MKMK Minta Klarifikasi soal Bocornya Putusan, Anwar Usman: Saya Belum Baca Tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman menjalani pemeriksaan Majelis Kehormatan MK atau MKMK sore ini di Gedung MK, Jumat, 3 November 2023. Ipar Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu menjadi satu-satunya hakim yang diperiksa dua kali dalam serangkaian sidang ini.

Usai menjalani pemeriksaan, Anwar Usman mengatakan diminta menjelaskan sesuatu yang belum dijelaskan dalam pemeriksaan sebelumnya. "Terutama terkait dengan masalah bocornya putusan," kata Anwar Usman di Gedung MK, Jumat, 3 November 2023.

Kendati begitu, Anwar Usman enggan buka suara ihwal bocornya putusan yang dimaksud. Dia mengaku belum membaca majalah Tempo yang memuat pemberitaan ihwal bocornya putusan itu. "Saya juga belum baca Tempo. Mungkin ada di Tempo, ditanyakan," kata Anwar Usman.

Bocornya putusan, kata Anwar Usman, merujuk kepada informasi yang keluar ke publik selama rapat permusyawaratan hakim (RPH) dan hasil RPH. "Dinamika RPH ataupun hasil dari RPH. Itu aja," kata Anwar Usman.

Dilansir dari majalah Tempo, pada rentang Juli–Agustus, Anwar kembali mendatangi sejumlah hakim dan meminta gugatan tersebut diterima. Saat mendekati hakim MK lain, Anwar Usman mengutip ajaran agama Islam bahwa anak muda bisa menjadi pemimpin tanpa harus menunggu usia 40 tahun.

Sinyal keberpihakan Anwar Usman terhadap gugatan juga secara terang disampaikan tatkala ia memberikan kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 9 September lalu. Di depan para mahasiswa, Anwar Usman memberikan contoh bahwa sejak zaman Nabi, banyak tokoh muda diangkat menjadi pemimpin.

Setelah lobi-lobi itu, Anwar Usman menyetujui gugatan batas usia kluster pertama digelarbpada 19 September. Dalam rapat itulah Anwar Usman absen. Alih-alih mengabulkan, enam hakim menolak gugatan. Alasannya, pengubahan batas usia minimal capres-cawapres merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

Dua hari kemudian, Anwar Usman menjadwalkan RPH untuk membahas permohonan gugatan yang diajukan Almas Tsaqibbirru dan Arkaan Wahyu. Sejumlah narasumber mengatakan RPH itu berlangsung mendadak atau tidak terjadwal.

Setelah RPH selesai, Anwar mendatangi satu per satu hakim, termasuk Saldi Isra. Anwar mencoba meyakinkan bahwa gugatan itu tidak akan digunakan Gibran Rakabuming Raka, keponakannya, untuk maju sebagau calon wakil presiden. Akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam sidang pembacaan amar putusan pada Senin, 16 Oktober 2023, menyatakan kepala daerah berusia kurang dari 40 tahun bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden.

Pilihan Editor: