TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN, Prabowo-Gibran, Ali Masykur Musa, mengakui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU sempat menggelar rapat tertutup untuk menentukan pilihan politik dalam Pilpres 2024. Dia mengklaim, para pengurus secara individual memiliki kesamaan pandangan mengarahkan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran.
"Rapat tertutup untuk berdiskusi sebaiknya NU menjatuhkan pilihan ke mana memang ada," ucap mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama itu melalui sambungan telepon, Rabu, 24 Januari 2024.
Perihal alasan mengarahkan dukungan kepada Prabowo-Gibran, Ali mengatakan pasangan nomor urut 2 itu dianggap mampu memperjuangkan aspirasi NU. "Secara kultural-individal punya kesamaan pandangan pasangan 02 yang bisa memperjuangkan aspirasi NU," tutur dia.
Dia mengklaim, dukungan kepada Prabowo-Gibran merupakan pertemuan antara kepentingan kelembagaan dan individual warga NU. "Ahamdulillah ketemu di pasangan 02," ucap dia.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mengatakan, pengikut Rais A’am KH Miftachul Achyar dan Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf bergerak mendukung Prabowo-Gibran akibat pernyataan yang disampaikan Nadirsyah Hosen (Gus Nadir), salah seorang cendekiawan NU.
"Jadi, jangan salahkan PBNU jika sekarang pengikut Rais A’am dan Ketua Umum ini bergerak akibat pernyataan yang disampaikan Prof Nadirsyah Hosen," kata Gus Ipul dalam keterangannya yang diterima Tempo, Selasa malam, 23 Januari 2024.
Gus Nadir menyampaikan, PBNU secara struktural memihak ke pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Arahan itu diungkap dalam sebuah pertemuan PBNU di Surabaya.
Bahkan, menurut Gus Nadir, arahan untuk memberikan dukungan ke paslon nomor urut 02 ini disampaikan langsung oleh Miftachul Achyar dan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
PBNU sebelumnya menonaktikan 63 orang pengurus harian dan pleno karena maju sebagai calon anggota legislatif dan tergabung dalam tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi PBNU Amin Said Husni di Jakarta, Ahad, 21 Januari 2024, menjelaskan kebijakan penonaktifan itu tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024.
"Mereka tersebar di beberapa partai dan (menjadi tim sukses) semua calon presiden. Ada yang menjabat sebagai mustasyar, pengurus harian syuriyah dan tanfidziyah, a'wan syuriyah, hingga pengurus badan otonom dan lembaga," kata Amin Said Husni dalam siaran resmi PBNU.
Pilihan Editor: Kapan Mahfud Md Mundur? Ini Penjelasan Tim Ganjar-Mahfud
