Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Denny Indrayana Sebut Firli Bahuri Tandatangani Surat Penangkapan Harun Masiku, Begini Kilas Balik Kasus Si Buron

image-gnews
Pada a wal tahun 2020, publik dihebohkan dengan kasus dugaan suap calon legislator Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Harun Masiku. Harun Masiku diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan untuk menjadi anggota DPR. Facebook.com
Pada a wal tahun 2020, publik dihebohkan dengan kasus dugaan suap calon legislator Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Harun Masiku. Harun Masiku diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan untuk menjadi anggota DPR. Facebook.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Denny Indrayana eks Wakil Menteri Hukum dan HAM menyebut bahwa Firli Bahuri Ketua KPK telah menandatangani surat penangkapan Harun Masiku. Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan tersebut merupakan buronan dalam kasus suap yang melibatkan anggota KPU, yakni Wahyu Setiawan.

"Jika tidak ada perubahan skenario, dalam waktu dekat, Harun Masiku akan ditangkap. Firli Bahuri, yang sedang sibuk berakrobat menghindar jadi tersangka kasus pemerasan SYL (Syahrul Yasin Limpo), sudah mengeluarkan surat penangkapan," tulis Denny Indrayana di akun media sosialnya, Kamis, 16 November 2023. Denny telah mengizinkan Tempo mengutip unggahannya tersebut.

Lebih lanjut, menurut Denny Indrayana, keberadaan Harun sebenarnya telah dipantau dan terlacak sudah sejak lama. Denny mengaku mendapatkan informasi tersebut ketika melakukan obrolan santai dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yakni Prof Jimly Asshidiqqie pada 5 Agustus, 2023 lalu.

Selain itu, dalam unggahan berjudul “Penangkapan Harun Masiku, Mengharu-Merah Nasibmu” tersebut, Denny turut menjelaskan alasan KPK belum menangkap Harun. Denny menilai bahwa belakangan ini kasus hukum hanya menjadi alat tawar-menawar dalam kontestasi politik. 

Kilas Balik Kasus Harun Masiku

Sebelumnya, seperti dilansir dari Koran Tempo edisi Jumat, 11 Agustus 2023, Harun Masiku diduga melakukan penyogokan terhadap komisioner KPU pada saat itu, yakni Wahyu Setiawan agar dirinya dapat duduk di DPR menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal. Hal tersebut dilakukan karena KPU tidak bergeming untuk melantik Riezky Aprilia sebagai pengganti sah Nazaruddin berdasarkan UU Pemilu.

Sementara itu, dikutip dari Majalah Tempo edisi 13 - 19 Januari 2020, uang suap yang diberikan kepada Wahyu diduga dialirkan melalui kader PDI Perjuangan Saeful Bahri kepada Agustiani Tio Fridelina, yang merupakan salah satu orang dekat Wahyu. Agustiani merupakan calon legislatif PDIP yang berasal dari dapil Jambi pada Pemilu 2019 lalu.

Lebih lanjut, Saeful melakukan lobi kepada Agustina pada akhir September 2020 agar mengabulkan permintaan PDI Perjuangan untuk menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti antarwaktu Nazaruddin, bukan Riezky Aprilia. Selanjutnya, Agustiani pun lantas menyerahkan surat yang berisi penetapan caleg dan fatwa MA dari Saeful kepada Wahyu, berfungsi untuk menetapkan Harun sebagai calon anggota DPR terpilih.

Wahyu kemudian menyanggupi dan meminta dana operasional sebesar Rp 900 juta, diduga dana tersebut dikumpulkan dalam rentang waktu mulai dari 23 hingga 27 Desember 2019. Pada 16 Desember 2019, Saeful diduga melapor kepada Hasto Kristiyanto mengenai rencana pemberian uang senilai Rp 400 juta kepada Wahyu Setiawan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 17 Desember 2019, Saeful menyerahkan Rp 200 juta kepada Agustiani dalam bentuk pecahan dolar Singapura, Agustiani kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp 150 juta dalam bentuk dolar Singapura kepada Wahyu di pusat belanja Pejaten Village, Jakarta Selatan. Selanjutnya, pada 23 Desember 2019, Harun menyerahkan uang sebanyak Rp 850 juta kepada Riri, yang merupakan anggota staf kantor PDI Perjuangan, di kantor Hasto Kristiyanto yang terletak di Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 A, Jakarta.

Kemudian, pada 26 Desember 2019, Agustiani Tio menerima uang sejumlah Rp 450 juta dari Saeful, kemudian besoknya Wahyu memintai Agustiani Tio menyimpan uang tersebut terlebih dahulu. Pada 7 Januari 2019, Rapat Pleno KPU kembali menolak permintaan PDI Perjuangan untuk mengganti Riezky dengan Harun.

Hal tersebut menyebabkan Wahyu menghubungi Donny Tri Istiqomah, yang merupakan staf Hasto Kristiyanto dan berjanji untuk mengupayakan kembali proses pergantian antarwaktu untuk Harun. Akhirnya, pada 8 Januari, sebelum Agustina menyerahkan uang sebanyak Rp 50 juta kepada Wahyu melalui transfer, Wahyu terkena OTT KPK.

