TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan tindak pidana korupsi dan kolusi sering terjadi di kelompok elite. Tapi dia tidak menyebutkan spesifik kasus dan kapan peristiwa itu terjadi.
Mahfud Md hanya cerita pernah didatangi pengusaha yang bermasalah dengan perizinan usaha. “Pak saya mau investasi ini harus menyuap, kalau tidak menyuap investasi kami tidak jalan, perusahaan kami mati, tapi kalau menyuap kami ditangkap,” kata Mahfud Md menirukan pengusaha yang mendatanginya, kepada wartawan di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Kamis, 9 November 2023. “Kalau ketahuan. Kalau tidak ketahuan tidak ditangkap.”
Menurut Mahfud Md, fenomena seperti itu terjadi karena permasalahan penegakan hukum. Oleh karena itu, dia menilai penegakan hukum menjadi solusi agar investor nyaman dan dunia usaha tidak terbunuh karena kebijakan yang bertele-tele dan tidak konsisten. “Harus ada penegakan tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Temuan itu, kata Mahfud Md, tidak hanya menurutnya sendiri. Tetapi hasil sigi lembaga Transparansi Internasional. Menurutnya, di lembaga legislatif dan yudikatif sering terjadi praktik kolusi dan korupsi. Dalam praktiknya, Mahfud Md menyebut para anggota legislatif berkolusi dengan pengusaha hitam untuk menerima titipan penambahan atau penghapusan pasal dalam undang-undang. “Di lembaga legislatif banyak kolusi dalam pembuatan undang-undang,” kata Mahfud Md.
Sebelumnya, Mahfud Md menyebut Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian semua ada transaksi gelap untuk penentuan proyek dan pemberian izin. “Itu semua ada di tingkat pelaksana dan birokrasi,” kata Mahfud Md dalam kegiatan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, pada Senin, 23 Oktober 2023. Meski demikian, Mahfud tidak menjelaskan detail siapa yang dia duga melakukan korupsi di kementerian tersebut.
Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan itu secara konseptual hukum meliputi tiga hal, yaitu isi hukum, penegak hukum, dan budaya atau perilaku masyarakat. Namun, dia melihat aparat penegak hukum yang sering terjadi masalah. Penegak hukum, kata Mahfud Md, seperti jaksa, hakim, polisi. “Sudah sering terjadi kolusi di tingkat pemerintah,” kata dia. “Di birokrasi juga sering terjadi transaksi (gelap).”
Oleh karena itu, Mahfud Md menyebut ke depan pihaknya mengklaim akan memperbaiki kondisi ini. Di tataran atas, kata dia, harus diberikan kepastian hukum khususnya izin investasi dan perekonomian. Tumpang tindih izin, kata Mahfud Md, yang menyebabkan korupsi besar-besaran.
Pilihan Editor: Mahfud Md Bilang Tak Ada yang Boleh Memaksa Anwar Usman Mundur dari MK
