Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

TPN Ganjar-Mahfud Sebut Quick Count Belum Bisa Putuskan Hasil dan Representasi Pilpres Berjalan Baik

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto, sedang memberikan keterangan kepada awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 8 Januari 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto, sedang memberikan keterangan kepada awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 8 Januari 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto meminta para relawan dan pendukung pasangan nomor urut 3 untuk menunggu hasil penghitungan manual Pilpres 2024 dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Menurut dia, penghitungan manual ini akan membuktikan kepastian integritas dan keadilan proses Pemilu 2024

Selain itu, Andi menyebut TPN Ganjar-Mahfud  terus mencermati hasil quick count dan exit poll yang dilakukan sejumlah lembaga survei.  

“Hasil  quick count dan hasil exit poll merupakan salah satu instrumen yang kami lihat. Tapi, tentunya, hasil finalnya harus menunggu perhitungan manual yang nanti akan difinalisasi bersama  antara Paslon 01, 02,03, pada akhir Maret 2024,” kata Andi di Posko Pemenangan, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, 14 Februari 2024.

Andi mengatakan hasil quick count belum bisa memutuskan bahwa hasil dan merepresentasikan demokrasi telah berjalan baik di negara ini. Sebab, pada hari pencoblosan 14 Februari 2024,  TPN menerima cukup banyak laporan adanya indikasi kecurangan di lapangan. 

Menurut Andi, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis bersama tim juga terus menganalisa laporan dan video terkait adanya pelanggaran.

“Itu yang sedang kami cermati, bahwa kami mengamati laporan-laporan dan video yang beredar. Ada hasil dari rapat-rapat di daerah tentang apa yang terjadi. Itu kami cermati. Bang Todung  sudah  mengumpulkan timnya untuk menganalisa laporan-laporan itu. Semoga yang di awal proses Pemilu 2024 ini, yang kami sebut sebagai awal dari mendung demokrasi,   bisa menghasilkan Pemilu  demokratis dan komitmen kita yang mengawal prosesnya secara baik,” kata Andi.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto merekomendasikan kepada Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud membentuk tim khusus untuk mengumpulkan berbagai dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Hasto menyebut kecurangan di Pilpres telah melewati batas. 

"DPP PDI Perjuangan mencermati terhadap seluruh desain kecurangan pemilu yang bersifat hulu ke hilir. Suara rakyat adalah suara kebenaran karena itulah seluruh struktur PDI Perjuangan bersama dengan sukarelawan saksi dan kerja sama dengan PPP, Perindo, dan Hanura terus mengumpulkan fakta-fakta di lapangan," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, pada Rabu, 14 Februari 2024, seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

Tim khusus ini, kata Hasto, bisa diisi oleh orang hukum dan para pakar yang berkaitan dengan demografi.  "Kemudian juga investigasi forensik untuk melihat dari seluruh proses-proses yang ada dan tim khusus ini tentu saja juga akan menampung dari pihak-pihak yang punya interest begitu besar di dalam menjaga demokrasi Indonesia," jelas Hasto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hasto mengklaim operasi kecurangan di Pilpres 2024 sudah diprediksi dan banyak disuarakan oleh kelompok-kelompok prodemokrasi. Hasto menyebut elemen masyarakat sipil paling banyak bersuara baru terjadi di Pilpres 2024 ini setelah reformasi. 

"Artinya memang ada suatu persoalan yang sangat fundamental yang berkaitan dengan legitimasi pemilu, baik itu proses maupun dari hasil pemilu itu sendiri," kata Hasto.

Oleh karena itu, Hasto mengatakan dirinya melihat adanya kecurangan dalam Pemilu 2024 ini. Dia mengklaim PDIP  juga sudah memiliki bukti materiil dan fakta hukum.

"Seluruh aspirasi nantinya akan disampaikan melalui tim khusus  yang akan segera dibentuk oleh Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud," kata Hasto.

