TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Ali Masykur Musa, mengklaim Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak memenuhi satu pun syarat untuk dimakzulkan. Menurut dia, sarat-syarat itu adalah melanggar hukum, tidak mampu menjalankan tugas, melanggar etika berat, dan korupsi.
Isu pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden Jokowi kembali mencuat setelah tokoh yang menamakan Petisi 100 mendatangi Menkopolhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, pada Selasa, 9 Januari 2024 lalu. Salah satu agendanya, mereka meminta Mahfud memakzulkan Jokowi.
"Tidak ada (indikasi pelanggaran) satu pun, hukun tidak ada, pelanggaran berat etika tidak ada, korupsi ridak ada, dan beliau masih mampu dengan baik menjalankan tugas seharu-hari," ujar Ali saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Januari 2024.
Jika alasan pemakzulan adalah ketidakpuasan, Ali menilai hal itu diselesaikan dengan menunggu pemilu berikutnya. "Parameter puas tidak puasnya atas presiden itu adalah next election, pemilu berikutnya," ucap dia.
Jika masyarakat tidak puas, dia mengatakan tentu akan ada perlawanan kepada presiden. Namun, dia mengatakan approval rate atau tingkat kepuasan terhadap presiden saat ini justru mencapai angka 77-78 persen. "Berarti kan puas," ucap dia.
Tak hanya itu, dia menilai kepuasan kepada presiden turut berdampak kepada elektabilitas Prabowo-Gibran. Dia menilai perolehan suara pasangan nomor urut 2 di berbagai lembaga survei merupakan hasil endorse Jokowi.
"Kalau sekarang katakan alhamdulillah kita sudah dapat 50 persen berarti kan puas dengan calon yang di-endorse oleh Pak Jokowi, yaitu pasangan 02," ujar dia.
Sebelumnya, menurut Mahfud Md, ada 22 orang yang mendatangi dirinya tersebut. Mereka di antaranya yaitu Faizal Assegaf, Marwan Batubara, dan Letnan Jenderal TNI Marsekal (Purn.) Suharto. Selain ihwal pemakzulan, kata Mahfud, kedatangan mereka juga untuk melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2024.
“Mereka menyampaikan, tidak percaya, pemilu ini berjalan curang. Oleh sebab itu nampaknya sudah berjalan kecurangan-kecurangan. Sehingga mereka minta ke Menkopolhukam untuk melakukan tindakan,” katanya.
HAN REVANDA PUTRA
Pilihan Editor: Rocky Gerung Sebut Megawati Harus Ucapkan Dalil Pemakzulan Jokowi
