TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji akan memverifikasi laporan yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan soal dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) era Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kepala Bidang Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan lembaga antirasuah telah menerima dokumen pelaporan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan.
"Setelah kami cek, benar ada laporan dimaksud," katanya melalui pesan WhatsApp pada Rabu, 14 Februari 2024.
Ali berkata verifikasi terhadap dokumen laporan tersebut dilakukan oleh bagian pengaduan masyarakat di Kedeputian informasi dan Data KPK.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri atas beberapa organisasi, di antaranya Imparsial, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Laporan tersebut disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa siang, 13 Februari 2024.
"Dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan berupa penerimaan suap atau gratifikasi (kickback) oleh penyelenggara negara di Kemenhan," kata Koordinator Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Julius Ibrani di Gedung Merah Putih KPK.
Menurut Julius, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan telah mengumpulkan bukti-bukti dan dokumentasi sebelum melaporkan kasus itu ke KPK. Dia berkata alasan pelaporan tersebut dibuat karena KPK adalah lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti temuan dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan.
"Lebih berwenang untuk menentukan apakah pembelian Pesawat Mirage ini masuk dalam kategori tipikor atau tidak," ujarnya.
Dugaan korupsi tersebut mulanya diungkap dalam sebuah artikel di MSN.com, berjudul “Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation”. Artikel tersebut memberitakan adanya dugaan skandal pembelian pesawat tempur jenis Mirage 2000-5 oleh Kementerian Pertanahan yang saat ini tengah diinvestigasi oleh Komisi Anti Korupsi Uni Eropa, The Group of States Against Corruption (GRECO). Berdasarkan hasil pengamatan koalisi masyarakat sipil, terdapat sejumlah indikasi yang mengarah pada adanya penerimaan kick back oleh pejabat di Kementerian Pertahanan.
MUTIA YUANTISYA
Pilihan Editor: Viral KPPS Coblos 02 di Sampang, Bawaslu: Tidak Ada Pencoblosan, Undangan Belum 100 Persen
