Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hasto PDIP Sebut Megawati Restui Mahfud Md Mundur sebagai Menteri

Reporter

image-gnews
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto (kiri) memberikan keterangan soal dugaan kecurangan Pemilu di daerah, pada Rabu, 17 Januari 2024. Dalam keteranganya, Todung menilai adanya kecurangan yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Forkopimda Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, dan Sekjen Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang mengarahkan untuk mendukung pasangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto (kiri) memberikan keterangan soal dugaan kecurangan Pemilu di daerah, pada Rabu, 17 Januari 2024. Dalam keteranganya, Todung menilai adanya kecurangan yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Forkopimda Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, dan Sekjen Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang mengarahkan untuk mendukung pasangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto mengakui calon wakil presiden Mahfud Md telah bertemu dengan Ketua Umum partainya Megawati Soekarnoputri. Hasto menyebut selain membahas agenda kampanye, juga membahas rencana Mahfud mundur dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 

Megawati, kata Hasto, telah merestui Mahfud untuk mundur. “Sudah lama diberikan restu,” kata Hasto saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa, 30 Januari 2024. 

Selain itu, Hasto juga mengakui kalau Mahfud juga telah bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin malam. Menurut dia, pertemuan itu untuk koordinasi sesama menteri dan kepanjangan tangan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi

“Pertemuan itu hal yang bisa dilakukan. Pertemuan itu tentu kami tindaklanjuti bersama-sama dengan Prof. Mahfud,” kata Hasto. 

Mahfud Disebut Minta Bertemu Jokowi

Direktur Jaringan Islam Moderat Islah Bahrawi mengatakan Mahfud Md. sudah membulatkan niatnya untuk mundur dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Islah menyebut koleganya itu juga telah bertemu Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk meminta bertemu dengan Presiden Jokowi. 

“Pak Mahfud juga menyampaikan ke Pak Pratikno untuk meminta waktu bertemu dengan presiden. Saat bertemu presiden, Pak Mahfud langsung akan menyatakan mundur,” kata Islah pada Senin malam, 29 Januari 2024. 

Meski demikian, Islah menyatakan Pratikno belum bisa memastikan pertemuan itu dilakukan  karena Presiden Jokowi masih kunjungan kerja di Jawa Tengah. Presiden disebut akan kembali ke Jakarta pada Kamis, 1 Januari 2024. 

Presiden Jokowi pada Senin kemarin masih meresmikan gedung graha utama akademi militer di Magelang, Jawa Tengah. Jokowi meresmikan Gedung Graha Utama Akmil di Magelang bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sejak akhir pekan, kepala negara kunjungan kerja ke kawasan Jawa Tengah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Islah mengatakan pertemuan antara Mahfud Md dengan Pratikno juga dalam rangka konsultasi agar proses mundur dari kabinet berjalan sesuai aturan. Dalam pertemuan itu, kata Islah, Mahfud ingin memastikan mundurnya dari kabinet sesuai aturan. 

“Pak Mahfud sudah bertemu Pak Pratikno tadi untuk menanyakan soal mekanisme jika menteri akan mundur,” kata Islah.

Tempo telah menghubungi Pratikno pada Senin malam, 29 Januari kemarin. Namun, hingga berita ini diterbitkan Menteri Sekretaris Negara itu belum merespons. 

Namun, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan sampai pada Senin siang, 29 Januari 2024, Kementerian Sekretariat Negara belum menerima surat pengunduran Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Ari mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menghargai keputusan Mahfud, yang saat ini berstatus calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo.

“Itu bagian pilihan-pilihan politik yang disampaikan Pak Mahfud dengan berbagai pertimbangan,” kata Ari saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara pada Senin. “Jadi itu haknya Pak Mahfud kalau beliau ingin mengundurkan diri.”

Pilihan Editor: Mengapa Istana Tak Libatkan Mensos Risma dalam Pembagian Bansos?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

3 jam lalu

Suasana aparat gabungan TNI-Polri dari Brimob dan Kopassus diturunkan ke Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, untuk memburu kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) setelah pembakaran sekolah di Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat, 3 Mei 2024. Dok. Humas Polda Papua
TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.


Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

7 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.


Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

8 jam lalu

Eks Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Seniman Butet Kartaredjasa saat melihat karya yang dipajang dalam Pameran bertajuk  Seni Rupa Butet Kartaredjasa Melik Nggending Lalu di Galeri Nasional, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024. Usai melihat pameran, Ganjar menegaskan pada media secure pribadi bahwa dirinya akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

Deklarasi Ganjar menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo bisa jadi merupakan penegasan arah politik PDIP.


Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

9 jam lalu

Presiden Jokowi saat ditemui di Pasar Baru Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu siang, 8 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.


Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

13 jam lalu

Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Sendi Fardiansyah siap maju sebagai Calon Wali Kota Bogor. Foto: Isitimewa
Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya


Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

13 jam lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi


Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

14 jam lalu

Komisioner KPU Arief Budiman menunjukkan contoh surat suara Pemilihan Umum Presiden 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan surat suara dalam Pilpres 2014 untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan ukuran 18 x 23 cm, dari kertas seberat 80 gram. (Sumber: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/ama/14)
Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.


Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

15 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama
Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

Mahfud Md menilai, semakin banyak jumlah kementerian, bisa jadi karena tuntutan akibat bagi-bagi kekuasaan yang terlalu besar setelah pemilu.


Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

15 jam lalu

Prabowo dan Sri Mulyani. Instagram
Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.


Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

16 jam lalu

Ilustrasi dokter spesialis (ANTARA)
Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.