Hadiri Sidang Putusan di MK, Cak Imin Bilang Ingin Rakyat Jelata Punya Hak yang Sama

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dan calon wakil presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bersama Tim Hukum Timnas Amin tiba di Gedung MK pada Pukul 08.18. Mereka menghadiri pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres yang akan dibacakan hakim Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Senin, 22 April 2024.

Sebelum masuk ke ruang sidang, Cak Imin mohon doa kepada masyarakat untuk putusan yang akan dibacakan hakim. Menurut dia, putusan hakim MK adalah masa depan politik bangsa. "Kami ingin ke depan rakyat jelata pun punya hak untuk mendapatkan kesempatan menduduki jabatan politik bagi peran kebangsaannya," kata Cak Imin ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Senin, 22 April 2024.

Dia juga menyindir soal pengaruh kekuasaan dalam Pilpres kali ini. Dia berharap, dengan putusan MK yang adil, kekuasaan tidak lagi menentukan siapa yang akan menang dalam proses demokrasi.

"Karena itu doa seluruh rakyat akan penting untuk masa depan orang-orang biasa untuk ikut hadir dalam politik," ucap Cak Imin.

Sebelum Anies dan Cak Imin tiba di MK, Paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md lebih dulu tiba di Gedung MK pada 08.05. 

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan putusan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres pada Senin hari ini, 22 April 2024. Pembacaan putusan akan dilakukan sekitar pukul 09.00.

Adapun kedelapan hakim konstitusi telah selesai melakukan rapat pemusyawaratan hakim atau RPH. Kedelapan hakim tersebut adalah Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani.

Sedangkan Anwar Usman tidak menangani perkara sengketa hasil Pilpres, karena melakukan pelanggaran etik berat. Hal ini sesuai dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi alias MKMK nomor 2/MKMK/L/11/2023. 

YOHANES MAHARSO | AMELIA RAHIMA

Pilihan Editor: Anies Harap Hakim MK Berani Beri Putusan Terbaik untuk Sengketa Pilpres