Namun demikian, dalam operasi senyap tersebut, Harun Masiku menghilang dan buron masuk daftar DPO hingga saat ini, sehingga KPK hanya dapat menahan Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, dan Saeful Bahri. Harun Masiku diduga berpindah posisi dari luar negeri ke dalam negeri untuk menghilangkan jejaknya.

RENO EZA MAHENDRA  | HENDRIK KHOIRUL MUHID | IHSAN RELIUBUN | MAJALAH TEMPO | KORAN TEMPO

Pilihan Editor: Denny Indrayana Sebut Harun Masiku akan Segera Ditangkap, Seret Nama Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Khofifah-Emil Respons Begini soal Peluang Dukungan PDIP di Pilkada Jawa Timur

16 menit lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak (tengah) dan istrinya Arumi Bacshin (kanan) menyapa warga ketika diarak menuju Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis 14 Februari 2019. Kegiatan tersebut dalam rangka penyambutan Khofifah dan Emil setelah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2014. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Khofifah-Emil Respons Begini soal Peluang Dukungan PDIP di Pilkada Jawa Timur

Usai mendapat rekomendasi dari partai Golkar untuk maju di Pilkada Jawa Timur, Khofifah-Emil respons soal peluang dukungan PDIP kepada mereka.


PDIP Bawa Obor Api Abadi Mrapen dari Semarang ke Lokasi Rakernas

1 jam lalu

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memegang obor untuk menyalakan kembali Api Abadi Mrapen di Desa Manggarmas, Godong, Grobogan, Jawa Tengah, Selasa 20 April 2021. Situs Api Abadi Mrapen yang sempat mati pada 25 September 2020 akibat aktivitas pengeboran sumur oleh warga sekitar yang menyebabkan bocornya aliran gas alam yang mensuplai situs itu dinyalakan kembali dengan membuat aliran gas dari sumur gas yang baru di sekitar situs. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho
PDIP Bawa Obor Api Abadi Mrapen dari Semarang ke Lokasi Rakernas

Obor api abadi Mrapen menjadi simbol api perjuangan PDIP.


Respons Airlangga Saat Ditanya Peluang PDIP Dukung Khofifah di Pilkada Jawa Timur

2 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ketika ditemui usai Salat Idulfitri 1445 H di Masjid Ainul Hikmah, DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta pada Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Defara
Respons Airlangga Saat Ditanya Peluang PDIP Dukung Khofifah di Pilkada Jawa Timur

Airlangga sebelumnya mengatakan, membuka peluang bagi partai-partai lain untuk mengusung bakal pasangan Khofifah-Emil di Pilkada Jawa Timur 2024.


Pengamat Sebut Andika Perkasa Cocok Berduet dengan Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta

3 jam lalu

Eks Panglima TNI Andika Perkasa menghadiri acara puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 24 Juni 2023. TEMPO/ Ima dini shafira
Pengamat Sebut Andika Perkasa Cocok Berduet dengan Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta

Andika Perkasa masuk dalam enam nama potensial bakal calon Gubernur Jakarta yang berencana diusung PDIP.


Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

4 jam lalu

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Bakal Capres Ganjar Pranowo, dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima bibit Mari Sejahterahkan Petani (MSP) di Rakernas IV PDIP. Dok. PDIP
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.


Mengenang Sophan Sophiaan 16 Tahun Lalu Berpulang Saat Turing Motor Jalur Merah Putih

4 jam lalu

Sophan Sophiaan. TEMPO
Mengenang Sophan Sophiaan 16 Tahun Lalu Berpulang Saat Turing Motor Jalur Merah Putih

Sophan Sophiaan dikenal sebagai aktor, sutradara, dan politisi. Ia wafat 16 tahun lalu di Hutan Widodaren Ngawi saat turing motor Jalur Merah Putih.


Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

5 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.


Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

12 jam lalu

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas memimpin rapat kerja pembahasan RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.


Bupati Sleman Kustini Kembalikan Formulir ke PDIP untuk Maju Lagi di Pilkada 2024

13 jam lalu

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo. Foto ANTARA/Victorianus Sat Pranyoto
Bupati Sleman Kustini Kembalikan Formulir ke PDIP untuk Maju Lagi di Pilkada 2024

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo akan kembali maju di Pilkada 2024. Setelah dari PKB, ia juga mengembalikan formulir pendaftaran ke PDIP.


Tujuh Bakal Calon Berebut Rekomendasi PDIP di Pilkada Jember, Siapa Saja?

14 jam lalu

Mantan Bupati Jember Faida menerima cinderamata patung banteng dari Sekretaris DPC PDIP Jember Widarto usai mengembalikan berkas pendaftaran di Kantor DPC setempat, Rabu (15/5/2024) sore. (ANTARA/HO-PDIP Jember)
Tujuh Bakal Calon Berebut Rekomendasi PDIP di Pilkada Jember, Siapa Saja?

Dari delapan orang yang mengambil formulir di PDIP, satu orang tak mengembalikan berkas.