TEMPO.CO, Jakarta - Wacana tentang koalisi besar dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kembali mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam perkara sengketa Pilpres 2024.
Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mengatakan akan ada partai politik dari pengusung kedua pasangan. tersebut yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM)—gabungan parpol pengusung Prabowo-Gibran—setelah putusan MK. Berikut respons parpol di luar KIM terhadap wacana koalisi tersebut.
1. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah: PDIP akan Menentukan Sikap Politiknya di Rakernas
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Ahmad Basarah mengatakan partainya siap berada di dalam barisan pemerintahan ataupun menjadi oposisi. Menurut dia, PDIP sudah terbiasa bertahan dalam berbagai iklim dan dinamika politik Indonesia.
Dia menyinggung masa kolonialisme silam, ketika Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 4 Juli 1927. "Di dalam masa hegemoni kolonialisme itu, kami mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain,” kata Basarah dalam keterangan tertulis pada Senin, 22 April 2024.
Basarah menuturkan PDIP telah teruji tangguh, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Dia mencontohkan ketika masa Orde Baru beragam intimidasi politik berdatangan. PDI mampu bertahan dan kemudian memenangi Pemilu 1999.
“Kami pernah berada di pemerintahan, lalu berada di luar pemerintahan dan masuk lagi di dalam pemerintahan selama 10 tahun,” tuturnya.
Dalam lima tahun ke depan, Basarah mengungkapkan sikap politik PDIP akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada Mei nanti. Melalui Rakernas tersebut, seluruh struktur partai bakal memberikan masukan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang hak prerogatif kongres.
“Di sanalah (Rakernas) PDIP akan menentukan sikap politiknya, akan berada di dalam atau di luar pemerintahan,” kata Basarah.
Seluruh struktur partai memang berhak memberikan masukan ke Megawati soal posisi berkoalisi atau menjadi oposisi. Namun Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
