Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Junimart Girsang Berikan 3 Juta Data Honorer Untuk Diangkat Menjadi PPPK Kepada Mentri PAN RB

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, memberikan sebanyak 3.000.389 data honorer yang selama ini menyampaikan laporan kepada dirinya melalui link haloJG.id/lapor, untuk selanjutnya diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Data tersebut diberikan langsung oleh Juniart Girsang kepada Mentri PAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Mentri PAN RB, Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Haryomo Dwi Putranto dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu, 13 Sepptember 2023.

"Saya menyampaikan laporan dari aspirasi yang saya terima, dari para tenaga honorer di seluruh Indonesia melalui link website laporJG.id yang jumlahnya 3.000.389 tenaga honorer, data tenaga honorer yang sebelumnya telah terdaftar di KemenPAN RB sudah 2,3 juta lebih kurang. Jadi kalau 2,3 juta ditambah 3 juta jadi totalnya 5,3 juta itu pak Mentri," ujar Junimart Girsang.

Dijelaskannya, secara keseluruhan 3 juta tenaga honorer itu mengeluhkan adanya ketidak cocokan antara data 2,3 juta tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PPPK oleh Pemerintah pada 28 November 2023 mendatang. Dengan data honorer sesunggunya di lapangan.

"Pada umumnya mereka mengeluhkan data mereka yang tidak terdaftar sebagai tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PPPK, sementara mayoritas mereka telah mengabdi sebagai honorer selama puluhan tahun," lanjut politisi PDI-Perjuangan itu.

Selain itu disampaikannya, bahwa para honorer tersebut juga merasa kahwatir data mereka diganti dengan para honorer titipan atau fiktif, sebagaimana belakangan ini ramai diberitakan sejumlah media.

"Dan ini sudah terjadi pada beberapa daerah, jadi mestinya atas nama A tetapi diganti orang lain, dengan masa kerja sudah puluhan tahun pada hal dia tidak pernah menjadi tenaga honorer. Saudara Mentri, itu fakta di lapangan dan bisa dikeoscek juga. Oleh karena itu di dalam flash dics yang kami akan serahkan kepada saudara Mentri, turut terlampir data lengkap, identitas serta instansi dan lama pengabdian saudara-saudar kita tenaga honorer ini," jelasnya.

Lebih lanjut Junimart Girsang juga mendesak agar Kementrian PAN RB, BKN dan KASN sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pengangkatan para honorer menjadi PPPK itu. Dapat menyeleksi data 3 juta tenaga honorer itu untuk diprioritaskan dalam pengangkatan PPPK.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Oleh karenanya, saya meminta kepada saudara Mentri PAN RB, Kepala BKN dan Ketua KASN agar data saudara-saudara kita para honorer ini dapat dijadikan prioritas untuk diproses pengangkatannya sebagiaman mestinya," tegas Junimart.

Tidak sampai disitu, Junimart Girsang juga dengan tegas menekankan agar KemenPAN RB segera melakukan audit menyeluruh terkait data tenaga honorer atau non ASN dengan melibatkan BKN dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sampai bulan Desember 2024.

"KemenPAN RB harus segera melakukan audit menyeluruh terkait data honorer ini, bersama BKN dan BPKP dan ini harus segera berlangsung sampai akhir Desember 2024 mendatang," pintanya.

Sementara terkait tunjangan, pada kesimpulan rapat Junimart Girsang menegaskan agar KemenPAN RB segera melakukan koordinasi dengan Kementrian Keuangan terkait dengan tunjangan kinerja Pegawai Negri Sipil

Pada kesempatan yang sama, Junimart Girsang juga turut menyerahkan surat keluhan dari persatuan tenaga teknis seluruh Indonesia kepada MenPAN RB Abdullah Azwar Anas. Dalam surat itu para tenaga teknis mengkritisi surat putusan Mentri PAN RB Nomor 571 Tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian jabatan fungsional teknis pada pemngadaan PPPK tahun anggaran 2022.

