Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Kecurangan Pemilu di Era Jokowi, Zulhas: Zaman Begini Mana Bisa?

image-gnews
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mempertanyakan potensi kecurangan yang ditudingkan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menyelenggarakan pemilu 2024. Zulhas, sapaan Zulkifli, mengatakan di era keterbukaan informasi ini sangat sulit untuk melakukan kecurangan.

“Zaman gini mana bisa curang. Masa zaman gini masih bisa curang. Itu gimana? Semua terbuka. Rapat yang paling rahasia pun juga enggak ada rahasia. terus kalau curang itu gimana caranya?” kata Zulhas, yang juga Menteri Perdagangan saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 12 Februari 2024.

Kelompok sipil hingga akademisi menyuarakan kekhawatiran soal penyalahgunaan wewenang Jokowi dalam penyelenggaraan pemilu beberapa pekan menjelang pemilihan. Wacana itu terus berkembang dengan dirilisnya film Dirty Vote pada Ahad, 11 Februari 2024.

Video panjang itu menampilkan tiga Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar yang memaparkan dugaan kecurangan pemilu secara sistematis dalam pemerintahan Jokowi. Beberapa kecurangan yang dimaksud dalam film tersebut adalah operasi pemenangan pasangan calon tertentu seperti pengerahan penjabat kepala daerah, pembagian bansos, hingga putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan Gibran ikut Pilpres 2024. Majalah Tempo dalam beberapa edisi juga mewartakan soal kecurangan pemilu oleh penguasa.

Saat ditemui di Istana pada Senin, Zulhas menyebut proses berjalannya pemilu saat ini bisa dilihat media hingga gawai masing-masing warga sehingga sulit melakukan kecurangan. Ia juga menyebut rakyat sudah punya pilihan masing-masing.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menilai film ‘Dirty Vote’ merupakan bentuk kampanye hitam untuk pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia mengklaim pemilu sudah berjalan lancar.

“Itu kan namanya black movie. Black campaign. Ya kalau itu kan nggak perlu dikomentari. Black movie (dikeluarkan) pas minggu tenang akhir akhir ini,” kata Airlangga, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 12 Februari 2024.

Pemilu termasuk pemilihan legislatif dan presiden akan digelar pada 14 Februari 2024. Prabowo-Gibran akan berhadapan dengan pasangan Calon Presiden Anies Baswedan - Wakil Muhaimin Iskandar yang diusung Koalisi Perubahan. Kandidat lain yang ikut pilpres 2024 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Pilihan Editor: Film Dirty Vote Bongkar Indikasi Kecurangan Pemilu 2024, Begini Respons Kubu Capres-Cawapres hingga Bawaslu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Begini Rancangan Hutan Wanagama Seluas 621 Hektare di IKN, Bakal Dikelola UGM

1 menit lalu

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana meninjau hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 8 Oktober 2021. Di Taman Hutan Raya itu, Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono Prawiraatmaja, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wakil Menteri LHK Alue Dohong. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Begini Rancangan Hutan Wanagama Seluas 621 Hektare di IKN, Bakal Dikelola UGM

Presiden Jokowi menandatangani piagam penanda inisiasi rancangan hutan riset dan pendidikan seluas 621 hektare di IKN.


Ini Bahaya Ekspor Pasir Laut yang Kembali Dihidupkan di Era Jokowi

5 menit lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Ini Bahaya Ekspor Pasir Laut yang Kembali Dihidupkan di Era Jokowi

Walhi membeberkan sejumlah dampak negatif yang timbul dari ekspor pasir laut. Apa saja?


Jokowi Banggakan Aguan Berani Bangun Hotel Bintang 5 di IKN

32 menit lalu

Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara atau IKN, Jumat, 13 September 2024. Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden
Jokowi Banggakan Aguan Berani Bangun Hotel Bintang 5 di IKN

Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja Konsorsium Nusantara - kumpulan investor dalam negeri yang dikepalai Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma atau Aguan dalam membantu pembangunan di IKN.


