Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tim Hukum AMIN Sebut Politisasi Bansos Pengaruhi Kemenangan Prabowo-Gibran, Apa Kata Pengamat dan Jokowi?

image-gnews
Kuasa Hukum pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Kuasa Hukum pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bantuan sosial atau bansos menjelang Pemilu 2024 dituduh pihak Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sebagai politisasi dan memberi dampak pada kemenangan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran. 

Laporan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Februari 2024 menunjukkan adanya korelasi masyarakat pemilih Prabowo-Gibran dengan penerima bansos. Menghasilkan, 69 persen pencoblos Prabowo-Gibran adalah penerima bansos. Dilanjutkan dengan masyarakat yang tidak menerima bansos tidak pula memilih paslon 02 tersebut.

Survei tersebut juga menyatakan yang tidak terima Bansos tidak memilih Prabowo-Gibra, Lebih lanjut survei mengemukakan “… Tingkat dukungan masyarakat yang mengaku tidak menerima bansos terhadap 02 itu lebih rendah dibanding dengan (dukungan) masyarakat yang menerima bansos kepada 02 …”.

Penasihat Hukum Anies-Muhaimin (AMIN), Bambang Widjojanto uraikan adanya politisasi bansos ini ialah dengan meningkatkan anggaran perlindungan sosial atau perlinsos secara signifikan. Suatu hal yang janggal sebab pengeluaran ini terlalu jomplang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Bambang menjelaskan, politisasi bansos dan kampanye terselubung Presiden Jokowi mempunyai pengaruh signifikan pada hasil survei terhadap Prabowo dan hal itu terkonfirmasi dari hasil survei, misalnya survei yang dirilis Litbang Kompas.

Pada Agustus 2023 hasil Survei Prabowo hanya sekitar 24,6 persen saja tapi meningkat menjadi 39,3 persen. Ketika Presiden Jokowi mulai aktif kampanye terselubung melalui kunjungan ke daerah dan meningkat lagi menjadi 58,8 persen setelah guyuran bansos dilakukan makin intensif dan demonstratif.

Pada 2018 ke 2019 masa Pemilu, ada peningkatan anggaran sebanyak Rp 14,6 triliun. Angka ini jauh lebih sedikit jika dibandingkan pesta demokrasi peralihan 2023 ke 2024, sebanyak Rp 53,5 triliun. 

"Kemudian ada peningkatan sebanyak lebih dari 190 triliun tahun 2019, yang pada saat itu berlangsung pandemi dengan total pendanaan Rp 308 triliun," kata eks komisioner KPK it dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 30 Maret 2024.

Lebih lanjut, secara sengaja bansos 2024 dipercepat pendistribusiannya. Melonjak drastis Rp 12,45 trilun pada Januari 2024, jika dibandingkan Januari 2023 sebanyak 3,88 triliun.

Direktur Eksekutif Indonesia Budegt Center (IBC) Arif Nur Alam nilai potensi bansos 2024 ini pun sangat besar. Ia pun beberkan lima ragam bentuk potensi politisasi bansos pada tahun politik. Pertama, penyalahgunaan data penerima. Kedua, penyelewengan dana. Ketiga, penggunaan simbol atau atribut peserta Pemilu. Keempat, personifikasi kebijakan bansos. Kelima, mempengaruhi preferensi politik masyarakat penerima bansos. 

Nyatanya Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi pemegang pengaruh tertinggi pada kampanye politisasi bansos ini. Laporan survei Litbang Kompas  Agustus 2023 menunjukkan kemenangan Prabowo-Gibran 24,6 persen. Angka ini berubah menjadi 39,3 persen pada Desember 2023 begitu Jokowi aktif berkunjung ke daerah-daerah untuk berkampanye terselubung. Meningkat pula menjadi 58,8 persen di Februari 2024.

"Faktanya, politisasi bansos menjadi faktor pendongkrak utama yang disertai dengan pelibatan Lembaga Kepresidenan beserta jajaran Kementerian, mobilisasi dan pengerahan. Aparat penegakan hukum dan aparatur negara, mulai dari penjabat kepala daerah hingga kepala desa. Kesemuanya itu berujung pada intervensi untuk memengaruhi para pemilih guna memenangkan Paslon O2, Prabowo-Gibran," kata Bambang yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda.

