Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indonesia Angkat Isu Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Sidang Dewan HAM PBB

image-gnews
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berbicara dalam Sidang ke-55 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin 26 Februari 2024. ANTARA/HO-akun X @Menlu_RI
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berbicara dalam Sidang ke-55 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin 26 Februari 2024. ANTARA/HO-akun X @Menlu_RI
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Perwakilan Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan organisasi lainnya di Jenewa, Swiss, mengungkap pentingnya literasi keagamaan lintas budaya di sela-sela Sidang Dewan HAM PBB ke-55. 

Duta Besar Achsanul Habib mengangkat isu tersebut untuk mengatasi segala bentuk intoleransi dan prasangka beragama yang menjadi tantangan dunia saat ini.

“Pada saat ini, peningkatan literasi keagamaan lintas budaya dan pendidikan hak asasi manusia memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang menolak segala bentuk intoleransi dan prasangka beragama,” kata Habib melalui keterangan resmi, Jumat, 15 Maret 2024.

Tema yang diangkat dalam acara itu adalah “The Role of Cross-Cultural Religious Literacy and Human Rights Education in Combating Intolerance, Negative Stereotyping, and Stigmatizazion of Persons Based on Religion and Belief” (Peran Literasi Agama Lintas Budaya dan Pendidikan HAM dalam Memerangi Intoleransi, Stereotip Negatif, dan Stigmatisasi Terhadap Individu Berdasarkan Agama dan Keyakinan). Adapun tema ini sejalan dengan Resolusi Dewan HAM PBB 16/18.

Menurut Habib, tema yang diangkat sangat relevan dengan peningkatan kasus pelanggaran HAM terhadap individu berdasarkan agama atau kepercayaan di seluruh dunia.

“Selain intoleransi, stereotip dan stigmatisasi negatif, anggota kelompok agama dan penganut agama di seluruh dunia juga menghadapi kebencian, diskriminasi, dan kekerasan setiap hari,” tuturnya.

Dia pun menegaskan literasi keagamaan lintas budaya telah menjadi bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia. Hal tersebut dipromosikan melalui dialog antaragama yang telah terjalin secara bilateral dengan 34 negara mitra. 

Pemerintah Indonesia, kata Habib, telah memprakarsai Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) pada Agustus 2023 untuk mengarusutamakan komitmen global dalam melaksanakan resolusi Dewan HAM PBB 16/18.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian pada November 2023, Kementerian Hukum dan HAM RI bersama Institut Leimena juga telah melaksanakan Konferensi Internasional tentang Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) untuk mendorong masyarakat yang damai dan inklusif.

“Kami senang Institut Leimena sebagai promotor utama literasi keagamaan lintas budaya di Indonesia dapat bergabung sebagai salah satu pendukung acara penting ini,” kata dia. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho, mengatakan LKLB merupakan contoh pendekatan pendidikan yang sesuai dengan tujuan resolusi Dewan HAM PBB 16/18, yakni melarang adanya diskriminasi atas dasar agama atau kepercayaan. 

Adapun program pelatihan LKLB yang dilakukan Institut Leimena bersama 25 lembaga mitra ini telah melatih lebih dari 7 ribu pendidik di 34 provinsi di Indonesia dalam waktu kurang dari 2,5 tahun.

“Program LKLB semakin mendapatkan perhatian dunia internasional di tengah semakin berkembangnya masalah ujaran kebencian, Islamofobia, dan lain-lain.”

Pilihan Editor: Stanford University Bantah Akan Bangun Kampus di IKN, Hanya Kerja Sama Proyek Penelitian

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polisi Perpanjang Operasi Madago Raya di Poso untuk Cegah Radikalisme

2 hari lalu

Personel Satgas Operasi Madago Raya Polda Sulteng melaksanakan razia kendaraan di Poso, Sabtu, 13 Juli 2024. Foto: ANTARA/HO-Humas Polda Sulteng.
Polisi Perpanjang Operasi Madago Raya di Poso untuk Cegah Radikalisme

Polda Sulawesi Tengah memperpanjang Operasi Madago Raya pada tahap ketiga untuk mencegah radikalisme dan terorisme


PN Bandung Menangkan Pegi Setiawan, Pakar Hukum Unand: Bisa Ajukan Tuntutan Ganti Rugi Materil dan Imateril

5 hari lalu

Petugas Kepolisian menggiring tersangka kasus pembunuhan Pegi Setiawan untuk dihadirkan pada konferensi pers yang digelar di Gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Bandung, Jawa Barat, Minggu 26 Mei 2024. Polda Jabar berhasil menangkap Pegi Setiawan alias perong atas dugaan kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky yang terjadi di Cirebon pada tahun 2015 silam. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
PN Bandung Menangkan Pegi Setiawan, Pakar Hukum Unand: Bisa Ajukan Tuntutan Ganti Rugi Materil dan Imateril

