Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

image-gnews
Sampul majalah TEMPO edisi 16 September 2019. dok. TEMPO
Sampul majalah TEMPO edisi 16 September 2019. dok. TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cover Majalah Tempo edisi 3 Maret 2024 dengan laporan utama berjudul “Tentakel Nikel Menteri Bahlil” yang berisi dugaan kesewenangan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dilaporkan ke Dewan Pers karena dianggap informasi didalamnya mengarah pada fitnah. Laporan tersebut dilayangkan Bahlil pada Senin, 4 Maret 2024. 

Lewat staf khusus Menteri Investasi Tina Talisa menyampaikan bahwa Bahlil kecewa karena karya jurnalistik yang diterbitkan oleh Tempo tidak memenuhi kaidah dan kode etik jurnalistik. Ia merasa dirugikan terhadap konten pemberitaan dan podcast Bocor Alus yang dirilis. 

"Pak Menteri Bahlil keberatan karena sebagian informasi yang disampaikan ke publik mengarah kepada tudingan dan fitnah, juga sarat dengan informasi yang tidak terverifikasi," kata Tina melalui keterangan tertulis, Senin, 4 Maret 2024. Pihaknya menggugat ke Dewan Pers. 

"Sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pengaduan sengketa pemberitaan diatur Dewan Pers untuk mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik," ujarnya.

Bukan kali ini laporan investigasi Majalah Tempo  berujung laporan ke Dewan Pers.Menurut Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasa konten yang dihadirkan Tempo telah sesuai dengan etik jurnalistik dan telah melalui proses kerja yang berlapis.

Para wartawan yang mengerjakan tulisan telah memberikan kesempatan bagi sumber-sumber yang disebutkan untuk dimintai penjelasan. Hal itu juga berpedoman pada salah satu etik jurnalistik, yaitu asas keberimbangan. Namun, memang tak semua mau memberi penjelasan ketika dimintai. "Terkadang, banyak narasumber tidak menggunakan kesempatan yang diberikan," kata Setri.

Berikut beberapa cover Majalah Tempo yang pernah dipermasalahkan pada masanya:

1. Cover Minarni

Majalah pertama Tempo pertama kali terbit pada 12 Januari 1971, menulis tentang pebulutangkis Minarni Soedarjanto yang cedera saat Asian Games tahun 1970 dikaitkan dengan kongres PBSI. Dalam pesta olahraga Asia itu, Minarni mendapat perunggu. Tulisan itu mengungkap temuan yang melatari cedera serius yang dialami Minarni di partai terakhirnya.

Karya jurnalistik yang berjudul “Tragedi Minarni dan Kongres PBSI” ini masih ditulis menggunakan ejaan lama. Isinya adalah hal yang tak banyak diketahui soal cederanya Minari saat terpeleset di di Stadion Kittikachorn, Bangkok. Kala itu, cedera yang dialaminya ketika jatuh sampai menimbulkan bunyi ‘kraak’ hingga dirinya merintih. Tetapi, Minarni tetap ingin melanjutkan permainan yang kala itu dirinya berhadapan dengan Hiroe Yuki, juara All England 1969.

2. Kapal Perang Jerman

Cover Story Tempo pada 7 Juni 1994 soal pembelian kapal perang Jerman oleh Soeharto kala itu mengantarkan peristiwa kemunduran kebebasan pers saat itu. Majalah Tempo, tabloid DeTik, dan majalah Editor diberedel oleh Menteri Penerangan Harmoko. Goenawan Mohamad kala itu merupakan Pemimpin Redaksi Tempo.

Pemberitaan itu berisi tentang kritik pembelian 39 kapal perang bekas dari Jerman Timur oleh pemerintahan Soeharto. Harga pembelian kapal itu sebelumnya diperdebatkan oleh Menteri Riset dan Teknologi BJ Habibie dan Menteri Keuangan Marie Muhammad yang awalnya besaran harganya 12 juta dollar AS menjadi 1,1 miliar dollar AS. Pembengkakan harga diperkirakan mencapai 62 kali lipat. 

Soeharto menganggap berita yang diterbitkan oleh Tempo saat itu telah memecah belah bangsa dan dirinya memerintahkan Menteri Penerangan Harmoko untuk menindak tegas media yang “mengadu domba”. Menteri Penerangan kemudian melakukan pemberedelan kepada ketiga media tadi. “Tanpa alasan eksplisit atas pecabutan SIUPP atau izin terbit majalah, dengan hanya menyebut bahwa Tempo telah mengganggu stabilitas nasional dan gagal menjaga pers Pancasila,” tulis Janet Steel.

3. Mengapa Soeharto Menantang

Setelah diberedel pada 1994, Majalah Tempo tidak bisa menerbitkan edisi terbarunya. Kemudian setelah 1998, para pendiri Tempo akhirnya memutuskan Majalah Tempo perlu hadir kembali. Lima bulan berselang, tepatnya Oktober 1994, edisi nomor contoh akhirnya terbit.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Edisi 3 Oktober 1998 ini membahas tentang tuntutan Soeharto kepada majalah Time dengan judul "Mengapa Soeharto Menantang" dan wajah Soeharto langsung terpampang sebagai cover-nya saat itu.

Kala itu, Soeharto menggugat majalah Time Asia atas pemberitaan soal kekayaan keluarganya yang dianggap keliru. Jenderal purnawirawan ini minta ganti rugi senilai US$ 27 miliar. Selain tentang duit Soeharto, Majalah Tempo edisi ini juga memuat tentang tragedi pemerkosaan dalam kerusuhan 1998. Di dalamnya terdapat liputan-liputan khusus yang menjadi bukti brutalitas dalam kerusuhan Mei tahun itu terhadap kalangan keturunan Cina bukan bualan kosong. Sejumlah perempuan dipaksa sekelompok orang secara seksual. 

4. Moeldoko “Beking Mobil Listrik Wuling”

Majalah Tempo yang berjudul “Beking Mobil Listrik Wuling” dilaporkan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko ke Dewan Pers. Moeldoko mengatakan dirinya keberatan atas opini yang menggiring pembacanya dan merupakan bentuk arogansi jurnalistik. Moeldoko membuat laporan itu berdasarkan pemberitaan Opini Tempo yang menyebutkan dirinya telah mengintervensi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengakomodir alat pengisian baterai mobil listrik Wuling yang tidak sesuai standar. 

Moeldoko kemudian membuat laporannya di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Rabu, 27 Desember 2023. Dirinya sekaligus menggunakan hak jawabnya terkait pelaksanaan penggunaan mobil listrik di Indonesia disajikan penuh dengan konflik kepentingan. 

“Saya melihat cover Majalah Tempo dan opini yang ditulis merupakan bentuk arogansi jurnalistik, bahkan menjurus ke brutal, tendensius dan kehilangan independensi,” katanya. “Tampaknya Tempo menganggap program transformasi ini hal remeh temeh, bukan hal penting,” ujarnya, melanjutkan.

5. Jokowi Berhidung Pinokio

Sampul Majalah Tempo edisi 16-22 September 2019 dilaporkan oleh relawan Jokowi karena dianggap telah menghina sosok Presiden RI. Majalah Tempo dengan judul Janji Tinggal Janji menunjukkan gambar Jokowi dengan bayangannya seperti pinokio. Setri Yasra selaku Redaktur Eksekutif Majalah Tempo saat itu, mengatakan bahwa sampul majalah yang saat itu ramai bukan ditujukan untuk menghina presiden. Tetapi, sebagai metafora atas janji yang tidak ditepai oleh Presiden Jokowi untuk menguatkan KPK, malah nyatanya semakin melemahkan. 

"Tempo telah memuat penjelasan dalam Presiden dalam bentuk wawancara,” kata Setri. 

Sementara itu Ketua Relawan Jokowi mania (Joman) Immanuel Ebenezer mengungkapkan jika cover Majalah Tempo menggambarkan seorang kepala negara seperti tokoh kartun Pinokio yang identik suka berbohong. "Mem-framing seakan-akan Jokowi pembohong. Ini kan bahaya untuk pendidikan rakyat," katanya.

Selain itu, Immanuel mengatakan keberatan dengan isi dalam Majalah itu. Menurutnya muatan isi menggiring opini bahwa Presiden tidak serius dengan tindak pidana korupsi dan ingin melemahkan KPK. Immanuel mengatakan itu tidak benar. Karena itu, Immanuel dan para relawan menuntut pihak Tempo untuk menarik edisi tersebut. Ia juga meminta Tempo melakukan klarifikasi, dan meminta maaf.

"Tempo tidak pernah menghina kepala negara sebagaimana dituduhkan. Tempo tidak menggambarkan Presiden sebagai pinokio. Yang tergambar adalah bayangan pinokio," kata Setri dalam pesan tertulisnya, Senin, 16 September 2019.

SAVINA RIZKY HAMIDA MAGANG PLUS| RIRI RAHAYU| NURDIN SALEH| WANTO| HENDRIK KHOIRUL MUHID| FRISKI RIANA| YUNI ROHMAWATI 

Pilihan Editor: Penjelasan Majalah Tempo Soal Sampul Bergambar Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pengamat Singgung Agenda Rezim Jokowi Lewat Revisi UU Wantimpres

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-78 di Silang Monas, Jakarta, Senin 1 Juli 2024. Jokowi memberikan semangat kepada Polri untuk terus menjunjung tinggi keberanian dan berinovasi, solidaritas, dan kehormatan Polri dalam menjaga Pancasila dan NKRI serta selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. TEMPO/Subekti.
Pengamat Singgung Agenda Rezim Jokowi Lewat Revisi UU Wantimpres

Chusnul menjelaskan, agenda terselubung ini dipersiapkan kelompok elite yang membekingi Jokowi.