Meninjau di lapangan, kemenangan Prabowo-Gibran tak terlepas adanya pengaruh bansos dan keterlibatan presiden serta jajaran kementeriannya yang ikut berkampanye. Tak hanya itu, Aparat Penegakan Hukum dan Aparatur Negara hingga kepala desa pun dipertanyakan kedaulatannya. Mirisnya lagi pendistribusian bansos ini tanpa melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Pun jika membandingkan perolehan suara kemenangan Prabowo saat mencalonkan menjadi presiden pada 2014, 2019, dan 2024. Misalnya Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, ada 21,91 persen pada 2014. Lalu pada 2019 menurun jadi 9,1 persen, dan meningkat drastis pada 2024 menjadi 75,39 persen. Ketidakwajaran ini tampaknya ada faktor signifikan yang turut memengaruhi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kajian Pengamat

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam menilai potensi politisasi bantuan sosial atau bansos pada tahun politik saat ini sangat besar. Hal tersebut mengingat anggaran bansos pada 2024 meningkat signifikan. 

"Memang ada kecenderungan tren dana bansos naik signifikan. Tahun 2024 angkanya naik Rp 53,3 truliun atau 12 persen dibandingkan realisasi anggaran perlindungan sosial tahun 2023," ujar Arif Nur Alam dalam diskusi di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat pada Ahad, 7 Januari 2024. 

Ia merinci, pada 2024 anggaran bansos pada 2024 direncanakan sebesar Rp 486,8 triliun. Angka ini naik sebesar 12 persen atau Rp 533 triliun dari realisasi anggaran perlindungan sosial pada 2023 sebesar Rp 443,5 triliun. 

Menurutnya, anggaran ini berpotensi dipolitisasi oleh pihak yang berkepentingan dalam kontestasi politik di Pemilu 2024. Pasalnya, penambahan anggaran tersebut belum didukung dengan tata kelola yang transparan sehingga rentan menjadi bancakan politik. 

Tanggapan Bawaslu dan Jokowi

Menjawab persoalan ini, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengakui menerima adanya laporan dugaan terkait tindakan Jokowi dalam membagikan bansos terkait pasangan Prabowo Gibran. Yang berlokasi tepat di depan istana dekat dengan spanduk Prabowo-Gibran. Namun Bawaslu memutuskan tidak menindaklanjuti atas dasar netralitas.

Selain itu, Jokowi menyangkal jika ia lakukan poitisasi bansos untuk memenangkan pemilihan anaknya. Belanya, bansos diperuntukkan pada masyarakat yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tak hanya keputusan eksekutif. 

Jokowi mengatakan ada dua pertimbangan pemberian bansos. Pertama kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia. Yang kedua, pemerintah ingin memperkut daya beli rakyat yang di bawah.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyangkal soal politisasi bantuan sosial yang dapat menguntungkan pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi mengatakan pemberian bansos kepada masyarakat anggarannya juga sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, bukan semata keputusan eksekutif.

“Oh, sudah dari dulu kan. Dari September,” kata Jokowi saat ditemui di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat, 2 Februari 2024. “Jangan dipikir keputusan kita sendiri, sudah seperti itu dalam mekanisme kenegaraan (melalui DPR).”

ELLYA SYAFRIANI | DANIEL A. FAJRI | RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: Dalami Kucuran Dana Bansos Sebelum Pilpres, Timnas AMIN Ingin 4 Menteri Jadi Saksi di MK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Projo Akan Dukung Calon Kepala Daerah yang Diusung KIM di Pilkada 2024

7 jam lalu

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo mendukung sejumlah kandidat yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Ini adalah keempat kalinya Projo mengumumkan dukungan ke sejumlah kandidat yang berkontestasi dalam Pilkada 2024. Tempo/Hendri
Projo Akan Dukung Calon Kepala Daerah yang Diusung KIM di Pilkada 2024

Projo bakal mendukung kepala daerah yang diusung KIM untuk mendukung keberlanjutan program pemerintahan Jokowi.


