Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Smelter Nikel di Morowali Kembali Terbakar, DPR: Bukti Pemerintah Lemah

image-gnews
Salah satu korban luka pada peristiwa kecelakaan kerja di lokasi pabrik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) pada kawasan IMIP dipindahkan ke ruangan isolasi di RSUD Morowali di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa, 26 Desember 2023. Hingga 26 Desember, sebanyak 18 orang dinyatakan tewas akibat insiden kecelakaan kerja tersebut yang terdiri dari 10 orang tenaga kerja indonesia (TKI) dan 8 orang tenaga kerja asing (TKA). ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
Salah satu korban luka pada peristiwa kecelakaan kerja di lokasi pabrik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) pada kawasan IMIP dipindahkan ke ruangan isolasi di RSUD Morowali di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa, 26 Desember 2023. Hingga 26 Desember, sebanyak 18 orang dinyatakan tewas akibat insiden kecelakaan kerja tersebut yang terdiri dari 10 orang tenaga kerja indonesia (TKI) dan 8 orang tenaga kerja asing (TKA). ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Belum selesai pengusutan kasus ledakan tungku smelter di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), peristiwa serupa terjadi di PT Sulawesi Mining Investment (SMI). Tungku smelter nikel milik perusahaan Cina itu terbakar pada Jumat malam, 19 Januari 2024. 

Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, menilai kejadian berulang di kawasan pabrik smelter PT Indonesian Morowali Industrial Park, Morowali, Sulawesi Tengah itu, merupakan imbas lemahnya pemerintah dalam melakukan pengelolaan industrialisasi nikel. "Dua bulan lalu meledak smelter PT ITTS yang menelan korban sebanyak 21 orang tewas. Kemudian disusul dengan kembali meledaknya smelter PT GNI dan kini terjadi ledakan smelter di PT SMI. Ledakan smelter yang beruntun ini mencerminkan tata kelola usaha industri smelter ini tidak sebaik yang digembar-gemborkan Pemerintah," kata Mulyanto melalui keterangan resminya, Sabtu, 20 Januari 2024. 

Mulyanto menyebut, kecelakaan beruntun itu terjadi karena pemerintah lamban mengaudit seluruh smelter perusahaan Cina. Harusnya sejak kali pertama terjadi ledakan tungku smelter di PT Gunbuster Nickel Industries (GNI) tahun lalu, Pemerintah aktif menjalankan audit kepada seluruh smelter milik perusahaan Cina.  

"Pemerintah harus profesional mengawasi pelaksanaan program Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) di semua perusahaan asal negeri tirai bambu tersebut, termasuk mengawasi keandalan alat kerja dan fasilitas yang digunakan selama produksi," kata Mulyanto. 

Politikus PKS itu menyatakan jangan karena perusahaan tersebut milik investor Cina maka Pemerintah menjadi lemah dan takut melakukan pengawasan secara ketat. Pemerintah harus tegas dan segera mengaudit seluruh smelter Cina tersebut serta mengevaluasi tata kelola industri smelter ini.  

"Kami khawatir dengan berbagai kemudahan dan insentif baik fiskal maupun non fiskal yang diberikan pemerintah, alih-alih menjalankan usaha industri dengan baik, perusahaan smelter ini justru lalai dan ugal-ugalan dalam menjalankan tata kelola industri. Akhirnya yang jadi korban adalah pekerja," kata Mulyanto.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai pihak paling berwenang di negara ini sudah sepantasnya Pemerintah tidak berhenti mencari penyebab kasus ledakan smelter ini pada kelalaian di tingkat pekerja, tetapi lebih dalam dan komprehensif lagi pada tingkat korporasi yakni tata kelola usaha industri.  "Pemerintah jangan ragu-ragu mencabut izin industri smelter yang terbukti mbalelo. Ini bukan hanya soal keamanan dan keselamatan pekerja tapi juga upaya menjaga marwah Pemerintahan agar tidak dipandang sebelah mata oleh investor asing," kata Mulyanto.  

Tungku smelter milik PT Sulawesi Mining Investment (SMI) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah terbakar pada Jumat malam, 19 Januari 2024. Kapolres Morowali AKBP Suprianto menyatakan tungku smelter itu tidak meledak, tetapi terbakar. Suprianto mengatakan, tidak ada korban dalam insiden ini. Namun, dia mengatakan dua orang operator crane yang bekerja di dekat lokasi kebakaran terkena asap sehingga agak sesak napas. "Sudah ditangani medis dan kondisinya bagus tidak ada masalah," ucap dia saat dihubungi, Sabtu, 20 Januari 2024. 

Perihal penyebab kebakaran, Suprianto belum bisa memastikannya. Dia mengatakan pihaknya masih menyelidiki penyebab kebakaran itu. "Masih kami selidiki," ucap dia. Video kebakaran ini beredar di media sosial. Salah satunya di akun Instagram @raseraproject. "Telah terjadi kebakaran di kawasan smelter IMIP milik PT SMI. Namun sampai saat ini kami belum mendapat informasi krononologisnya secara detail," tulis akun tersebut dalam keterangan video unggahannya.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | HAN REVANDA PUTRA

Pilihan Editor: Tungku Smelter Terbakar, PT IMIP Sebut Situasi Sudah Kembali Normal

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

8 menit lalu

Sugeng Teguh Santoso. antaranews.com
Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.


Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

42 menit lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan V tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2024. Rapat Paripurna beragendakan Pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.


DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

1 jam lalu

Ilustrasi Polri. Istimewa
DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

DPR berencana merevisi UU Polri. Apa saja poin perubahannya?


Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

2 jam lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi. Foto: Devi/nvl
Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana


Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

5 jam lalu

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto : Runi/Man
Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran


Pemerintah Pusat dan Pemkot DKI Bakal Tanggung Biaya Pinjaman Proyek Pembangunan Jalur MRT Jakarta Timur-Barat

8 jam lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek lanjutan pengerjaan jalur MRT Fase 2A CP203 rute Harmoni-Kota di Glodok, Jakarta, Jumat 10 Mei 2024. PT MRT Jakarta (Perseroda) melaporkan perkembangan terkini pekerjaan pembangunan MRT fase 2A yang menelan investasi sekitar Rp25,3 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Pusat dan Pemkot DKI Bakal Tanggung Biaya Pinjaman Proyek Pembangunan Jalur MRT Jakarta Timur-Barat

Pemerintah pusat dan Pemerintah Kota DKI Jakarta bakal menanggung biaya pinjaman proyek pembangunan jalur MRT dari JICA


Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

15 jam lalu

Pelantikan anggota MKMK, Wahiduddin Adams, Jimly Asshiddiqie, dan Bintan R. Saragih, Selasa, 24 Oktober 2023.  Humas MKRI/Panji
Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.


Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

15 jam lalu

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (tengah), bersama Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Dharmajaya (kiri) dan Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli (kanan) saat memberikan keterangan pers soal RUU Penyiaran di Gedung Dewan Pers, Selasa, 14 Mei 2024. Dewan Pers bersama konstituen menolak beberapa aturan baru dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tengah dibahas Badan Legislasi DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.


Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

17 jam lalu

Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.


Xi Jinping dan Putin Makin Mesra, Janjikan Hubungan Lebih Erat

18 jam lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin berjabat tangan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping saat pertemuan di Belt and Road Forum di Beijing, Tiongkok, 18 Oktober 2023. Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS
Xi Jinping dan Putin Makin Mesra, Janjikan Hubungan Lebih Erat

Putin mengunjungi Cina dan bertemu Xi Jinping setelah dilantik kembali sebagai Presiden Rusia.