Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan pemenuhan gizi dari program makan siang gratis yang digagas pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran belum dibicarakan oleh jajaran menteri kabinet. "Itu belum dibicarakan ya. Itu belum dibicarakan," kata Menko Budi.
Budi mengatakan program makan gratis memang dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Rencana Kerja pemerintah (RKP) 2025 pada Senin lalu. Dia menjelaskan APBN 2025 disiapkan dengan memperhitungkan anggaran untuk transisi pemerintahan selanjutnya, di mana program utama dari Prabowo-Gibran adalah makan siang gratis.
Menurut dia, program pemenuhan gizi untuk bayi dan ibu hamil, terutama dalam pengentasan kasus stunting masih terus berjalan. Pada pemerintahan selanjutnya, program pemenuhan gizi itu ditambah bukan hanya untuk balita, tetapi juga anak-anak melalui program makan siang.
Dia menambahkan masyarakat Indonesia sebenarnya sudah terbiasa dengan budaya makan bersama, contohnya di sekolah atau pesantren.
"Perilaku atau budaya makan bersama atau makan gratis ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat Indonesia sudah terjadi, sehingga kita formalkan saja," katanya.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan anggaran untuk program makan siang gratis berkisar Rp15 ribu per anak.
Saat ditanya mengenai pemenuhan gizi berdasarkan anggaran tersebut, Menkes menilai perhitungan untuk masing-masing daerah bisa saja berbeda. "Kalau di Jogja ya cukup," kata Budi.
Pilihan editor: Respons PDIP dan Demokrat Soal PPP Buka Opsi Gabung Prabowo-Gibran