Whoosh Dituding Bikin Rugi, Erick Thohir Membela dan Jokowi ke Bandung Naik Kereta Cepat

8 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi di dalam kereta Whoosh di Jakarta, Jumat (19/7/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Whoosh Dituding Bikin Rugi, Erick Thohir Membela dan Jokowi ke Bandung Naik Kereta Cepat

Setelah Proyek Whoosh dituding sebagai penyebab kerugian PT Wijaya Karya, Kementerian BUMN membela kereta cepat Jakarta-Bandung itu.


Genjot Pembangunan Bandara di IKN, 4 Pesawat Modifikasi Cuaca Dikerahkan

9 jam lalu

Menhub Budi Karya Sumadi (tengah) saat meninjau progres pembangunan Bandara IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu 24 Jamlnuari 2024 .ANTARA/HO-BKIP Kemenhub
Genjot Pembangunan Bandara di IKN, 4 Pesawat Modifikasi Cuaca Dikerahkan

Sedikitnya ada empat pesawat telah dikerahkan untuk memodifikasi cuaca demi kelancaran pembangunan Bandara VVIP di IKN.


Alasan Jokowi Tak Jadi Pindah ke IKN dalam Waktu Dekat Mulai Belum Siap Listrik, Pasokan Air, hingga Hujan

13 jam lalu

Presiden Jokowi ketika melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden, IKN, Selasa, 4 Juni 2024. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa berinvestasi di masa depan berarti membeli masa depan. Foto: tangkapan layer YouTube Sekretariat Presiden.
Alasan Jokowi Tak Jadi Pindah ke IKN dalam Waktu Dekat Mulai Belum Siap Listrik, Pasokan Air, hingga Hujan

Jokowi mengungkapkan tak jadi pindah ke IKN dalam waktu dekat, sebelumnya ia rencanakan juli ini. Ini beberapa alasannya.


Jokowi Dituding Bangkitkan Neo Orde Baru di Diskusi Kasus Kudatuli PDIP

16 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Jokowi Dituding Bangkitkan Neo Orde Baru di Diskusi Kasus Kudatuli PDIP

Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning menilai pemerintahan Jokowi telah membangkitkan kembali Orde Baru.


Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Kompolnas 2024-2029 Ditutup, Jumlah Pendaftar Capai 137

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto jumpa pers selepas mengumumkan sembilan nama anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Periode 2024-2028 di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Foto: ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Kompolnas 2024-2029 Ditutup, Jumlah Pendaftar Capai 137

Jumlah pendaftar seleksi calon anggota Kompolnas mencapai 137 orang.


Dukungan di Pilkada 2024, Projo: Pastikan Kepala Daerah Sejalan dengan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo mendukung sejumlah kandidat yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Ini adalah keempat kalinya Projo mengumumkan dukungan ke sejumlah kandidat yang berkontestasi dalam Pilkada 2024. Tempo/Hendri
Dukungan di Pilkada 2024, Projo: Pastikan Kepala Daerah Sejalan dengan Prabowo-Gibran

Dukungan Projo kepada sejumlah bakal calon pada Pilkada 2024 merupakan upaya untuk memastikan kepala daerah terpilih sejalan dengan Prabowo-Gibran.


Amien Rais soal Sikap Partai Ummat ke Pemerintahan Prabowo-Gibran: Tunggu Aspirasi Kader

1 hari lalu

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais. Tempo/Pribadi Wicaksono
Amien Rais soal Sikap Partai Ummat ke Pemerintahan Prabowo-Gibran: Tunggu Aspirasi Kader

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menyatakan partainya belum akan menentukan sikap terhadap pemerintahan Prabowo - Gibran


Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Munculkan Matahari Kembar

1 hari lalu

Pelantikan dua orang dekat Prabowo di kabinet Jokowi dinilai sebagai proses transisi yang terlalu dini.
Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Munculkan Matahari Kembar

Transisi rezim Jokowi ke Prabowo melalui masuknya Thomas Djiwandono dan Sudaryono terlalu dini. Ditengarai bakal muncul matahari kembar.


Hasto Soroti Pelantikan 3 Wakil Menteri oleh Jokowi: Harap Bagian dari Proses Transisi

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Hasto Soroti Pelantikan 3 Wakil Menteri oleh Jokowi: Harap Bagian dari Proses Transisi

Hasto merespons pengangkatan tiga wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara pada Kamis 18 Juli 2024.