INFO NASIONAL - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas mengatakan, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada semua kementerian atau lembaga untuk segera mengintegrasikan berbagai aplikasi layanan melalui Sistem Layanan Penghubung Pemerintah (SPLP) atau Application Programming Interface (API) untuk disambungkan pada portal nasional.
"Pada Perpres 82/2023 kita sudah punya GovTech dan Presiden sudah memberikan nama INA Digital. Memang ada kendala pemahaman karena mengintegrasikan berbagai aplikasi ternyata tidak mudah karena setiap kementerian lembaga punya konsultan dan ahli IT masing-masing,” kata Anas, Senin, 25 Maret 2024. Namun, menurutnya kendala tersebut bisa diselesaikan dengan Single Sign On (SSO) yang bernama INA Pass. INA Pass akan menjadi pintu untuk mengintegrasikan berbagai layanan di pemerintah.
Menurut Anas, mengintergasikan layanan pada satu portal sangat diperlukan. Hal tersebut berkaca dari kondisi masyarakat yang harus mengunduh aplikasi untuk setiap layanan. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat lebih dari 27.000 aplikasi yang ada di tingkat pusat dan daerah.
"Jadi rakyat ini sibuk, banyak aplikasi bukannya lebih mudah tapi rakyat harus mengunduh satu-satu. Misal pertanahan harus unduh aplikasi Kementerian ATR/BPN, kesehatan unduh aplikasi Kementerian kesehatan, dan seterusnya," ujarnya.
Jika sudah terintegrasi, masyarakat cukup mengakses satu portal berbagai layanan dengan akses SSO melalui pemanfaatan sertifikat elektronik untuk berbagai layanan.
"Nah kalau ini selesai, Insyaallah Mei atau Juni untuk memperoleh IKD (Identitas Kependudukan Digital) masyarakat tidak harus ke kelurahan, ke desa cukup pakai biometrik nanti akan mendapatkan IKD. Tentu ini lompatan yang sangat besar dan atas arahan bapak presiden kendala kendalanya supaya kedepan akan segera dieksekusi," ujarnya.
Anas mengatakan, pada triwulan ketiga tahun 2024, akan diluncurkan 9 layanan prioritas terpadu meliputi layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online. 9 layanan prioritas ini sebagai fondasi strategi digitalisasi pemerintahan.
Adapun dalam jangka menengah, fokus akan diberikan pada layanan yang terintegrasi, akses yang merata dan inklusif, serta teknologi yang ramah pengguna. Hal ini diharapkan akan meningkatkan Indeks Perkembangan Pemerintahan Digital atau E-government Development Index, Indeks Persepsi Korupsi, dan alat ukur kemajuan lainnya.
"Dalam jangka panjang, tujuan utama adalah membangun birokrasi yang efisien dan efektif, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tentunya ini best practice dari sejumlah kisah sukses digitalisasi dari negara-negara lain, seperti India, Estonia, dan Tiongkok yang memberikan inspirasi tentang potensi transformasi digital dalam mempercepat pembangunan," kata dia.(*)
