Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DKI Nonaktifkan 213.831 NIK, Ini Penjelasan Heru Budi

image-gnews
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di depan Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di depan Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta menonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga yang tidak sesuai dengan domisili. Kebijakan ini diambil untuk menjaga ketertiban administrasi kependudukan serta mencegah penyalahgunaan dokumen kependudukan.

Hingga saat ini, Disdukcapil telah memindahkan kependudukan sebanyak 213.831 warga yang tidak tinggal di Jakarta. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah, mengingat masih banyak warga yang memiliki KTP Jakarta tetapi tidak lagi berdomisili di Jakarta.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menuturkan, tak ada larangan untuk datang dan mencari kerja di Jakarta, namun yang tidak boleh yaitu pemanfaatan KTP yang tidak sesuai aturan yang berlaku. 

“Penataaan dan penertiban yang dilakukan oleh Disdukcapil adalah dalam rangka menjaga keakuratan data kependudukan sehingga stakeholder pengguna KTP dalam layanannya dapat tervalidasi dengan baik,” ujar Heru, dikutip melalui keterangan resminya pada Selasa, 28 Mei 2024.

Kepala Disdukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin, juga menekankan pentingnya program penataan dan penertiban administrasi kependudukan ini. Menurut Budi, sosialisasi dan koordinasi terus dilakukan dengan berbagai pihak yang memanfaatkan data kependudukan.

“Disdukcapil akan terus melakukan pendekatan kepada para stakeholder yang mempergunakan NIK dalam layanannya. Hal ini dilakukan untuk menjamin keakuratan data kependudukan bagi institusi pengguna layanan dasar melalui NIK,” ujar Budi, dikutip Selasa.

Budi merinci, KTP memiliki peran penting dalam berbagai layanan seperti BPJS, pendidikan, surat kendaraan bermotor, SIM, perbankan, kepemilikan paspor, dan lain-lain. Oleh karena itu, keakuratan data kependudukan sangat penting untuk menjaga keamanan dan validitas kepemilikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jakarta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada April 2024. Budi menyebutkan, langkah ini merupakan bagian dari program penertiban KTP warga Jakarta.

Kepala Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin, menjelaskan koordinasi dengan Kemendagri sangat penting dalam proses ini. Hal itu karena penonaktifan NIK harus dilakukan oleh Kemendagri. 

“Jadi minggu ini langsung kita ajukan suratnya ke Kemendagri karena yang berhak untuk melakukan penonaktifannya adalah Kemendagri,” kata Budi dilansir dari Antara, Rabu, 17 April 2024.

Dari total 92.493 NIK yang diajukan untuk dinonaktifkan, 81.119 di antaranya adalah NIK warga yang telah meninggal dunia, sementara 11.374 NIK lainnya adalah milik warga di Rukun Tetangga (RT) yang sudah tidak ada lagi. Budi juga menambahkan bahwa NIK yang telah dinonaktifkan dapat diaktifkan kembali dengan cara warga mendatangi posko pelayanan Dukcapil di kelurahan terdekat.

EKA YUDHA

Pilihan Editor: Novel Baswedan Sebut Jokowi Harus Pilih Pansel KPK yang Independen

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hari ini 49 Tahun Lalu Tugu Monas Dibuka untuk Umum

17 jam lalu

Pengunjung melihat video mapping di Tugu Monas, Jakarta, Minggu 20 Agustus 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Monas Week yang menampilkan video mapping di Tugu Monas dan air mancur menari di sisi selatan Monas dalam rangka merayakan HUT ke-78 RI. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Hari ini 49 Tahun Lalu Tugu Monas Dibuka untuk Umum

Tugu Monas dibangun dengan tujuan mengenang dan mengabadikan kebesaran perjuangan bangsa Indonesia yang dikenal dengan Revolusi 17 Agustus 1945.


