TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku menghargai pandangan-pandangan sivitas akademika terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Namun, politikus Partai Golkar itu mencurigai gelombang kritik yang muncul tersebut.
“Alah, ya sudahlah. Mana ada politik tidak ada yang ngatur-ngatur. Kita tahu lah. Ini penciuman saya sebagai mantan ketua BEM – ngerti betul barang ini,” kata Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 5 Februari 2024.
Sejak pekan lalu sejumlah kampus dari berbagai daerah seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, hingga Universitas Indonesia menyatakan keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024.
Teranyar, ratusan mahasiswa, dosen, dan guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berkumpul untuk menyampaikan Petisi Bumi Siliwangi, Senin pagi, 5 Februari 2024. Mereka juga menyampaikan keprihatinan atas kondisi kebangsaan dan sikap Presiden Jokowi.
"Kami sivitas akademika UPI mendesak Presiden Republik Indonesia agar mencabut pernyataan yang menunjukkan keberpihakan dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada Pemilu 2024," kata dosen Cecep Darmawan yang memulai isi petisi.
Bahlil saat ditemui di Istana pada Senin, mengatakan kampus perlu dijaga marwahnya. Bahlil yang saat ini menjabat Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran, menyoroti ada beberapa kelompok yang tidak independen menyampaikan kritiknya.
“Kok ada yang mengangkat jari dengan nomor tertentu? Kok, ada salah satu ketua partai di situ? Yang bener aja bos?” kata Bahlil tanpa mengelaborasi dukungan terhadap pasangan calon mana.
Istana mengatakan dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi maupun kritik harus dihormati. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan kritik terhadap Jokowi adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita.
Namun Ari juga menyoroti ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. "Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik,” kata Ari dalam pesan singkat pada Jumat, 2 Februari 2024.
Pilihan Editor: Kritik Presiden Jokowi, Puluhan Guru Besar UMS Serukan Maklumat Kebangsaan dengan 8 Tuntutan
