TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin mengintegrasikan transportasi publik di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek). Ia meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk membentuk organisasi dalam mengatur kebijakan ini.
Wacana integrasi moda transportasi publik ini mengemuka dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi pada Rabu 27 September 2023, di Istana Negara. Dalam pertemuan itu, Jokowi ingin moda raya terpadu (MRT), lintas raya terpadu (LRT), hingga kereta cepat diintegrasikan dengan moda lainnya seperti Transjakarta, bus, taksi online, ojek online.
Jokowi menekankan lima poin untuk mendorong kebijakan ini. Pertama, pembangunan infrastruktur penghubung antara moda transportasi satu dengan lainnya perlu dipercepat. Kedua, mendorong adanya kerja sama dan kolaborasi dengan penyedia transportasi yang mengantar sampai titik akhir tujuan. Ketiga, sistem pembayaran dapat terintegrasi pada semua moda transportasi.
Keempat, Jokowi meminta agar dapat dilakukan kajian terkait pemotongan harga untuk pembayaran langganan. Kelima, segera dilakukan studi pembangunan LRT hingga ke Kota Bogor dan perluasan jalur LRT Kelapa Gading.
Jokowi meminta agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara (BUMN) bekerja sama dalam upaya mengintegrasikan moda transportasi publik di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi itu.
Luhut mengatakan Jokowi memintanya membentuk organisasi untuk mengatur integrasi transportasi publik di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, tersebut. "Saya nanti akan undang beberapa pakar-pakar untuk memberikan masukan," katanya di Istana Kepresidenan, Rabu 27 September 2023.
Organisasi tersebut harus dibentuk dalam satu bulan ke depan. Namun, organisasi tersebut tidak akan dipimpin Luhut. "Organisasinya yang memimpin orang lain dong, bukan saya. Saya hanya menyusun, menyiapkan saja," kata Luhut.
DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Jokowi Minta Dilakukan Kajian Pembangunan LRT hingga ke Bogor
