Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Otorita IKN Pilih Delapan Sekolah Jadi Model Pengembangan Pendidikan di Nusantara

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
SMK Negeri 1 berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, salah satu sekolah yang dipilih sebagai model penerapan peta jalan pendidikan ibu kota negara baru Imdonesia. ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan
SMK Negeri 1 berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, salah satu sekolah yang dipilih sebagai model penerapan peta jalan pendidikan ibu kota negara baru Imdonesia. ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan
Iklan

TEMPO.CO, JakartaDirektur Pelayanan Dasar Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Suwito, mengatakan delapan sekolah di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi model penerapan peta jalan pendidikan untuk pengembangan bidang pendidikan di Kota Nusantara.

"Kami nilai sekolah terpilih merupakan perintis atau pelopor kemajuan pendidikan di Kota Nusantara dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi pendamping di sekolah lain," ujar Suwito di Penajam, Ahad, 2 Juni 2024.

Dia mengatakan peta jalan pendidikan itu disusun Otorita IKN untuk memajukan pendidikan Kota Nusantara yang dibangun pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Penyusunan peta jalan pendidikan telah rampung dan menunggu disahkan. Peta jalan itu diharapkan bisa menjadi arah pembangunan pendidikan di ibu kota negara baru Indonesia itu.

Menurut Suwito, peta jalan pendidikan bakal diterapkan di 360 sekolah di Kota Nusantara. Namun, sebelumnya, dilakukan dilakukan percontohan di sejumlah sekolah model yang telah dipilih. Delapan sekolah di Kecamatan Sepaku tersebut terdiri dari jenjang pendidikan usia dini hingga sekolah lanjutan tingkat atas.

Kedelapan sekolah tersebut adalah Taman Kanak-Kanak (TK) Mitra Pradana, Sekolah Dasar (SD) Negeri 004, SDN 007, SDN 014, SDN 017, SDN 020, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 27, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1.

140 Guru Susun Rencana Peta Jalan Pendidikan di IKN

Suwito mengatakan sebanyak 140 guru mulai jenjang TK hingga SMA di kawasan IKN yang difasilitasi Otorita IKN menyusun rencana peta jalan pendidikan di sekolah masing-masing dengan mengacu pada peta jalan pendidikan yang telah diinformasikan Otorita IKN.

Fasilitasi yang diberikan oleh Otorita IKN dalam penyusunan peta jalan pendidikan ini dikemas dalam ‘Rapat Koordinasi Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan di IKN’, yang merupakan kerja sama dengan Kemendibudristek.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

OIKN Optimistis Pemindahan ASN ke IKN Bisa Dimulai September

3 jam lalu

Suasana proyek pembangunan Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin malam, 6 Mei 2024. TEMPO/Riri Rahayu.
OIKN Optimistis Pemindahan ASN ke IKN Bisa Dimulai September

OIKN optimistis pemindahan perdana aparatur sipil negara (ASN) dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur, bisa dimulai pada September 2024.


Menhub Budi Karya: 1 Agustus 2024 Bandara IKN Bisa Didarati Pesawat Narrow Body

5 jam lalu

Menhub Budi Karya Sumadi (tengah) saat meninjau progres pembangunan Bandara IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu 24 Jamlnuari 2024 .ANTARA/HO-BKIP Kemenhub
Menhub Budi Karya: 1 Agustus 2024 Bandara IKN Bisa Didarati Pesawat Narrow Body

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi optimistis pada 1 Agustus Bandara Naratetama IKN bisa didarati pesawat berbadan kecil atau ramping.


Terpopuler: Update Gangguan Server PDN, Dampak Pelemahan Rupiah ke Biaya Pembangunan IKN

11 jam lalu

Suasana Terminal 3 keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, pukul 14:56 WIB pada Jumat, 21 Juni 2024. Tempo/ Mochamad Firly Fajrian
Terpopuler: Update Gangguan Server PDN, Dampak Pelemahan Rupiah ke Biaya Pembangunan IKN

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Jumat, 21 Juni 2024, dimulai dari dampak gangguan server PDN Kominfo.


Menteri Basuki Belum Tahu Investasi Otorita IKN Tahun Ini Ditargetkan Capai Rp 100 Triliun

16 jam lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono Ketika ditemui di Komplek DPR RI, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Riri Rahayu.
Menteri Basuki Belum Tahu Investasi Otorita IKN Tahun Ini Ditargetkan Capai Rp 100 Triliun

Pelaksana tugas atau Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadilmuljono blak-blakan soal target investasi di IKN sebesar Rp 100 triliun


Rupiah Jeblok, Biaya Pembangunan IKN Bisa Membengkak hingga Berapa?

23 jam lalu

Presiden Joko Widodo mendapat penjelasan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) didampingi Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti seusai pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Rupiah Jeblok, Biaya Pembangunan IKN Bisa Membengkak hingga Berapa?

Bagaimana dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap pembiayaan proyek di IKN?


Kemendikbudristek Gelar Rakor PPDB 2024 dengan Daerah yang Bermasalah

1 hari lalu

Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Kemendikbudristek Gelar Rakor PPDB 2024 dengan Daerah yang Bermasalah

Rapat koordinasi soal PPDB itu dilakukan secara tertutup dan dihadiri 120 orang.


Kemendikbudristek Mitigasi Kecurangan Pemalsuan Domisili di PPDB 2024

1 hari lalu

Posko Pelayanan PPDB Tahun 2024 Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan di SMA Negeri 70 Jakarta, pada Senin, 10 Juni 2024. Tempo/Aisyah Aisyah Amira Wakang.
Kemendikbudristek Mitigasi Kecurangan Pemalsuan Domisili di PPDB 2024

Kemendikbudristek mengumpulkan sejumlah elemen dari daerah dan lembaga untuk pengawasan PPDB 2024.


Basuki Hadimuljono Tangani Masalah Lahan untuk IKN Pakai Skema PSDK Plus: Sosialisasi, Gusur, Bayar

1 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai Rapat Kerja Evaluasi APBN Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sampai Mei 2024 di ruang Komisi V DPR, Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Basuki Hadimuljono Tangani Masalah Lahan untuk IKN Pakai Skema PSDK Plus: Sosialisasi, Gusur, Bayar

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ganti rugi lahan di IKN akan diatur dalam SK Gubernur Kalimantan Timur pakai anggaran Kementerian PUPR


Sekolah Kedinasan Dapat Anggaran Pendidikan, Guru Besar UPI: Kebijakan Inkonstitusional

2 hari lalu

Rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan jajaran Kemendikbudristek membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN serta implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan uang kuliah tunggal (UKT) pada Selasa, 21 Mei 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Sekolah Kedinasan Dapat Anggaran Pendidikan, Guru Besar UPI: Kebijakan Inkonstitusional

Menurut Nanang, 20 persen anggaran pendidikan dari APBN seharusnya dikelola oleh Kemendikbudristek.


Didik J Rachbini: PTKL yang Miliki Prodi Sama dengan PTN, Lebih Baik Dievaluasi

2 hari lalu

Didik Rachbini Sarankan Kaji 3 Kelompok Perundang-undangan
Didik J Rachbini: PTKL yang Miliki Prodi Sama dengan PTN, Lebih Baik Dievaluasi

Prodi-prodi PTKL yang tidak khusus lebih baik dipindahkan ke PTN di bawah naungan Kemendikbudrisrek.