga memiliki teknologi canggih dan tenaga medis yang sama berkualitas dengan tenaga kesehatan di luar negeri," katanya.

Meutya juga mengapresiasi kepada seluruh tim medis RSPPN Panglima Soedirman Jakarta, mulai dari tim dokter, perawat, hingga seluruh tenaga medis lainnya di RSPPN sehingga operasi yang dijalani Presiden Terpilih RI periode 2024-2029 dapat berjalan lancar dan berhasil.

"Saya tentunya juga mendoakan kepada Pak Prabowo Subianto agar segera pulih dan come back stronger untuk meneruskan tugas dalam melayani masyarakat dan negara Indonesia,” ujar dia.

Pada pekan lalu, Prabowo yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra itu menjalani operasi di RSPPN Panglima Besar Soedirman, Jakarta, untuk kaki kirinya yang cedera karena kecelakaan saat bertugas sebagai tentara pada tahun 1980-an.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjenguk Prabowo yang saat ini tengah menjalani pemulihan pasca-operasi di RSPPN Panglima Besar Soedirman, Jakarta.

Selanjutnya: Kecelakaan terjun payung

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Harap Perusahaan Tak Diskriminasi Pekerja Perempuan karena Cuti Melahirkan

4 jam lalu

Presiden Jokowi (kanan) bersama Menlu Retno Marsudi saat melepas bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afganistan melalui Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Indonesia juga mengirimkan paket bantuan berupa obat-obatan, bantuan makanan tambahan ibu hamil balita, bantuan obat-obatan malaria, bantuan hygiene kit dan water purifier. TEMPO/Subekti.
Jokowi Harap Perusahaan Tak Diskriminasi Pekerja Perempuan karena Cuti Melahirkan

UU KIA diteken Jokowi pada 2 Juli 2024. Hak ibu yang bekerja namun dalam kondisi melahirkan, berhak mendapatkan cuti dengan ketentuan.


DEEP Desak Presiden Jokowi Segera Lantik Iffah Rosita Jadi Komisioner KPU

6 jam lalu

Ilustrasi KPU. ANTARA
DEEP Desak Presiden Jokowi Segera Lantik Iffah Rosita Jadi Komisioner KPU

DEEP mendesak Presiden Jokowi segera melantik Iffah Rosita sebagai komisioner KPU menggantikan Hasyim Asy'ari yang dipecat karena tindak asusila.


Marshel Widianto Makin Ramai Hujatan Usai Buka Suara Terjun Politik di Pilkada Tangsel 2024

7 jam lalu

Marshel Widianto bersama teman-teman dan pendukungnya. Foto: Instagram.
Marshel Widianto Makin Ramai Hujatan Usai Buka Suara Terjun Politik di Pilkada Tangsel 2024

Warganet makin ramai mengkritik pencalonan komika Marshel Widianto untuk maju sebagai calon wakil wali kota di Pilkada Tangsel 2024.


Jokowi Bela KPU yang Disebut Mahfud Tak Layak Gelar Pilkada

7 jam lalu

Presiden Jokowi (kanan) bersama Menlu Retno Marsudi saat melepas bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afganistan melalui Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Indonesia juga mengirimkan paket bantuan berupa obat-obatan, bantuan makanan tambahan ibu hamil balita, bantuan obat-obatan malaria, bantuan hygiene kit dan water purifier. TEMPO/Subekti.
Jokowi Bela KPU yang Disebut Mahfud Tak Layak Gelar Pilkada

Presiden Jokowi mengungkit sebelumnya KPU sudah sukses menggelar Pilpres dengan baik dan lancar.


Jokowi Beri Restu Kaesang Maju Pilkada: Orang Tua Hanya Mendoakan

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kanan) berbincang dengan Sekretaris Kabinet  melepas bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afganistan melalui Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Bantuan yang dikirimkan dalam bentuk barang berupa logistik seperti tenda pengungsi, makanan dan obat-obatan. TEMPO/Subekti.
Jokowi Beri Restu Kaesang Maju Pilkada: Orang Tua Hanya Mendoakan

Jokowi memberikan restu kepada putranya Kaesang Pangarep untuk maju pemilihan kepada daerah atau Pilkada 2024.


Jokowi Batal Pindah Kantor ke IKN Bulan Ini, Terkendala Infrastruktur Belum Siap

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Jokowi Batal Pindah Kantor ke IKN Bulan Ini, Terkendala Infrastruktur Belum Siap

Awalnya Jokowi merencanakan untuk pindah kantor ke IKN pada Juli 2024.


Jokowi Tak Mau Paksa Pindahkan Ibu Kota ke IKN: Bisa Setelah Oktober

8 jam lalu

Presiden Jokowi mengamati bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afganistan dii Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Bantuan tersebut menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB, dengan total anggaran kurang lebih Rp 17,9 miliar (1 Juta USD). TEMPO/Subekti.
Jokowi Tak Mau Paksa Pindahkan Ibu Kota ke IKN: Bisa Setelah Oktober

Presiden Jokowi masih melihat situasi di lapangan soal rencana pindah ibu kota ke IKN. Ia menyatakan tak ingin memaksakan sesuatu yang belum selesai.


Terkini: Pemerintahan Jokowi Delapan Kali Dapat Opini WTP BPK, Prabowo Tanggapi Pengelolaan Uang Negara

9 jam lalu

Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Dalam keterangan persnya Prabowo akan menjalankan rekomendasi BPK saat masa peralihan ke pemerintahan. TEMPO/Subekti.
Terkini: Pemerintahan Jokowi Delapan Kali Dapat Opini WTP BPK, Prabowo Tanggapi Pengelolaan Uang Negara

Terkini Bisnis: OJK beri opini WTP atas laporan keuangan pemerintahan Jokowi. Prabowo tanggapi masalah pengelolaan uang negara.


Jokowi Lepas Bantuan Kemanusiaan ke Papua Nugini dan Afghanistan Rp 35,5 Miliar

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melepas bantuan kemanusiaan ke Papua Nugini dan Afghanistan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Lepas Bantuan Kemanusiaan ke Papua Nugini dan Afghanistan Rp 35,5 Miliar

Presiden Jokowi melepas bantuan kemanusiaan ke Papua Nugini dan Afghanistan dari Lanud Halim Perdanakusuma.


Pemerintahan Jokowi Dapat Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut, Ini Ragam Penilaian BPK

10 jam lalu

Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin bersama pimpinan BPK dalam penyerahakan Hasil Pemeriksaan BPK 2023 di Senayan, Jakarta, 8 Juli 2024. (Dok. BPK RI)
Pemerintahan Jokowi Dapat Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut, Ini Ragam Penilaian BPK

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 atau kedelapan kali berturut-turut.