BMKG Prakirakan Cuaca Kota Jakarta Hari Ini Cerah Berawan

1 hari lalu

Pengendara kendaraan bermotor berteduh menghindari terik matahari saat melintasi lampu merah Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa 7 Mei 2024. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa fenomena gelombang panas di sebagian wilayah Asia dalam sepekan terakhir tidak berkaitan dengan kondisi suhu panas yang terjadi di wilayah Indonesia. TEMPO/Subekti.
BMKG Prakirakan Cuaca Kota Jakarta Hari Ini Cerah Berawan

BMKG memprakirakan cuaca Kota Jakarta hari ini, Jumat, 12 Juli 2024, cerah berawan dari pagi hingga malam.


Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Selasa, Kecuali Kepulauan Seribu Hujan Pagi Hari

4 hari lalu

Ilustrasi Cuaca DKI Jakarta yang berawan. Tempo/Tony Hartawan
Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Selasa, Kecuali Kepulauan Seribu Hujan Pagi Hari

Pada Selasa pagi hampir seluruh wilayah DKI Jakarta akan cerah berawan dengan suhu pagi hari rata-rata diprakirakan 25-30 derajat Celcius.


Komnas HAM: Jakarta Tidak Ramah HAM tapi Dapat Penghargaan HAM dari Kemenkumham

4 hari lalu

Ilustrasi Monas (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Komnas HAM: Jakarta Tidak Ramah HAM tapi Dapat Penghargaan HAM dari Kemenkumham

Menurut Komnas HAM, Jakarta merupakan provinsi yang selama lima tahun berturut-turut sebagai wilayah tertinggi dalam pengaduan dugaan pelanggaran HAM.


Dinas Pendidikan DKI Jelaskan Alasan KJP Tahap I Gelombang 2 Belum Cair

6 hari lalu

Ilustrasi KJP
Dinas Pendidikan DKI Jelaskan Alasan KJP Tahap I Gelombang 2 Belum Cair

Disdik DKI Jakarta mencatat, ada 130.101 orang data penerima KJP yang harus diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua.


KJP Plus Tahap I Gelombang 2 Masih Tahap Verifikasi

6 hari lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani
KJP Plus Tahap I Gelombang 2 Masih Tahap Verifikasi

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin mengatakan verifikasi penerima KJP Plus Tahap I gelombang ke dua sudah sampai tahap akhir.


Hasto PDIP Sebut Heru Budi Sering Temui Mega untuk Bahas Jakarta

6 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah) memberikan pidato saat upacara bendera di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 22 Juni 2024. Pemprov DKI Jakarta menggelar upacara bendera untuk memperingati HUT  ke-497 Jakarta  sekaligus tahun terakhir Jakarta menjadi Ibu Kota Negara dan pertunjukan seni di Monas yang berlangsung hingga malam hari. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Hasto PDIP Sebut Heru Budi Sering Temui Mega untuk Bahas Jakarta

Menurut Hasto, Heru kerap menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk membahas masalah-masalah yang ada di ibu kota.


Jalan-jalan ke Museum Bank Indonesia, Ini Sejarah Museum di Jalan Pintu Besar Jakarta Barat

7 hari lalu

Museum Bank Indonesia.
Jalan-jalan ke Museum Bank Indonesia, Ini Sejarah Museum di Jalan Pintu Besar Jakarta Barat

Museum Bank Indonesia dikenal menjadi salah satu wisata menarik di Jakarta Barat. Apa daya tariknya?


Heru Budi akan Kembali ke Istana Usai Lengser dari Jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta

8 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah) memberikan pidato saat upacara bendera di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 22 Juni 2024. Pemprov DKI Jakarta menggelar upacara bendera untuk memperingati HUT  ke-497 Jakarta  sekaligus tahun terakhir Jakarta menjadi Ibu Kota Negara dan pertunjukan seni di Monas yang berlangsung hingga malam hari. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Heru Budi akan Kembali ke Istana Usai Lengser dari Jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta

Tahun ini merupakan akhir masa jabatan Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono, dia menjelaskan usai masa jabatannya berakhir dia akan kembali menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai penugasan Menteri Dalam Negeri.


Kebijakan Heru Budi Hartono Mulai Bedampak Bagi Warga

8 hari lalu

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Kebijakan Heru Budi Hartono Mulai Bedampak Bagi Warga

Berbagai kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mulai dirasakan warga meski belum genap memimpin Jakarta selama dua tahun.