TEMPO.CO, Jakarta - Tanah milik calon presiden Prabowo Subianto menjadi topik hangat setelah debat capres Ahad malam 7 Januari 2024. Saat itu, kompetitor Prabowo, Anies Baswedan, menyinggungnya pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam debat capres 2019.
Anies mengaku ironis karena Prabowo memiliki tanah seluas 340 ribu hektar, sedangkan lebih dari separuh prajurit TNI tidak punya rumah dinas.
"Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Menurut Pak Jokowi, ada menteri punya lebih dari 320 hektare tanah di republik ini," kata Anies.
Anies kemudian meralat angka yang dia sebutkan menjadi 340 ribu hektare.
"Maaf Pak Prabowo angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektare, tapi 340 ribu hektare. Saya klarifikasi," ucap Anies.
Prabowo kemudian menyatakan data yang dimiliki Anies itu salah. "Itu pun salah. Itu pun salah. Mas Anies jangan...," ucap Prabowo.
Konteks Jokowi saat singgung lahan Prabowo
Topik soal luas tanah Prabowo itu pernah diungkap Jokowi dalam debat capres 2019. Saat itu, Jokowi yang bersaing dengan Prabowo saling adu gagasan dengan tema Energi, Pangan, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Momen itu terjadi saat Jokowi menjelaskan capaiannya selama menjadi Presiden Indonesia periode 2014-2019. Salah satu pencapaian Jokowi adalah memberikan konsesi melalui perhutanan sosial kepada masyarakat adat hingga petani dan nelayan seluas 2,6 juta hektare.
Tak hanya membagikan lahan, Jokowi juga mengklaim pemerintah telah mendampingi masyarakat yang menerima konsesi itu untuk menggunakan lahan tersebut secara produktif.
Dia juga menyatakan dalam dua tahun terakhir (2017 dan 2018) pemerintah telah membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat.
“Dalam dua tahun ini kita juga telah membagikan sertifikat. 2017 kita telah membagikan 5 juta sertifikat kepada rakyat di bawah. 2018 telah kita bagikan lebih dari 7 juta sertifikat,” kata Jokowi.
Tujuan pemberian sertifikat itu, menurut Jokowi, agar masyarakat memiliki hak hukum yang jelas atas tanah yang mereka miliki yang pada ujungnya bisa dijadikan jaminan atau agunan untuk mengakses modal ke perbankan.
“Inilah pentingnya redistribusi aset reforma agrarian yang ini akan terus kita kerjakan,” ujarnya.
Selanjutnya, kritik Prabowo terhadap program bagi-bagi sertifikat Jokowi
