Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Netralitas Jokowi Disorot, Begini Respons Dosen Komunikasi Politik UNY: SIkap Presiden Harusnya Proporsional

image-gnews
Prabowo dan Jokowi di restoran Seribu Rasa. Instagram/Prabowo
Prabowo dan Jokowi di restoran Seribu Rasa. Instagram/Prabowo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Komunikasi Politik Universitas Negeri Yogyakarta, yakni Fikri Disyacitta sebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai pemimpin negara harusnya menyikapi para kontestan pemilu dengan proporsional. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Fikri Disyacitta kepada Tempo pada Rabu, 10 Januari 2024, setelah Jokowi terkonfirmasi tidak menghadiri peringatan HUT PDIP ke-51.

“Presiden sebagai pejabat negara perlu menyikapi para kontestan pemilu dengan proporsional. Hal ini untuk menciptakan kondisi yang setara bagi semua peserta pemilu,” ujar Fikri Disyacitta yang merupakan Dosen Komunikasi Politik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), ketika dihubungi Tempo.co, Kamis 11 Januari 2023.

Selain menyebut bahwa kehadiran Jokowi dalam setiap kegiatan partai di Indonesia dapat menciptakan kondisi yang setara bagi semua peserta pemilu, Fikri juga menyebut bahwa sikap tersebut dapat meredakan sentimen negatif terhadap Jokowi yang dianggap tidak netral. 

Oleh karena itu, jika presiden dapat menghadiri acara Kopdarnas PSI beberapa waktu lalu, harusnya ia pun dapat menghadiri kegiatan Munas maupun Harlah partai peserta pemilu lainnya dalam kapasitas sebagai pejabat negara.

“Jadi misalkan, jika presiden hadir di acara Kopdarnas PSI, maka Presiden sebaiknya juga turut hadir pada kegiatan Munas maupun Harlah partai peserta pemilu lainnya dalam kapasitas sebagai pejabat negara,” ujar Fikri.

Jokowi Tidak Hadiri HUT PDIP ke-51

Presiden Jokowi yang masih menjadi kader PDI Perjuangan terlihat tidak menghadiri acara HUT PDIP ke-51, ini merupakan kali pertamanya bagi Jokowi tidak menghadiri acara tersebut. Ia mengaku bahwa belum mendapatkan undangan dari pihak PDI Perjuangan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kendati demikian, absennya Jokowi dikonfirmasi secara langsung oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, yakni Hasto Kristiyanto, yang menyebut bahwa dirinya telah mendapatkan informasi mengenai kunjungan kerja Jokowi ke luar negeri dan bertepatan dengan hari lahir PDI Perjuangan. “Presiden Jokowi akan melaksanakan tugas negara ke luar negeri di Filipina. Tapi watak kegiatan (HUT) kali ini turun ke bawah, menyatu dengan rakyat itu sendiri," kata Hasto pada 6 Januari 2024.

Tidak hadirnya Jokowi dalam hari ulang tahun Jokowi semakin menunjukkan tanda renggangnya hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP, yakni Megawati Soekarnoputri. Banyak pihak yang menyebut bahwa awal mula keretakan hubungan Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri terjadi saat HUT PDIP ke-50, ketika Presiden Jokowi dipermalukan Megawati yang tengah berpidato di mimbar.

Sebelumnya Makan Malam dengan Prabowo

Padahal, sebelumnya sempat beredar foto di media sosial yang memperlihatkan Presiden Jokowi yang sedang makan malam bersama Prabowo Subianto, dua hari sebelum debat capres. Keduanya bertemu dalam jamuan makan malam yang bertempat di restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat pada 5 Januari 2024. 

Jamuan makan malam yang berlangsung selama kurang lebih satu jam tersebut turut dibenarkan oleh Arif Dwipayana selaku Koordinator Staf Khusus Presiden. Menurut Arti, Jokowi dan Prabowo bertemu untuk menyantap makanan Nusantara, tetapi Ari mengaku tidak mengetahui persis isi obrolan keduanya.

Pilihan Editor: Makan Malam Bersama Prabowo, Sebelumnya Jokowi Pernah Bilang: Jangan Sampai Memihak

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

1 jam lalu

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas memimpin rapat kerja pembahasan RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.


Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

2 jam lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.


Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

2 jam lalu

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto didampingi Wakil Menteri Perdagangan dan Dirjen Bea Cukai mengumumkan bahwa Jokowi telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang perizinan impor menjadi Permendag Nomor 8 tahun 2024 yang memberikan relaksasi untuk beberapa barang bawaan dari luar negeri. Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, 17 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.


Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

2 jam lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.


Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

3 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.


Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

3 jam lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah
Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.


Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

4 jam lalu

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 17 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.


Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

4 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

Puluhan akademisi menolak revisi UU MK dengan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani. Apa isinya?


Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

5 jam lalu

Menkeu Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.


Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

5 jam lalu

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, 26 Februari 2024. ANTARA/HO-Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR
Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?