3 Pesan Penting Jokowi di Sidang Kabinet Terakhir di IKN, Minta Menteri Dukung Penuh Program Prabowo

34 menit lalu

Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara atau IKN, Jumat, 13 September 2024. Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden
3 Pesan Penting Jokowi di Sidang Kabinet Terakhir di IKN, Minta Menteri Dukung Penuh Program Prabowo

Jokowi berharap pemerintahan baru dapat segera bekerja dan berlari kencang setelah pelantikan usai.


Permintaan Jokowi kepada Menteri dan Pejabat TNI-Polri Sebelum Pensiun

37 menit lalu

Presiden Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Kalimantan Timur, pada Kamis, 12 September 2024, untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Permintaan Jokowi kepada Menteri dan Pejabat TNI-Polri Sebelum Pensiun

Presiden Jokowi meminta anggota kabinetnya membuat aturan yang mendukung program Prabowo.


Luhut Sebut Prabowo Terharu saat Ikut Sidang Kabinet Terakhir Jokowi

1 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai melayat ke kediaman ekonom Faisal Basri di kawasan Gudang Peluru, Jakarta Selatan, pada Kamis, 5 September 2024. Faisal meninggal di usia 65 tahun diduga karena serangan jantung. Tempo/Adil Al Hasan
Luhut Sebut Prabowo Terharu saat Ikut Sidang Kabinet Terakhir Jokowi

Luhut mengungkap bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat menyampaikan paparan dalam Sidang Kabinet terakhir pemerintahan Jokowi


Hasto Sebut Jokowi Tidak Pantas Duduki Kursi Wantimpres

1 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto saat menjadi pembicara diskusi Beranda Politik di Komunitas Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Kamis, 12 September 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Hasto Sebut Jokowi Tidak Pantas Duduki Kursi Wantimpres

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai Presiden Jokowi tidak pantas duduki jabatan Wantimpres. Mengapa?


Pramono Anung Sebut Jokowi Siapkan Blueprint Transisi Pemerintahan Prabowo

2 jam lalu

Calon gubernur Jakarta yang juga menjabat Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mendamping Presiden Jokowi menghadiri pelantikan pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 11 September 2024. Pramono mengatakan akan menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi pada 22 September 2024, atau saat penetapan calon dari Komisi Pemilihan Umum. TEMPO/Subekti.
Pramono Anung Sebut Jokowi Siapkan Blueprint Transisi Pemerintahan Prabowo

Pramono Anung mengungkap dalam sidang kabinet terakhir di IKN, Jokowi meminta para menteri sampaikan capaian 10 tahun pemerintahannya ke rakyat.


Pembatasan Pertalite Akan Kurangi Daya Beli Masyarakat? Ini Bedanya Luhut dan Pakar Ekonomi

2 jam lalu

Sepeda motor mengisi BBM Pertamax di SPBU Jalan Ahmad Yani, Bandung, setelah BBM Pertalite di beberapa SPBU habis, Kamis, 1 September 2022. Antrean kendaraan terutama sepeda motor terus terjadi kendati pemerintah belum menaikkan harga BBM subsidi. TEMPO/Prima Mulia
Pembatasan Pertalite Akan Kurangi Daya Beli Masyarakat? Ini Bedanya Luhut dan Pakar Ekonomi

Pembatasan BBM Bersubsidi jenis Pertalite, yang akan diterapkan pemerintah, bisa menghemat anggaran sampai Rp32 triliun.


Kisruh Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang, Ketua KPK Ungkap Sulit Temui Presiden Jokowi

3 jam lalu

Petugas keamanan melepas poster foto Presiden RI Jokowi, putrinya Kahiyang Ayu dan saudara ipar mantan ketua MK Anwar Usman, yang ditempelkan oleh puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dalam unjuk rasa, di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis, 12 September 2024. Demonstran mendesak KPK segera memeriksa menindaklanjuti fakta persidangan terdakwa Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba yang menyebut nama Kahiyang dan Bobby Nasution. TEMPO/Imam Sukamto
Kisruh Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang, Ketua KPK Ungkap Sulit Temui Presiden Jokowi

Nawawi menyebut selama lima tahun KPK jilid V, Jokowi tidak pernah mengirimkan undangan kepada pimpinan.