Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD Kirim Surat ke Mendagri Soal Evaluasi Kinerja, PJ Gubernur Babel Tegaskan Tak Akan Diam

image-gnews
Puluhan tokoh masyarakat dan tokoh adat menyuarakan usulan kepada Mendagri untuk mencopot jabatan Suganda Pandapotan Pasaribu sebagai PJ Gubernur Bangka Belitung. Aspirasi disampaikan ke DPRD Bangka Belitung, Senin, 28 Agustus 2023. TEMPO/SERVIO MARANDA
Puluhan tokoh masyarakat dan tokoh adat menyuarakan usulan kepada Mendagri untuk mencopot jabatan Suganda Pandapotan Pasaribu sebagai PJ Gubernur Bangka Belitung. Aspirasi disampaikan ke DPRD Bangka Belitung, Senin, 28 Agustus 2023. TEMPO/SERVIO MARANDA
Iklan

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diam-diam telah mengirimkan surat usulan untuk mengevaluasi kinerja Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hal tersebut mendapat protes dari Suganda karena pengiriman surat evaluasi kinerja ke Mendagri tanpa meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada dia.

Surat mengevaluasi kinerja Suganda itu sebelumnya disampaikan oleh tokoh masyarakat dan adat Bangka Belitung yang tergabung dalam Kelompok Bangka Belitung Peduli pada Senin, 28 Agustus 2023. Ketua DPRD Bangka Belitung Herman Suhadi mengatakan surat aspirasi dari Kelompok Bangka Belitung Peduli tersebut sudah memang benar sudah dikirim ke Mendagri.

"Intinya sudah sesuai dengan prosedur," ujar Herman kepada wartawan di Gedung DPRD Bangka Belitung, Selasa, 12 September 2023.

Herman mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga suasana kondusif di tengah polemik pro kontra terhadap Pj Gubernur Bangka Belitung tersebut. "Mari kita secara bersama membuat Bangka Belitung kondusif. Kalau ada hal di masa lalu kurang berkenan, mari kita luruskan secara bersama. Apalagi kita sebentar lagi akan menggelar hajat nasional (Pemilu). Tentunya ini memerlukan situasi kondusif," ujar dia.

Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Beliadi menuturkan pihaknya mempunyai tata tertib yang mengatur soal tindak lanjut aspirasi masyarakat. Untuk itu, dia meminta Suganda untuk bersabar. "Ada dua kelompok pro dan kontra yang meminta menyampaikan aspirasi melalui kajian dan tulisan. Kami hanya meneruskan tidak ada yang dilebihkan dan tidak ada yang dikurangkan," ujar dia.

Beliadi tidak mempermasalahkan terkait dengan keberatan yang disampaikan Suganda. Sebab,  anggota DPRD bukan pembina Aparatur Sipil Negara (ASN). "Biarlah Kemendagri yang melakukan pembinaan atau pengarahan. Jika benar ada hal-hal yang mesti dibina, bina saja. Namun jika tidak ada, sudah aman berarti. Ini supaya di antara kami dan Pj Gubernur tidak terkesan ada apa-apanya," ujar dia.

Pj Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan dalam siaran pers yang disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bangka Belitung menyampaikan tidak akan mendiamkan serangan hoaks yang ditujukan untuknya. Ia mengatakan akan melawan karena itu semua merupakan tindakan zalim.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Saya sudah lima bulan di sini, dan selalu ada pihak yang mempersekusi, menjelek-jelekkan saya dengan pemberitaan-pemberitaan bohong. Ini termasuk pembunuhan karakter dan termasuk perbuatan yang zalim," ujar Suganda.

Suganda menyinggung pihak yang telah berkirim surat ke Kemendagri tanpa klarifikasi ke dirinya. Menurut dia, seharusnya diklarifikasi terlebih dahulu. Dia menegaskan tidak akan diam dijadikan target serangan fitnah, dusta, dan makian.

"Termasuk dengan kedatangan para tokoh ini. Kedatangan mereka untuk mengkonfirmasi beberapa berita yang selama ini beredar dan sudah saya jelaskan bahwa berita tersebut hoaks. Akhirnya mereka siap mendukung saya untuk terus bekerja dengan baik dan memperjuangkan haknya untuk membela diri dari tindakan zalim," ujar dia.

Suganda berpesan kepada masyarakat untuk berhati-hati menyikapi berbagai isu yang menyebar yang tidak hanya terjadi di jagat maya. "Dusta saat ini menyebar dari pintu ke pintu. Hal itu berpotensi memecah belah bangsa. Masyarakat harus dihimbau untuk pandai memverifikasi berita sehingga dapat memilah informasi yang benar dan sebaliknya. Dengan informasi yang benar, masyarakat dapat memahami situasi yang sebenarnya dan bersikap secara bijak," ujar dia.