Sebagai informasi, sebelumnya Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang pada Mei 2023. Membuka ruang pengaduan online bagi seluruh tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PPPK oleh Pemerintah.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmennya memperjuangkan pengangkatan seluruh pegawai honorer menjadi PPPK. Junimart mengaku melihat banyak tenaga honorer yang mengeluh lewat sosial media (sosmed). Ia pun tergerak untuk menyediakan ruang khusus bagi mereka di link haloJG.id .(*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PHE Menjamin Kesetaraan Perempuan dalam Menjaga Ketahanan Energi

5 jam lalu

PHE Menjamin Kesetaraan Perempuan dalam Menjaga Ketahanan Energi

Berdasarkan data yang ada, PHE sebagai Subholding Upstream memiliki jumlah Pekerja perempuan sebanyak 1.749 orang dengan persentase rata-rata pekerja perempuan yang menjabat di tataran manajerial adalah sebesar 13 persen.


PNM Apresiasi Karyawan dan Unit Kerja Terbaik

8 jam lalu

PNM Apresiasi Karyawan dan Unit Kerja Terbaik

PNM Excellence Award 2024 merupakan ajang tahunan untuk pemberian penghargaan atas capaian karyawan dan unit kerja PNM.


Bamsoet Ajak Kukuhkan Kembali Persatuan dan Kesatuan Bangsa

8 jam lalu

Bamsoet Ajak Kukuhkan Kembali Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Bambang Soesatyo mengajak seluruh elemen bangsa mempererat tali silaturahmi untuk mengukuhkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa saat menghadiri halal bihalal PKS.


Bamsoet Apresiasi IKA Jayabaya, Tetap Eksis Selenggarakan Kegiatan Positif

20 jam lalu

Bamsoet Apresiasi IKA Jayabaya, Tetap Eksis Selenggarakan Kegiatan Positif

Dari kampus Jayabaya telah lahir tokoh-tokoh nasional dan sumberdaya-sumberdaya manusia


Pengangkatan Girder Pertama Proyek Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B

21 jam lalu

Pengangkatan Girder Pertama Proyek Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B

Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 1B sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah transportasi yang kronis di ibu kota.


Upaya Wali Kota Zul Elfian Wujudkan Solok Kota Bersih dan Hijau

22 jam lalu

Upaya Wali Kota Zul Elfian Wujudkan Solok Kota Bersih dan Hijau

Solok berhasil kurangi sampah 10 persen


60 Persen Lulusan BINUS School Serpong Diterima di Kampus Luar Negeri

1 hari lalu

60 Persen Lulusan BINUS School Serpong Diterima di Kampus Luar Negeri

BINUS SCHOOL Serpong, sekolah yang mengusung kurikulum Cambridge, mencatat lebih dari 60 alumni mereka di tahun 2024 ini diterima untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri.


Bamsoet Berikan Kuliah Pembaharuan Hukum, Dorong Penyempurnaan UU Pemilu

1 hari lalu

Bamsoet Berikan Kuliah Pembaharuan Hukum, Dorong Penyempurnaan UU Pemilu

Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) masih menyisakan pekerjaan rumah bagi parlemen dan pemerintah yang akan datang


Mahasiswa FIA UI Gelar Company Visit ke Jasa Marga Toll Road Command Center

1 hari lalu

Mahasiswa FIA UI Gelar Company Visit ke Jasa Marga Toll Road Command Center

PT Jasa Marga (Persero) Tbk kembali menerima agenda Company Visit dari para Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Program Studi Ilmu Administrasi Niaga, ke Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC) untuk belajar sekaligus mengenal proses bisnis dan digitalisasi layanan operasional Jasa Marga


Nikson Nababan Siap Bersaing di Bursa Bakal Calon Gubernur Sumut 2024

1 hari lalu

Foto: Dok.Detikcom
Nikson Nababan Siap Bersaing di Bursa Bakal Calon Gubernur Sumut 2024

Siapapun masyarakat Indonesia yang ingin membantu dan ingin membangun pasti diakomodir oleh Partai PDIP