MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres, Surya Paloh: Yang Kalah Hargai yang Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan sengketa Pilpres pada Senin, 22 April 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengajak semua pihak untuk menutup lembaran lama dan beralih memulai lembaran yang baru.

"Wajar bagi kita semua harusnya, ibarat menutup lembaran buku lama dan membuka lembaran buku baru. Itu harapan saya. Indonesia membutuhkan spirit ini," tutur Surya Paloh dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 22 April 2024. 

Menurut dia, negara memiliki seluruh model dan sistem yang telah disepakati bersama. Sebagai negara hukum, putusan MK merupakan keputusan peradilan yang tertinggi yang bersifat final dan mengingat.

Surya Paloh berpendapat, pertikaian antara satu sama lain di dalam kompetisi adalah hal yang sah-sah saja. Namun, begitu kompetisi selesai, semuanya harus saling menghargai. 

"Yang kalah menghargai yang menang, yang menang apa lagi. Inilah kekuatan kita seharusnya."

Pada titik inilah, kata Surya Paloh, keteladan para elite bangsa diperlukan. Keteladanan atas konsistensi sikap, ucapan dan perbuatannya. Saat ini, Indonesia menghadapi situasi yang sangat membutuhkan upaya menjaga stabilitas nasional. 

"Indonesia tidak berada dalam posisi sendiri di permukaan bumi ini. Kita berhubungan satu sama lain. Apa yang terjadi di Iran, Eropa, Cina, Amerika itu membawa langsung atau tidak langsung impact tersendiri kepada national interest kita," kata dia.

Mengingat hal tersebut, Indonesia tetap harus menjaga kewaspadaan yang tinggi untuk mengutamakan kepentingan nasionalnya. Hal inilah yang disebut Surya Paloh sebagai salah satu modal terbesar yang dipahami Nasdem.

"Kalau ini tidak mampu kita jaga, saya pikir ini ancaman kita bagi suatu bangsa."

Sebelumnya MK dalam sidang putusan pada Senin, 22 April 2024, menolak seluruhnya gugatan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam sengketa hasil penghitungan suara Pilpres 2024 oleh KPU. Putusan itu diwarnai dissenting opinion dari tiga hakim konstitusi, yakni Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih.

Pilihan Editor: Sekjen Gerindra Sebut Pertemuan Prabowo dan Megawati Tengah Mencocokkan Waktu