Pilihan Editor: Pj Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu Didesak Mundur, Ini Alasannya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kisaran Gaji PNS dengan Skema Single Salary, Mencapai Rp 11 Juta

6 jam lalu

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa memberikan pemaparan saat mengunjungi kantor TEMPO di Palmerah, Jakarta, Senin, 27 Juni 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kisaran Gaji PNS dengan Skema Single Salary, Mencapai Rp 11 Juta

Berikut kisaran gaji PNS (pegawai negeri sipil) dengan skema single salary. Nilainya mencapai lebih dari Rp 11 juta per bulan.


Aiman Witjaksono Minta Bantuan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud Hadapi Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

21 jam lalu

Pembawa acara Kompas TV, Aiman Witjaksono, tiba di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus yang dilaporkan oleh Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Brigadir Jenderal Aris Budiman pada Rabu, 11 Oktober 2017. Tempo/Adam Prireza
Aiman Witjaksono Minta Bantuan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud Hadapi Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Aiman Witjaksono akan diperiksa polisi pada lusa mendatang. Dia meminta bantuan dari tim hukum TPN Ganjar-Mahfud.


Kasus Penipuan Rekrutmen ASN Tangsel Hendra Wijaya, Polisi Bidik Jaringannya di Serang dan Tramtib Cipondoh

1 hari lalu

Korban penipuan masuk kerja Alvin saat bertemu dengan Kadisdukcapil Kota Tangerang Selatan diruangannya. (Istimewa TEMPO)
Kasus Penipuan Rekrutmen ASN Tangsel Hendra Wijaya, Polisi Bidik Jaringannya di Serang dan Tramtib Cipondoh

Setelah kasus penggelapan dan penipuan rekrutmen pegawai di Pemkot Tangsel ini ramai diberitakan,


Penetapan UMK Depok, Kadisnaker Minta Pj Gubernur Jawa Barat Akomodir Semua Pihak

1 hari lalu

Demo buruh tuntut kenaikan UMK Depok menjadi Rp5,3 juta di depan Balai Kota Depok, Jalan Margonda Raya, Kamis, 16 November 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Penetapan UMK Depok, Kadisnaker Minta Pj Gubernur Jawa Barat Akomodir Semua Pihak

Rekomendasi Wali Kota Depok tidak jauh dari tuntutan buruh yang meminta UMK Depok 2024 naik 15 persen menjadi Rp5.398.551


PKS dan Anies Baswedan Tolak Proyek IKN Bikin Investor Ragu? Bos Apindo: Musti Diyakinkan

1 hari lalu

Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PKS dan Anies Baswedan Tolak Proyek IKN Bikin Investor Ragu? Bos Apindo: Musti Diyakinkan

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menjelaskan kemungkinan investor ragu berinvestasi untuk pembangunan IKN di Kalimantan Timur setelah salah satu partai dan pasangan Capres ingin mempertahankan ibu kota di DKI Jakarta.


Heru Budi Akan Pindahkan ASN Pemprov DKI ke IKN Bila Kinerjanya Buruk

1 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai memberikan pengarahan sekaligus membuka Seminar Menuju Masa Depan Jakarta Sebagai Kota Global di Ruang Teater Besar, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa, 28 November 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Akan Pindahkan ASN Pemprov DKI ke IKN Bila Kinerjanya Buruk

Secara bergurau, Heru Budi mengatakan bila dirinya masih muda, dia orang pertama yang minta dipindah ke IKN. Ada bonus kenaikan pangkat.


Menpan RB Azwar Anas Bantah Tenaga Honorer di Instansi Pemerintah Dihapus Bulan Ini

1 hari lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas usai acara Kick Off ASN Culture Fest 2023 di Aston Simatupang Hotel, Jakarta Selatan pada Rabu, 22 November 2023. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Menpan RB Azwar Anas Bantah Tenaga Honorer di Instansi Pemerintah Dihapus Bulan Ini

Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan kebijakan pemerintah untuk pegawai honorer baru akan diselesaikan paling lambat akhir 2024.


Ramai Boikot Produk Diduga Terafiliasi Israel, Bos Apindo Sebut Dampaknya ke Penjualan hingga Risiko PHK

1 hari lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani (tengah) bersama anggota Apindo lainnya dalam konferensi pers Indonesia Digital Summit 2023 di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Selasa, 28 November 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Ramai Boikot Produk Diduga Terafiliasi Israel, Bos Apindo Sebut Dampaknya ke Penjualan hingga Risiko PHK

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani buka suara mengenai ramai boikot produk Israel.


Pendanaan untuk ASN Pindah ke IKN, Jubir Sri Mulyani: Masih Dibahas Antarkementerian

1 hari lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Pendanaan untuk ASN Pindah ke IKN, Jubir Sri Mulyani: Masih Dibahas Antarkementerian

Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, menjelaskan pendanaan untuk ASN yang akan pindah ke IKN.


Ombudsman Petakan Potensi Pelanggaran Administrasi ASN di Pemilu 2024

2 hari lalu

Bawaslu meminta masyarakat aktif melakukan pengawasan dan melaporkan dugaan pelanggaran aturan pemilu.
Ombudsman Petakan Potensi Pelanggaran Administrasi ASN di Pemilu 2024

Ombudsman telah memetakan berbagai potensi pelanggaran administrasi ASN di Pemilu 2024