Politikus Senior PDIP Benarkan Jokowi Minta 3 Periode dan Perpanjang Kekuasaan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta tiga periode dibenarkan oleh Politikus PDIP FX Hadi Rudyatmo. Rudy menyatakan Jokowi pernah minta jabatannya sebagai presiden diperpanjang hingga tiga periode. Hal itu pula yang menjadi pemicu alasan Jokowi kini berpisah jalan dengan PDIP. 

Rudy mengungkapkan, Jokowi dan keluarga kini tak sejalan dengan PDIP bukan semata karena sakit hati dengan sebutan petugas partai. "Yang sebetulnya persoalannya bukan itu," ucapnya saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 29 November 2023.

Jokowi, kata dia, memilih untuk berpisah jalan dengan PDIP setelah meminta perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode. Namun, permintaan Jokowi itu ditolak mentah-mentah oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Yang pertama minta perpanjangan, minta tiga periode. Mbak Mega itu orang ataupun ketua umum yang taat dan patuh terhadap konstitusi," ungkapnya. 

Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDIP Solo itu mengungkapkan bahwa Jokowi juga meminta perpanjangan kekuasaan apabila permintaan tiga periode tak bisa dipenuhi. Alasan Jokowi meminta perpanjangan kekuasaan adalah karena adanya pandemi Covid-19. 

"Lalu yang kedua, kalau tidak tiga periode, perpanjangan karena COVID," ujarnya. Padahal, menurutnya, pandemi bukan hanya permasalahan Indonesia, melainkan dunia.

Rudy Sebut Indonesia Bukan Negara Kerajaan

Rudy menjelaskan pihaknya tidak mendukung permintaan Jokowi untuk memimpin selama tiga periode karena Indonesia bukan negara Kerajaan. "Kita rakyat Indonesia harus bisa menilai bahwa Indonesia ini Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara kerajaan," tuturnya.

Rudy mengatakan apabila apabila Jokowi tidak terima dengan sebutan petugas partai, seharusnya dulu ayah Gibran Rakabuming Raka itu mencalonkan diri secara independen sebagai presiden. "Kalau tersinggung menjadi petugas partai ya suruh nyalonin rakyatlah dulu waktu presiden," ucapnya

Rudy mempersilakan Gibran dulu maju secara independen sebagai Wali Kota Solo. "Termasuk Mas Gibran, kemarin kalau berani ya lewat independenlah. Kami lawan dengan Pak Pur dan Pak Teguh," ujarnya.

Rudy pun mengungkit jabatan Gibran sebagai Wali Kota Solo. Menurut dia, Gibran bisa jadi orang nomor satu di Solo karena rekomendasi Megawati. Terlebih, rakyat Solo, direpresentasikan oleh PDIP,  karena partai itu memiliki 30 dari 45 kursi di DPRD Solo. "Coba anak njenengan, enggak mungkin dapat rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri," tuturnya.

Rudy menilai bahwa petugas partai berarti petugas rakyat, termasuk dia pun mengaku sebagai petugas partai. Namun, dia mengatakan hal ini sering disalahpersepsikan. "Disalahpersepsikan oleh buzzer-buzzer-nya beliau," ucapnya.

Belakangan, Jokowi santer dikabarkan pisah jalan dari PDIP setelah setelah putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Padahal PDIP telah mengusung pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam kontestasi Pilpres 2024.

RIZKI DEWI AYU | HAN REVANDA PUTRA

Pilihan Editor: Kritik Anies ke Program Food Estate Jokowi yang Melibatkan Prabowo: Banyak Merusak Lingkungan