Soal Pembangunan Kawasan Inti IKN, Ridwan Kamil: Insyaallah Selesai Agustus

9 jam lalu

Kurator IKN Ridwan Kamil saat diwawancarai usai mengunjungi ANTARA Heritage Center, Jakarta, Jumat 12 Juli 2024. ANTARA/Rio Feisal
Soal Pembangunan Kawasan Inti IKN, Ridwan Kamil: Insyaallah Selesai Agustus

Ridwan Kamil mengatakan penyediaan air ke kawasan inti IKN diperkirakan selesai dalam sebulan.


Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

Jokowi teken Perpres 75/2024 yang membuat investor IKN bisa punya HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun. Apa syarat Hak Guna Usaha?


Jokowi Izinkan Investor Dapat HGU di IKN Hingga 190 Tahun, Otorita IKN Gerak Cepat Gelar Rapat 3 Jam

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Izinkan Investor Dapat HGU di IKN Hingga 190 Tahun, Otorita IKN Gerak Cepat Gelar Rapat 3 Jam

Jokowi terbitkan Perpres 75/2024 yang memuat masa HGU hingga 190 tahun dan HGB 160 tahun. Otorita IKN langsung gelar rapat.


Bahlil Hadir di Rapat Pleno PP Muhammadiyah, Jelaskan IUP untuk Ormas Keagamaan

12 jam lalu

Suasana Gedung Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, saat menggelar rapat pleno tertutup membahas izin usaha pertambangan (IUP), Sabtu, 13 Juli 2024. Sumber Tempo menyebut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, hadir dalam rapat ini. TEMPO/Han Revanda Putra.
Bahlil Hadir di Rapat Pleno PP Muhammadiyah, Jelaskan IUP untuk Ormas Keagamaan

PP Muhammadiyah menggelar pleno untuk membahas sikap mereka terhadap IUP yang ditawarkan oleh pemerintah kepada ormas keagamaan


Ketua Komisi Infrastruktur DPR Bilang Pemindahan IKN Harus Realistis

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko PMK Muhadjir Effendi (kedua kiri), Mensesneg Pratikno (kiri) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) berbincang dengan warga penerima beras bantuan pemerintah di Kota Dumai, Riau, Sabtu 1 Juni 2024, Presiden Joko Widodo dalam kunjungan resminya menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 di daerah tersebut juga menemui masyarakat sambil menyerahkan paket bantuan dan baju kaos. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid
Ketua Komisi Infrastruktur DPR Bilang Pemindahan IKN Harus Realistis

Lasarus menilai seharusnya pemerintah tidak usah terlalu mengharapkan investasi asing untuk pembangunan IKN Nusantara.


Harapan Projo kepada PDIP setelah Bobby Nasution Diusung Koalisi Gemuk di Pilgub Sumut

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Harapan Projo kepada PDIP setelah Bobby Nasution Diusung Koalisi Gemuk di Pilgub Sumut

Projo menyatakan Bobby Nasution berpotensi tak ada penantang alias melawan kotak kosong di Pilgub Sumut.


Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

16 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 18 Maret 2024. Foto: Tim Media Prabowo
Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

Proses pembangunan di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus menjadi sorotan menjelang upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI.


Perpres 75/2024 Terbit, Jokowi Obral HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun untuk Investor di IKN

17 jam lalu

Presiden Jokowi ketika melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden, IKN, Selasa, 4 Juni 2024. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa berinvestasi di masa depan berarti membeli masa depan. Foto: tangkapan layer YouTube Sekretariat Presiden.
Perpres 75/2024 Terbit, Jokowi Obral HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun untuk Investor di IKN

Melalui Perpres 75/2024, Jokowi mengobral HGU hingga 190 tahun dan HGB sampai 160 Tahun untuk Investor di IKN. Ini bunyi Perpres itu.


Alasan Kaesang Bilang Ridwan Kamil Layak Maju di Pilgub Jakarta Lawan Anies Baswedan

18 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (5/7/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Alasan Kaesang Bilang Ridwan Kamil Layak Maju di Pilgub Jakarta Lawan Anies Baswedan

Kaesang menilai masih banyak waktu bagi Golkar dan KIM mempertimbangkan nama yang akan diusung di Pilgub Jakarta.