Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Atasi Perubahan Iklim, Anies Baswedan Akan Bentuk Badan Lembaga Iklim

Reporter

image-gnews
Capres Anies Baswedan dalam konfensi pers rembuk ide transisi energi berkeadilan di Hote Le Meridien, Jakarta Pusat, Kamis, 23 November 2023. Tika Ayu/Tempo
Capres Anies Baswedan dalam konfensi pers rembuk ide transisi energi berkeadilan di Hote Le Meridien, Jakarta Pusat, Kamis, 23 November 2023. Tika Ayu/Tempo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Capres nomor urut satu Anies Baswedan akan membuat satu badan khusus lembaga iklim jika menjadi presiden periode mendatang. Menurut Anies, hal tersebut untuk mendukung komitmen progresif perubahan iklim Indonesia.

"Penguatan lembaga khusus, lembaga iklim," kata Anies dalam diskusi tanya jawab di Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan, di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Kamis, 23 November 2023. 

Ia mengatakan Indonesia telah memiliki lembaga/kementerian yang bergerak dalam isu lingkungan. Dalam silandia paparannya, Anies Baswedan menunjukkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 

Anies mengatakan keberadaan stakeholder tersebut, dapat dibuat kolaborasi dengan menetukan roadmap blueprint rencana bersama dengan badan khusus lembaga iklim. "Badan (badan khusus lembaga iklim) ini bukan semata-mata menyusun policy-nya tapi dia bertugas memonitoring atas eksekusi oleh existing governance agency, sehingga dia tidak menimbulkan ketimpangan tindihan atas apa yang dikerjakan pemerintah," kata Anies. 

Anies berharap badan khusus lembaga iklim ini bisa menjadi semacam partner ketika adanya kesulitan pelaksaan blueprint krisis iklim di lapangan, mencari solusi, menghubungkan dengan berbagai agensi yang ada di pemerintahan. "Jadi bukan monitoring yang sifatnya vanity, tapi monitoring yang sifatnya advisory," kata Anies Baswedan. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia lantas menunjukkan beberapa badan khusus lembaga iklim di luar negeri. Misalnya, kata Anies ,di India ada badan iklim yang disebut Ministry of Environment, forest and Clinate Change, di Amerika terdapat Office of the US Special Presidential Envoy for Climate, di Inggris Departemen for Energy Security and Net Zero. Kemudian Perancis ada Ministri of Ecological Transition dan Bangladesh Ministry of Environment Forest and Climate Change dan Australia Climate Change Change Authority. 

Anies Baswedan mengatakan kelembagaan badan iklim ini dapat langsung di bawah presiden. Namun Anies menekankan supaya badan ini tupoksiya tidak tumpang tindih dengan lembaga/ kementerian yang sudah ada. "Menurut hemat kami adanya presiden di atasnya memuat laporan itu menjadi lebih kuat," ujarnya. 

Pilihan Editor: Ganjar Dinilai Capres Paling Peduli pada Sektor Maritim Versi Lembaga ASI, Bagaimana Anies dan Prabowo?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wacana Penambahan Kementerian, Peneliti LP3ES Sebut Justru Perlu Dibatasi

1 jam lalu

Ki-ka: Ketua LP3E KADIN, Didik Junaedi Rachbini; Peneliti dari Leiden University, David Henley, dan Peneliti dari LP3ES, Wijayanto, dalam diskusi di ITS Tower, Jakarta Selatan, Minggu, 25 Agustus 2019. Tempo/Fajar Pebrianto
Wacana Penambahan Kementerian, Peneliti LP3ES Sebut Justru Perlu Dibatasi

Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, mengatakan seharusnya jumlah kementerian justru harus dibatasi, bukan ditambah.


Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

2 jam lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.


Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

3 jam lalu

Mantan capres nomor urut 01 di pilpres 2024 Anies Baswedan usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.


Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.


Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.


Pemprov Kaltim Siapkan 16 Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi

1 hari lalu

Warga melihat sapi kurban milik Presiden Joko Widodo di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Juni 2023.. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pemprov Kaltim Siapkan 16 Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan 16 sapi kurban bantuan Presiden Jokowi.


Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

1 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan V tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2024. Rapat Paripurna beragendakan Pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.


PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

2 hari lalu

Ketua GKSB DPR RI-Parlemen Qatar Putra Nababan
PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.


Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

3 hari lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

DPR RI membahas revisi UU Kementerian Negara di tengah kabar presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menambah jumlah menteri di kabinetnya mendatang.


Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

3 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

Belakangan tersorot nama-nama baru, ada Dharma Pongrekun dan Haris Azhar