TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto menginstruksikan kepada sejumlah kementerian dan lembaga agar bersinergi dalam rangka menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak pada 27 November 2024. Salah satu yang dia soroti ialah sinergi tugas antara Kementerian Kominfo serta Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN dalam menjaga ruang digital.
Ia meminta kepada dua kementerian/lembaga itu untuk menjaga suasana di ruang digital agar tetap kondusif selama pelaksanaan Pilkada berlangsung. Hadi menyebut, Kominfo dan BSSN harus berani bertindak tegas apabila ada hal-hal yang mengganggu stabilitas politik, hukum, dan keamanan selama pelaksanaan Pilkada.
"Kalau ada berita-berita yang kurang tepat, langsung take down. Apabila ada virus yang masuk ke web, BSSN berikan warning," kata Hadi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Pilkada, di Makassar yang dipantau dari siaran YouTube Kemenkopolhukam, pada Kamis, 27 Juni 2024.
Selain itu, Hadi menyoroti peran Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan sebagai penegak hukum terkait penanganan pelanggaran Pilkada ini. Ia meminta kepada tiga institusi itu untuk bersinergi dalam menjalankan tugas, agar tidak terjadi permasalahan. "Pilkada ini kita harap bisa dilakukan dengan damai, aman, jujur, dan adil," ucapnya.
Hadi juga mewanti-wanti agar pelaksanaan Pilkada ini tidak sampai dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK karena adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut.
Ia juga mengungkapkan, TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan selama pelaksanaan Pilkada. Hadi menginstruksikan kepada TNI, Polri, dan BIN agar memetakan wilayah yang berpotensi konflik.
Menurut Hadi, pemetaan wilayah itu sebagai langkah antisipasi apabila terjadi gangguan keamanan selama Pilkada. "Sebelum ada gangguan, kita sudah mitigasi jangan sampai terjadi," ujarnya.
Hadi juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas penyelenggaraan Pilkada di tiap-tiap wilayah. Ia menilai, kesiapan kementerian dan lembaga menjadi tidak berarti apabila pemerintah daerah tidak memfasilitasi pelaksanaannya.
"Maka pilkada akan terganggu, karena itu sinergi pemerintah daerah harus totalitas agar bisa menjamin terselenggaranya pilkada," kata Hadi.
Adapun dalam rangka menyukseskan Pilkada serentak 2024, Kemenkopolhukam telah membentuk desk koordinasi Pilkada yang terdiri dari 19 kementerian dan lembaga pemerintah. Pembentukan desk koordinasi dari kementerian/lembaga pemerintah ini tertuang dalam Kemenko Nomor 10 Tahun 2024 tentang Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada.
Desk ini bakal dipimpin oleh Kemenkopolhukam. Adapun kementerian/lembaga yang terlibat di antaranya Kemendagri, Kemenkumham, Perludem, Kemenkeu, Kemenkes, Kominfo, Bappenas, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, KASN, BIN, BSSN, Bawaslu, KPU, DKPP, dan KSP.
Desk koordinasi tersebut ditugaskan dalam hal kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak, keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi tahapan pilkada.
Pilihan Editor: PKS Mengusung Anies dan Sohibul Iman hingga Serba-serbi Pilkada
