TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan terlibat dalam masa transisi menuju pemerintahan hasil Pemilu 2024. Kubu Prabowo-Gibran mengklaim telah memenangi pemilu berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat.
"Keterlibatan beliau (Jokowi) akan sangat signifikan," kata Dradjad saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Sabtu, 24 Februari 2024. Dia mengaku Prabowo-Gibran akan banyak mendengarkan pandangan Jokowi dalam pembentukan pemerintahan dan penyusunan kebijakan.
Dradjad menilai wajar keterlibatan Jokowi selama masa transisi itu. Musababnya, dia menilai selama masa transisi, kewenangan penyusunan RAPBN secara tata negara masih berada di tangan pemerintahan Jokowi. Kewenangan itu, menurut dia, membuat peran Jokowi menjadi signifikan.
Tak berhenti di situ, Dradjad membantah keterlibatan Jokowi disebabkan alasan permainan politik. Dia menilai anggapan itu sebagai fitnah. "Enggak, lebih ke alasan kelanjutan pembangunan dan alasan stabilitas politik," ujar dia.
Meski proses penghitungan suara masih berlangsung dan belum ada pengumuman resmi siapa yang memenangkan Pilpres 2024 ini, namun kubu Prabowo-Gibran sejak awal telah mengklaim kemenangan versi quick count.
Tak hanya itu, bahkan program makan siang dan susu gratis yang mereka tawarkan di kampanye akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2025 yang dibuat oleh pemerintahan saat ini.
"Sudah pasti masuk," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Jumat, 23 Februari 2024.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan memengaruhi komposisi kabinet Prabowo-Gibran setidaknya sampai 20 Oktober 2024. Hari itu merupakan hari pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2024–2029.
"Sebelum 20 Oktober mungkin Jokowi masih berpengaruh soal komposisi kabinet," kata Adi saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Sabtu, 24 Februari 2024. Meski begitu, dia menilai Prabowo juga punya preferensi soal postur pemerintahan mendatang.
Namun, setelah 20 Oktober 2024, dia mengatakan tak ada jaminan Jokowi akan terus berpengaruh. Sebab, menurut dia, presiden definitif sejak saat itu adalah Prabowo. "Pasca-20 Oktober itu tak ada jaminan apa pun. Karena yang jadi presiden definitif Prabowo," kata Adi.
Pilihan Editor: Di Tengah Wacana Pertemuannya dengan Megawati, Jusuf Kalla Singgung Hak Angket
HAN REVANDA PUTRA
