TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ramai beredar di media sosial X foto beras Bulog kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram ditempeli stiker pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal ini menuai polemik lantaran beras Bulog tersebut merupakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Penemuan beras Bulog berstiker capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran ini lantas dituding sebagai upaya politisasi bantuan sosial atau bansos. Apalagi, beberapa waktu lalu pentolan partai anggota Koalisi Indonesia Maju atau KIM pengusung Prabowo-Gibran santer menyebut bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) adalah dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Lantas seperti apa fakta tentang beras Bulog ditempel stiker Prabowo-Gibran ini?
Prabowo-Gibran dituding politisasi bansos
Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menduga adanya politisasi bansos pemerintah. Indikasinya kian kentara setelah tersebar foto-foto bansos beras SPHP Bulog dari CBP yang ditempeli stiker Prabowo-Gibran tersebut. Koordinator KRKP, Said Abdullah menegaskan bansos, terutama dalam konteks pangan, seharusnya tidak terkait dengan kontestasi politik.
“Ketika negara mempunyai kewajibannya, maka harusnya itu tidak ada sangkut pautnya dengan kontestasi politik, apalagi dalam konteks pemenangan salah satu pasangan calon,” ujar Said, ketika dihubungi Tempo pada Rabu, 24 Januari 2024.
Ekonom sebut beras Bulog berstiker Prabowo-Gibran indikasi penyelewengan anggaran Pemilu 2024
Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira merespons soal beredarnya foto beras Bulog ditempel stiker Prabowo-Gibran. Menurutnya hal itu menunjukkan adanya penyelewengan anggaran menjelang Pemilu 2024. Beras Bulog, kata dia, untuk bantuan pangan dan program SPHP berasal dari uang negara.
“Beras yang harusnya diberikan sampai penerima akhir ternyata di tengah jalan ditempel stiker. Nah ini kan yang tidak mendidik dan menjadi sarana penyelewengan anggaran,” ujar Bhima kepada Tempo, Rabu, 24 Januari 2024.
Dugaan penyelewengan instrumen negara itu kian kuat ketika Jokowi makin aktif dalam kebijakan bansos atau bantuan pangan beras. Jokowi juga terang-terangan mengklaim dirinya sebagai presiden boleh memihak dan berkampanye. Dalam kunjungan kerja ke beberapa wilayah, Jokowi juga terlihat menunjukkan gestur salam dua jari. Kata Bhima, hal itu menjadi bukti penyalahgunaan bansos.
“Bahkan bisa masuk pada tindak pidana mengklaim bansos pemerintah menjadi salah satu program kampanye Capres,” tuturnya.
Bos Bulog pastikan stiker Prabowo-Gibran tidak ditempelkan pihak Bulog
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi merespons soal beredarnya foto beras Bulog yang berstiker Prabowo-Gibrandi media sosial X tersebut. Bayu memastikan stiker tersebut bukan ditempel oleh Bulog. “Dari Bulog tidak ada atribut politik apa pun,” ujarnya kepada Tempo, Rabu, 24 Januari 2024.
Bayu mengatakan beras SPHP memang mudah didapatkan karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor. Bulog juga bekerja sama dengan retail modern agar masyarakat gampang mengakses beras tersebut. Dengan begitu, program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif.
Kendati dengan demikian, menurut Bayu, Bulog tidak dapat mengatur apa yang dilakukan pembeli terhadap beras milik negara ini. Termasuk menempelkan stiker calon presiden dan calon wakil presiden untuk kampanye. Ia pun enggan menanggapi soal siapa yang membeli beras SPHP untuk kampanye Prabowo-Gibran tersebut.
“Beras SPHP tersedia di mana-mana, di pasar-pasar, di minimarket. Siapa saja sangat mudah mendapatkan beras SPHP,” kata Bayu.
Selanjutnya: Kepala Bapannas berkilah, "Kalau sudah dibeli, kemudian ditempel stiker, kami mau bilang apa?