Hakim PN Bandung Eman Sulaeman bebaskan Pegi Setiawan. Pakar Hukum Unand sebut salah tangkap itu sebagai bentuk pelanggaran HAM bisa ajukan ganti rugi


Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Garut, YLBHI: Pelanggaran Kebebasan Beragama

9 hari lalu

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur ditemui di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Ahad, 2 Juni 2024. Tempo/Novali Panji
Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Garut, YLBHI: Pelanggaran Kebebasan Beragama

Menurut YLBHI, tindakan penutupan masjid Ahmadiyah itu merupakan pelanggaran hak yang sudah dijamin konstitusi.


Amnesty International Indonesia Desak Pemerintah Akhiri Pelanggaran HAM di Papua

15 hari lalu

Aktivis pro demokrasi Usman Hamid saat berorasi dalam Aksi Sejagad yang diikuti elemen gerakan Gejayan Memanggil hingga Forum Cik Ditiro di halaman Kantor KPU DIY Rabu, 24 April 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Amnesty International Indonesia Desak Pemerintah Akhiri Pelanggaran HAM di Papua

Mahkamah Rakyat Permanen menyatakan, bahwa Indonesia telah secara paksa mengambil tanah adat Papua.


AS Mencatat Adanya Kekerasan terhadap Kelompok Agama Minoritas di India

19 hari lalu

Petugas polisi antihuru-hara menembakkan gas air mata untuk membubarkan demonstran yang memprotes penangkapan lima orang, yang menurut polisi membawa senjata sambil mengenakan seragam kamuflase, di Imphal, Manipur, India, 18 September 2023. REUTERS/Stringer
AS Mencatat Adanya Kekerasan terhadap Kelompok Agama Minoritas di India

Kritik terhadap India oleh AS jarang terjadi karena karena hubungan ekonomi yang erat dan pentingnya New Delhi bagi Washington untuk melawan Cina.


Kilas Balik Perlawanan Tempo di Pengadilan Usai Diberedel Orde Baru 30 Tahun Silam

24 hari lalu

Goenawan Mohamad dikerumuni wartawan di depan gedung Mahkamah Agung setelah sidang gugatan TEMPO pada Juni 1996. Setelah lengsernya Soeharto pada 1998, majalah Tempo kembali terbit hingga hari ini, bahkan, saat ini Tempo sudah menginjak usianya ke-50. Dok. TEMPO/Rully Kesuma
Kilas Balik Perlawanan Tempo di Pengadilan Usai Diberedel Orde Baru 30 Tahun Silam

Tepat 30 tahun lalu atau pada 21 Juni 1994, majalah Tempo bersama tabloid Detik dan majalah Editorial diberedel oleh pemerintah Orde Baru. Kilas balik perlawanan Tempo di pengadilan


Polri Jadi Lembaga Terbanyak Diadukan Soal Pelanggaran HAM, Capai 771 Aduan di 2023

35 hari lalu

Ilustrasi Polri. Istimewa
Polri Jadi Lembaga Terbanyak Diadukan Soal Pelanggaran HAM, Capai 771 Aduan di 2023

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM meluncurkan Laporan Tahunan Tahun 2023 pada Senin, 10 Juni 2024. Polri dan korporasi menjadi dua pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM dalam laporan tersebut.


Wapres Ma'ruf Amin soal Kekerasan di Papua: Penegakan Hukum Jangan Cederai HAM

39 hari lalu

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Foto: Setwapres
Wapres Ma'ruf Amin soal Kekerasan di Papua: Penegakan Hukum Jangan Cederai HAM

Ma'ruf Amin menekankan diperlukan tindakan tegas dalam menangani pelanggaran hukum tanpa melukai hak asasi manusia atau HAM di Papua.


Komnas HAM Terus Dorong Penyelesaian Yudisial Pelanggaran HAM Berat

40 hari lalu

Anis Hidayah, komisioner Komnas HAM turun ke Pakel Banyuwangi, terkait konflik lahan antara warga dengan PT Bumisari. Istimewa
Komnas HAM Terus Dorong Penyelesaian Yudisial Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM meminta Kemenkopolhukam memperpanjang masa tugas Tim PPHAM yang berakhir 31 Desember 2023.


Komnas HAM Minta Kemenkopolhukam Perpanjang Masa Tugas Tim PPHAM

40 hari lalu

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah memaparkan catatan penegakan hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2023 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 25 Januari 2024. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin.
Komnas HAM Minta Kemenkopolhukam Perpanjang Masa Tugas Tim PPHAM

Anis Hidayah mengatakan Komnas HAM juga meminta kejelasan nomenklatur pemulihan kepada korban pelanggaran HAM berat.