Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanggapan Perludem soal Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak dan Kampanye

image-gnews
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tentang presiden dan menteri boleh berpihak di pemilu sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara. Ia menyebut pernyataan itu berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden sendiri, menteri, dan seluruh pejabat di bawahnya, untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan dalam Pemilu 2024.

Selain itu, ia juga menyebut berpotensi membuat proses penyelenggaraan pemilu dipenuhi dengan kecurangan. 

"Kami mendesak Presiden Jokowi menarik pernyataan bahwa presiden dan menteri boleh berpihak," kata Khoirunnisa Agustyati melalui keterangan tertulis, Rabu, 24 Januari 2024

Apalagi Presiden Jokowi memiliki konflik kepentingan langsung dengan pemenangan Pemilu 2024, yang disebabkan oleh Gibran Rakabuming Raka, anak kandungnya, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

"Padahal, netralitas aparatur negara, adalah salah satu kunci mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, fair, dan demokratis," ujar Khoirunnisa.

Pernyataan boleh berkampanye atau memihak oleh Jokowi, kata dia, dipastikan hanya merujuk pada Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Dalam ketentuan pasal itu, tidak menggunakan failitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara, seperti diatur undang-undang; menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Padahal, dalam Pasal 282 UU Pemilu, terdapat larangan kepada “pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye”.

"Dalam konteks ini, Presiden Jokowi dan seluruh menterinya jelas adalah pejabat negara," ujar dia. Sehingga ada batasan bagi presiden dan pejabat negara lain, termasuk menteri tidak melakukan tindakan yang menguntungkan peserta pemilu tertentu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, apalagi dilakukan di dalam masa kampanye. Dalam konteks ini, dia menjelaskan, jika ada tindakan presiden dalam bentuk apapun, jika dilakukan tidak dalam keadaan cuti di luar tanggungan negara, tetapi menguntungkan peserta pemilu tertentu, itu pelanggaran pemilu.

"Termasuk tindakan menteri, yang melakukan tindakan tertentu, yang menguntungkan peserta pemilu tertentu, itu adalah pelanggaran kampanye pemilu. Apalagi tindakan itu dilakukan tidak dalam cuti di luar tanggungan negara," tutur dia.

Pada Pasal 283 ayat 1, menurut Khoirunnisa, tertuang ketentuan yang mengatur soal pejabat negara, serta aparatur sipil negara, dilarang melakukan kegiatan yang keberpihakannya mengarah peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah kampanye. 

Ketentuan ini jelas ingin memastikan, pejabat negara, apalagi selevel presiden dan menteri supaya tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada peserta pemilu tertentu.

"Bahkan larangan itu diberikan untuk ruang lingkup waktu yang lebih luas, sebelum, selama, dan sesudah kampanye," ujarnya.

Khoirunnisa menjelaskan, kerangka hukum di dalam UU Pemilu itu, dapat disimpulkan ingin memastikan semua pejabat negara yang punya akses terhadap program, anggaran, dan fasilitas negara, tidak menyalahgunakan jabatannya dengan menguntungkan peserta pemilu tertentu.

Pilihan Editor: Respons Ucapan Jokowi soal Presiden Boleh Memihak, Sudirman: Kita Kehilangan Sumber Keteladanan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Minta Pemberian Golden Visa Indonesia ke WNA Diseleksi Ketat

12 menit lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan usai meluncurkan golden visa Indonesia di hotel ritz carlton, Jakarta Selatan, Kamis,  25 Juli 2024. TEMPO/Daniel a. Fajri
Jokowi Minta Pemberian Golden Visa Indonesia ke WNA Diseleksi Ketat

Presiden Jokowi mewanti-wanti, golden visa tidak diberikan kepada orang yang membahayakan keamanan dan tidak memberi manfaat secara nasional.


Golden Visa Indonesia Resmi Diluncurkan, Dirjen Imigrasi Silmy Karim Sebut Fokus Cari Investor dan Global Talent

17 menit lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan usai meluncurkan golden visa Indonesia di hotel ritz carlton, Jakarta Selatan, Kamis,  25 Juli 2024. TEMPO/Daniel a. Fajri
Golden Visa Indonesia Resmi Diluncurkan, Dirjen Imigrasi Silmy Karim Sebut Fokus Cari Investor dan Global Talent

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Silmy Karim mengatakan Golden Visa Indonesia yang baru saja diluncurkan berfokus mencari investor dari luar dan menarik talenta dari berbagai negara.


