Iklan
INFO NASIONAL - Kolaborasi yang luar biasa antara berbagai pihak telah berhasil mendaftarkan masyarakat Suku Baduy sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bersama dengan berbagai stakeholder terkait, turut ambil bagian dalam penyerahan Kartu JKN kepada Masyarakat Suku Baduy pada Selasa, 26 September 2023.
“Hal ini tidak hanya memberikan keyakinan kepada masyarakat Suku Baduy mengenai manfaat keikutsertaan dalam Program JKN, tetapi juga merupakan langkah konkret menuju Indonesia Universal Health Coverage (UHC),” ujar Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun.
Masyarakat Suku Baduy adalah salah satu masyarakat yang berada jauh dari layanan kesehatan modern, serta kurang akses informasi mengenai manfaat perlindungan kesehatan yang diberikan oleh Program JKN. Kolaborasi ini tidak hanya tentang memberikan akses, tetapi juga tentang memberikan pemahaman yang kuat mengenai pentingnya kesehatan dan perlindungan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.
“Keberhasilan dari upaya ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Per 31 Agustus 2023, cakupan peserta JKN di Provinsi Banten mencapai angka 95 persen dari total penduduk provinsi tersebut, atau setara dengan lebih dari 12 juta jiwa,” tambah David.
Hal ini menjadi bukti nyata akan dampak positif dari kolaborasi yang tercipta, dan warga Suku Baduy kini memiliki akses ke layanan kesehatan yang terdaftar pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN. Ambisi ini sejalan dengan visi pemerintah dalam RPJMN 2020-2024. Dalam visi ini, pemerintah bertujuan untuk mencapai cakupan kepesertaan JKN hingga 98 persen dari total penduduk pada tahun 2024.
“Suku Baduy adalah contoh nyata bahwa dengan pendekatan yang benar dan pemahaman yang kuat, bahkan komunitas yang terpencil pun dapat didaftarkan bergabung dalam program JKN,” jelas David.
Motivasi masyarakat Suku Baduy untuk menjadi bagian dari Program JKN sebagian besar dipicu oleh salah satu warga Suku Baduy yang berhasil sembuh dari penyakit lumpuh setelah mengakses pelayanan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat merubah mindset masyarakat.
“Inisiatif ini bukan hanya langkah awal, tetapi juga batu loncatan perjalanan BPJS Kesehatan untuk memperluas kepesertaan guna mewujudkan UHC. Konsep UHC tidak hanya tentang mencakup seluruh penduduk, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil dan merata ke pelayanan kesehatan yang komprehensif, termasuk pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang efektif,” imbuh David.
David juga mengatakan bahwa momentum ini diharapkan menjadi pintu gerbang bagi suku pedalaman lainnya di Indonesia agar terdaftar pada Program JKN yang menjangkau hingga pelosok negeri. Tak hanya itu, Program JKN juga memberikan akses pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaya saing.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Bayu Teja Muliawan, juga menyampaikan upaya meningkatkan akses kesehatan kepada masyarakat Suku Baduy. Dirinya mengatakan bahwa pihaknya bersama BPJS Kesehatan dan stakeholder terkait secara bertahap akan mendaftarkan masyarakat Suku Baduy ke dalam Program JKN.
"Langkah ini bukan hanya representasi dari komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, tetapi juga mengakui peran penting yang dimainkan oleh masyarakat Suku Baduy dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat," jelas Bayu.
Lebih lanjut, Bayu juga menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat Suku Baduy dengan menjaga kepuasan akan layanan kesehatan yang diterima. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat Suku Baduy.
"Saya mengajak semua pihak terkait untuk terus berperan serta dalam memperluas dan meningkatkan akses layanan kesehatan. Tidak hanya masyarakat Suku Baduy, tetapi juga seluruh masyarakat di Kabupaten Lebak dapat mengakses layanan kesehatan secara merata," ujar Bayu.
Bayu menyatakan bahwa sinergi yang telah tercipta ini akan menjadi contoh positif yang dapat menular ke pelosok desa lainnya di Indonesia. Hal ini sangat relevan dengan tujuan yang lebih besar, yaitu mencapai UHC pada tahun 2024.
"Dengan upaya bersama seperti ini, diharapkan bahwa setiap warga negara Indonesia akan memiliki akses yang setara ke layanan kesehatan yang komprehensif, yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih sehat dan sejahtera," tutup Bayu.
Iklan
