Iklan
INFO NASIONAL – Komitmen Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terlihat dalam paparannya saat berbicara di Uni Emirat Arab, 10 Desember 2023.
Dalam sesi Talkshow “B5. Role of ACCTHPC: towards FOLU Net Sink 2030 and Haze Free ASEAN by 2030” yang menjadi bagian dari the 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change di Uni Emirat Arab, Fatoni menjabarkan berbagai langkah yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pada sisi pengawasan atau monitoring, Pemprov Sumsel bersinergi dengan Polda Sumsel, WRI Indonesia dan Forum DAS Sumsel mengembangkan sebuah aplikasi yang mempermudah penanganan ataupun pencegahan karhutla. Aplikasi ini disebut Songket, singkatan dari Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Provinsi Sumatera Selatan.
“Melalui SONGKET Sumsel, maka pengambilan keputusan dalam pencegahan dan pemadaman serta penegakan hukum karhutla di Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih efektif dan efisien karena lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat,” kata Fatoni.
Pemprov Sumsel juga mengeluarkan sejumlah kebijakan, yakni SK Gubernur Sumsel No. 269 tahun 2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Karhutla Tahun 2023; serta Gubernur Sumsel No.302 tahun 2023 tentang Pembentukan Pos Komando Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Karhutbunlah.
Kemudian pada langkah pencegahan, Pemprov Sumsel menggandeng aparat keamanan seperti TNI, Polri, hingga semua Organisasi Perangkat Daerah terkait.
“Kami beberapa kali menggelar rapat koordinasi bersama FORKOPIMDA Prov dan Kab/Kota serta Pimpinan Perusahaan,” ujarnya.
Pemprov Sumsel juga menjalankan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) berupa hujan buatan sebanyak 12 Kali selama periode Juni sampai dengan November. Kegiatan TMC ini utamanya ditujukan untuk membasahi wilayah-wilayah yang sudah cukup lama tanpa hujan, terutama pada lahan gambut.
Upaya pemadaman hutan dan lahan terbakar ini dilakukan secara terkoordinasi dalam satu komando oleh Sub Satgas Operasi Darat. Adapun untuk wilayah yang sulit dijangkau, satgas tersebut melakukan pemadaman dengan metode Pemadaman Udara (Water Bombing).
Aparat keamanan, Fatoni melanjutkan, juga melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
“Ada pula upaya penerapan kearifan lokal yaitu mengaktifkan Sub Satgas Doa untuk melakukan Salat Istisqa untuk segera diturunkan hujan,” kata Fatoni
Adapun salat Istisqa digelar serentak melibatkan unsur TNI, Polri, Pemda, dan Masyarakat di Sumsel saat terjadi musim kemarau yang panjang.
Sedangkan terkait penegakan hukum. Pemprov Sumsel melibatkan aparat seperti Polda Sumsel, Gakkum KLHK RI dan Kejaksaan.
Beragam upaya yang sudah dilakukan ini, ucap Fatoni, merupakan salah satu bentuk implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) di tingkat tapak.
“Sebagai bagian dari local government, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga berharap agar dengan beroperasinya ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC) maka best practices dan kerja sama dalam pengendalian karhutla dalam memitigasi kabut asap lintas batas antara negara-negara ASEAN dapat lebih ditingkatkan hingga ke tingkat lokal dan tapak,” kata dia. (*)
Iklan
