INFO NASIONAL - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menjadi salah satu pembicara di panel pleno Menteri Oslo Tropical Forest Forum 2024. Kegiatan ini berlangsung di Norwegia, Selasa, 25 Juni 2024.
Siti menjelaskan, hasil analisis kementerian yang dipimpinnya bersama World Resources Institute (WRI) Global, Universitas Maryland, dan difasilitasi oleh Norwegia, menunjukkan laju deforestasi antara 2022 dan 2023 hanya 0,13 juta hektar per tahun.
“Laju deforestasi di Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, merupakan yang terendah sepanjang sejarah, melampaui negara-negara lain," ujarnya.
Adapun terkait komitmen pencapaian NDC Indonesia, ia menjelaskan bahwa pendekatan yang dijalankan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan melaksanakan aksi iklim, bersifat sistematis dan terintegrasi. Mencakup 15 kelompok aksi iklim yang terangkum dalam Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030. "Rencana ini mengikat secara hukum, bukan sekadar komitmen di atas kertas," kata Siti.
Pengurangan emisi Indonesia mencapai 47,3 persen pada 2020, 43,8 persen pada 2021, dan 41,6 persen pada 2022 dibandingkan dengan baseline tahunan, yang berada di sekitar target NDC sebesar 43,2 persen dengan kerja sama internasional dan jauh melebihi target kapasitas nasional sebesar 31,89 persen.
Baca Juga:
Sejak penandatanganan MoU baru pada September 2022, pemerintah Norwegia telah memberikan kontribusi berbasis hasil sebesar US$ 156 juta untuk mendukung FOLU Net Sink 2030 di Indonesia.
Siti mengungkapkan bahwa hal tersebut mencerminkan pencapaian Indonesia dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. "Meskipun demikian, sebagian besar pembiayaan yang dibutuhkan untuk memenuhi target FOLU Net Sink 2030 masih berasal dari anggaran negara kita," ujarnya.
Siti juga menyampaikan bahwa Indonesia berhasil mengendalikan kebakaran hutan selama periode El Nino yang berkepanjangan. Dengan begitu, memastikan target iklim FOLU Net Sink 2030 tetap berada pada jalurnya.
Siti juga menyebutkan, di bawah pemerintahan Jokowi, wilayah yang dibagikan secara sah kepada masyarakat lokal dan adat melalui agenda perhutanan sosial telah meningkat 18 kali lipat dibandingkan pemerintahan sebelumnya, dan diproyeksikan akan melampaui 20 kali lipat pada akhir Oktober 2024. (*)