Hasto menganggap terjadi anomali demokrasi apabila melihat hasil hitung Pilpres 2024, meski produknya tak bisa dijadikan patokan karena penghitungan resmi akan dilakukan KPU RI. Kendati demikian, Hasto menyebut dari hasil hitung cepat bisa dibandingkan antara pemilihan dalam negeri dengan luar negeri yang melahirkan sebuah anomali.

"Apa yang menjadi harapan rakyat baik ada yang di dalam negeri dan luar negeri itu ternyata menunjukkan suatu hasil yang jauh berbeda," kata Hasto.

Hasto menambahkan, “Exit poll di luar negeri itu mencerminkan tidak adanya operasi bansos, tidak adanya operasi intimidasi, tidak adanya operasi keterlibatan dari institusi-institusi negara, sehingga warga Indonesia bisa menyampaikan pilihannya secara jernih."

Pilihan Editor: Hasil Quick Count Prabowo-Gibran Lolos Satu Putaran, Apa Tanggapan Kubu Ganjar-Mahfud?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

25 menit lalu

Mantan calon Presiden Anies Baswedan hadir dalam acara  Halal Bihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Sabtu, 27 April 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

Anies Baswedan mengomentari peluang bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai menteri.


Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

7 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

Pakar Politik Universitas Udayana menyebut hak angket masih bisa digulirkan dengan memanfaatkan dissenting opinion hakim MK lalu.


PPP Ajak Semua Pihak Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ada Peran Sandiaga Uno?

16 jam lalu

Ketua Bappilu PPP dan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno memberi penjelasan tentang rencananya di masa tenang Pemilu 2024 saat ditemui di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 10 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
PPP Ajak Semua Pihak Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ada Peran Sandiaga Uno?

Sandiaga Uno mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran.


Ganjar Akui Tak Akan Gabung Pemerintahan, Bagaimana dengan PDIP?

18 jam lalu

Kandidat presiden yang kalah Ganjar Pranowo dan pasangannya Mahfud MD menghadiri sidang putusan atas dua gugatan terhadap hasil pemilu presiden bulan Februari setelah kandidat yang kalah mengajukan petisi untuk mencalonkan diri kembali dan menuduh negara telah campur tangan demi pemenangan Prabowo Subianto, di Mahkamah Konstitusi  gedung di Jakarta, Indonesia, 22 April 2024. REUTERS/Willy Kurniawan
Ganjar Akui Tak Akan Gabung Pemerintahan, Bagaimana dengan PDIP?

ganjar mengatakan dalam sistem pemerintahan juga penting adanya check and balances.


Ganjar Ungkap Arah Politiknya Usai Kalah di Pilpres 2024

18 jam lalu

Ganjar Pranowo bersepeda santai di rumahnya di Sleman, Yogyakarta, Rabu, 24 April 2024. Foto: Istimewa.
Ganjar Ungkap Arah Politiknya Usai Kalah di Pilpres 2024

Menurut Ganjar, masih banyak persoalan yang dipesankan oleh Megawati berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang perlu jadi perhatian.


PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

19 jam lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditunjuk pada September 2022, Mardiono menempati posisi keempat sebagai ketua partai terkaya. Berdasarkan laporan LHKPN 31 Desember 2022, Mardiono memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1,2 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.


Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

19 jam lalu

Tumbu Saraswati. FOTO/instaram/tumbusaraswati
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.


MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

19 jam lalu

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Ahad, 21 April 2024. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.


Politikus PAN Sambut Baik Keputusan NasDem Merapat ke Prabowo-Gibran

20 jam lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di Kartanegara IV, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto setelah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpili 2024-2029 serta menyatakan NasDem  mendukung sepenuhnya ke pemerintahan baru di bawah Prabowo dan Gibran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Politikus PAN Sambut Baik Keputusan NasDem Merapat ke Prabowo-Gibran

Politikus PAN itu mengaku tidak khawatir jatah kursi untuk partainya di kabinet Prabowo-Gibran akan berkurang.


Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

21 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.