Jokowi Tunggu Kesiapan Infrastruktur di IKN: Sidang Kabinet, Masa Lesehan

1 jam lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan usai meluncurkan golden visa Indonesia di hotel ritz carlton, Jakarta Selatan, Kamis,  25 Juli 2024. TEMPO/Daniel a. Fajri
Jokowi Tunggu Kesiapan Infrastruktur di IKN: Sidang Kabinet, Masa Lesehan

Presiden Jokowi tengah menanti fasilitas untuk menggelar sidang kabinet di IKN.


Dapat Dukungan dari Gerindra dan PSI, Gusti Bhre Sudjiwo Punya Kans Maju di Pilkada Solo 2024

1 jam lalu

Komisaris PT Kereta Api Indonesia, Gusti Pangeran Haryo Bhre Chakrahutomo Wira Sudjiwo sekaligus Raja Mangkunegaran X di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta Selatan. TEMPO/Desty Luthfiani.
Dapat Dukungan dari Gerindra dan PSI, Gusti Bhre Sudjiwo Punya Kans Maju di Pilkada Solo 2024

Profil Gusti Bhre Sudjiwo, pimpinan Pura Mangkunegaran yang punya kans maju di Pilkada Solo 2024 didukung Gerindra dan PSI.


Serba Serbi Gibran Tinjau Uji Coba Makan Gratis Bergizi Rp 7.500 Per Porsi

1 jam lalu

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka meninjau uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN Sentul 03,  Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 23 Juli 2024. Program makan bergizi gratis dengan anggaran Rp71,5 triliun tersebut telah dimasukkan ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, dan pelaksanaannya nanti akan disesuaikan dengan daerah masing-masing. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Serba Serbi Gibran Tinjau Uji Coba Makan Gratis Bergizi Rp 7.500 Per Porsi

Gibran meninjau uji coba makan gratis bergizi di Bogor dan beberapa kota lainnya, plus bagi-bagi susu.


Jokowi Luncurkan Golden Visa Indonesia, Diberi ke Shin Tae-yong Secara Simbolis

1 jam lalu

Presiden Jokowi meluncurkan Golden Visa Indonesia. Pelatih Timnas Sepak Bola asal Korea Selatan Shin Tae-yong menerima secara simbolis di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Luncurkan Golden Visa Indonesia, Diberi ke Shin Tae-yong Secara Simbolis

Pemerintah Jokowi mengharapkan Golden Visa Indonesia ini dapat memberi kemudahan bagi WNA dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia.


Bagi-bagi IUPK ke Ormas Digugat ke MK, Ini Sebabnya

2 jam lalu

Tambang batubara Darma Henwa.
Bagi-bagi IUPK ke Ormas Digugat ke MK, Ini Sebabnya

UU Minerba yang memungkinkan bagi-bagi IUPK ke ormas keagamaan digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai menjurus ke SARA.


Jokowi dan Puan Kompak Buka Forum Kerja Sama Parlemen Indonesia - Pasifik

3 jam lalu

Presiden Jokowi, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Parlemen Kerajaan Tonga Fatafehi Fakafanua membuka Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Kamis, 25 Juli 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Jokowi dan Puan Kompak Buka Forum Kerja Sama Parlemen Indonesia - Pasifik

Presiden Jokowi menghargai kemitraan DPR RI dan negara-negara Pasifik sebagai inisiatif strategis memperkuat kemitraan di kawasan Pasifik.


Akhirnya Jokowi Bisa Ngantor di IKN Bulan Ini, Gelar Rapat Kabinet Pertama di Sana Pekan Depan?

4 jam lalu

Lanskap Desain Istana Kepresidenan Nusantara di Ibu Kota Negara, Kalimantan. (Foto: Dok. Nyoman Nuarta).
Akhirnya Jokowi Bisa Ngantor di IKN Bulan Ini, Gelar Rapat Kabinet Pertama di Sana Pekan Depan?

Presiden Jokowi akhirnya bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 28 Juli 2024 setelah sarana dan prasarana kantornya siap.


Istana Persiapkan Furnitur untuk Presiden Jokowi Berkantor di IKN Akhir Pekan Ini

4 jam lalu

Lanskap Desain Istana Kepresidenan Nusantara di Ibu Kota Negara, Kalimantan. (Foto: Dok. Nyoman Nuarta).
Istana Persiapkan Furnitur untuk Presiden Jokowi Berkantor di IKN Akhir Pekan Ini

Heru Budi Hartono memastikan Istana Kepresidenan dan Kementerian PUPR terus mempersiapkan segala kebutuhan Jokowi untuk berkantor di IKN.