TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyindir politikus yang kerap berbicara tentang bahaya korupsi dalam pidatonya di Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Selasa, 2 Januari 2024. Kendati bicara tentang korupsi, dia mengatakan para politisi belum tentu bersih dari tindak pidana itu.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, dia tak ingin maling-maling terus menggerogoti kekayaan rakyat. Dia pun mengatakan bertekad untuk menghilangkan korupsi. "Jangan ngomong korupsi, dirinya sendiri enggak beres," ujarnya, seperti dipantau melalui YouTube.
Prabowo mengklaim tim pakarnya telah menghitung bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Namun, dia mengatakan kekayaan itu sering kali bocor. "Sekarang kita tinggal menjaga jangan sampai kekayaan itu bocor," ucap mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu.
Saat hadir dalam acara Bicara Gagasan di UGM Yogyakarta pada Selasa, 19 September 2023, Prabowo Subianto menyampaikan pemberantasan korupsi masuk ke dalam 17 program prioritasnya bila jadi Presiden. Menteri Pertahanan itu mengatakan korupsi merupakan suatu penyakit yang menghambat Indonesia dan harus diselesaikan.
Di sesi tanya jawab dengan MC Najwa Shihab, Prabowo juga mendiskusikan hukuman-hukuman yang dipikirkannya untuk para koruptor. Prabowo menjelaskan hukuman yang sudah ada sekarang cukup membuat beberapa pelaku menjadi jera karena beberapa pelaku tidak hanya dipenjara namun juga dimiskinkan. Di Tiongkok, kata dia, meski ada hukuman mati untuk koruptor, tetap ada yang nekat korupsi.
“Jadi kalau menurut saya cara mengatasi korupsi kita harus mulai dengan sistemik. Sistem yang dibuat,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengatakan, mengatasi korupsi yang merajalela di Indonesia harus dimulai dengan sistem yang dibuat, salah satunya dengan menaikkan gaji. “Jadi kalau menurut saya cara mengatasi korupsi kita harus mulai dengan sistem yang dibuat,” katanya.
Prabowo menyatakan bahwa kompensasi yang diberikan kepada pejabat, menurutnya akan dapat mengurangi atau bahkan mengatasi korupsi di Indonesia. Dia juga memberikan beberapa contoh negara yang memberikan bonus atau gaji lebih terhadap pejabat negaranya.
“Ada beberapa contoh, negara-negara Afrika, pejabat yang berhasil 5 tahun melaksanakan tugasnya di ujungnya di kasih bonus yang cukup besar,” ungkapnya.
Pilihan Editor: Kaleidoskop 2023: Prabowo Nyapres Ketiga Kalinya, 2 Kali Kalah dari Joko Widodo Kini Gandeng Anak Jokowi
