TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyebut sejumlah permasalahan di ibu kota timbul karena faktor inkonsistensi penerapan kebijakan antara pemerintah baru dan pemerintah terdahulu. Ia menyarankan agar siapapun Gubernur DKI yang terpilih di Pilgub Jakarta mau meneruskan program lama pemerintah, asalkan baik.
"Jangan sampai gubernur baru nanti punya ide baru lagi dan tidak meneruskan ide yang lama," kata Prasetyo ditemui di Gedung DPRD DKI, pada Sabtu, 22 Juni 2024.
Ia mencontohkan program pembangunan MRT Jakarta yang saat ini sedang memasuki fase kedua. Ia menilai, program yang berjalan di pemerintahan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ini perlu diteruskan oleh pemerintahan baru nantinya.
Namun, menurut Prasetyo, berdasarkan pengalamannya selama menjabat sebagai Ketua DPRD DKI dua periode, gubernur baru kerap memiliki kecenderungan untuk mengubah kebijakan pemerintah terdahulu. "Dulu ada GBHN (era Soekarno) dan diteruskan oleh Soeharto. Setelah selesai GBHN, baru idenya Soeharto," ujarnya.
Prasetyo mengatakan, penerapan kebijakan seperti itu perlu dicontoh oleh para calon gubernur Jakarta. Dengan begitu, katanya, penerapan ide pemerintah terdahulu dengan ide pemerintah selanjutnya tetap bisa berjalan tanpa harus diubah.
Ia juga menyoroti masalah Jakarta seperti banjir yang tidak kunjung bisa teratasi. Padahal, menurut dia, banjir di Jakarta sempat bisa diminimalisir oleh gubernur-gubernur sebelumnya.
"Pemimpin sebelumnya itu diserap semua (banjirnya), jadi pas ada banjir buatlah itu sumur resapan," kata Prasetyo.
Jakarta akan memilih gubernur baru pada Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada November mendatang. Sejumlah nama telah muncul untuk menjadi pemimpin di kota yang akan segera kehilangan statusnya sebagai ibu kota negara, diantaranya Anies Baswedan, Ridwan Kamil hingga Tri Rismaharini.
Pilihan Editor: Rencana Pemprov DKI Batasi 3 KK Satu Alamat, DPRD: Jangan Sampai Merugikan Warga
