Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD Kirim Surat ke Mendagri Soal Evaluasi Kinerja, PJ Gubernur Babel Tegaskan Tak Akan Diam

image-gnews
Puluhan tokoh masyarakat dan tokoh adat menyuarakan usulan kepada Mendagri untuk mencopot jabatan Suganda Pandapotan Pasaribu sebagai PJ Gubernur Bangka Belitung. Aspirasi disampaikan ke DPRD Bangka Belitung, Senin, 28 Agustus 2023. TEMPO/SERVIO MARANDA
Puluhan tokoh masyarakat dan tokoh adat menyuarakan usulan kepada Mendagri untuk mencopot jabatan Suganda Pandapotan Pasaribu sebagai PJ Gubernur Bangka Belitung. Aspirasi disampaikan ke DPRD Bangka Belitung, Senin, 28 Agustus 2023. TEMPO/SERVIO MARANDA
Iklan

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diam-diam telah mengirimkan surat usulan untuk mengevaluasi kinerja Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hal tersebut mendapat protes dari Suganda karena pengiriman surat evaluasi kinerja ke Mendagri tanpa meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada dia.

Surat mengevaluasi kinerja Suganda itu sebelumnya disampaikan oleh tokoh masyarakat dan adat Bangka Belitung yang tergabung dalam Kelompok Bangka Belitung Peduli pada Senin, 28 Agustus 2023. Ketua DPRD Bangka Belitung Herman Suhadi mengatakan surat aspirasi dari Kelompok Bangka Belitung Peduli tersebut sudah memang benar sudah dikirim ke Mendagri.

"Intinya sudah sesuai dengan prosedur," ujar Herman kepada wartawan di Gedung DPRD Bangka Belitung, Selasa, 12 September 2023.

Herman mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga suasana kondusif di tengah polemik pro kontra terhadap Pj Gubernur Bangka Belitung tersebut. "Mari kita secara bersama membuat Bangka Belitung kondusif. Kalau ada hal di masa lalu kurang berkenan, mari kita luruskan secara bersama. Apalagi kita sebentar lagi akan menggelar hajat nasional (Pemilu). Tentunya ini memerlukan situasi kondusif," ujar dia.

Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Beliadi menuturkan pihaknya mempunyai tata tertib yang mengatur soal tindak lanjut aspirasi masyarakat. Untuk itu, dia meminta Suganda untuk bersabar. "Ada dua kelompok pro dan kontra yang meminta menyampaikan aspirasi melalui kajian dan tulisan. Kami hanya meneruskan tidak ada yang dilebihkan dan tidak ada yang dikurangkan," ujar dia.

Beliadi tidak mempermasalahkan terkait dengan keberatan yang disampaikan Suganda. Sebab,  anggota DPRD bukan pembina Aparatur Sipil Negara (ASN). "Biarlah Kemendagri yang melakukan pembinaan atau pengarahan. Jika benar ada hal-hal yang mesti dibina, bina saja. Namun jika tidak ada, sudah aman berarti. Ini supaya di antara kami dan Pj Gubernur tidak terkesan ada apa-apanya," ujar dia.

Pj Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan dalam siaran pers yang disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bangka Belitung menyampaikan tidak akan mendiamkan serangan hoaks yang ditujukan untuknya. Ia mengatakan akan melawan karena itu semua merupakan tindakan zalim.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Saya sudah lima bulan di sini, dan selalu ada pihak yang mempersekusi, menjelek-jelekkan saya dengan pemberitaan-pemberitaan bohong. Ini termasuk pembunuhan karakter dan termasuk perbuatan yang zalim," ujar Suganda.

Suganda menyinggung pihak yang telah berkirim surat ke Kemendagri tanpa klarifikasi ke dirinya. Menurut dia, seharusnya diklarifikasi terlebih dahulu. Dia menegaskan tidak akan diam dijadikan target serangan fitnah, dusta, dan makian.

"Termasuk dengan kedatangan para tokoh ini. Kedatangan mereka untuk mengkonfirmasi beberapa berita yang selama ini beredar dan sudah saya jelaskan bahwa berita tersebut hoaks. Akhirnya mereka siap mendukung saya untuk terus bekerja dengan baik dan memperjuangkan haknya untuk membela diri dari tindakan zalim," ujar dia.

Suganda berpesan kepada masyarakat untuk berhati-hati menyikapi berbagai isu yang menyebar yang tidak hanya terjadi di jagat maya. "Dusta saat ini menyebar dari pintu ke pintu. Hal itu berpotensi memecah belah bangsa. Masyarakat harus dihimbau untuk pandai memverifikasi berita sehingga dapat memilah informasi yang benar dan sebaliknya. Dengan informasi yang benar, masyarakat dapat memahami situasi yang sebenarnya dan bersikap secara bijak," ujar dia.

Pilihan Editor: Pj Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu Didesak Mundur, Ini Alasannya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

2 jam lalu

Ilustrasi peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.


Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

17 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.


Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

18 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.


Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

18 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memberikan keterangan kepada wartawan terkait gugatannya terhadap UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK), di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 November 2022. Nurul Ghufron menggugat UU KPK ke MK terkait batas umur minimal pimpinan KPK. TEMPO/Muhammad Ilham Balindra
Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.


Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

19 jam lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.


Seribu Orang Kena PHK Efek Korupsi Timah

1 hari lalu

Smelter Timah milik Harvey Moeis, PT Refined Bangka Tin (RBT) yang terletak di Kawasan Industri Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. TEMPO/servio maranda
Seribu Orang Kena PHK Efek Korupsi Timah

PJ Gubernur Bangka Belitung menyebut sekitar seribu pekerja di lima smelter yang terkait korupsi timah terkena PHK


Proses Kesiapan Boyongan Puluhan Ribu ASN ke IKN

1 hari lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (dua kiri) saat meninjau pembangunan Bandara VVIP di Ibukota Nusantara di Kalimantan Timur, Jumat (22/9/2023). (ANTARA/HO-Kemenhub)
Proses Kesiapan Boyongan Puluhan Ribu ASN ke IKN

Adapun jumlah ASN yang diperlukan untuk berada di IKN pada prioritas pertama sebanyak 11.916 orang.


Apa Syarat Menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

1 hari lalu

Sejumlah pegawai Direktorat Bea dan Cukai meikuti upacara peringatan hari Pabean Internasional ke-60 di halaman kantor Direktorat Bea Cukai, Jakarta, Kamis (26/1). Peringatan hari Pabean Internasional kali ini mengusung tema
Apa Syarat Menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Salah satu syarat calon pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah harus lulus seleksi sebagai calon mahasiswa kampus PKN STAN.


Azwar Anas Minta Pemda Percepat Input Formasi Kebutuhan ASN

2 hari lalu

Azwar Anas Minta Pemda Percepat Input Formasi Kebutuhan ASN

Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi dan validasi rincian formasi ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah.


Catatan Dosen Unair untuk Relokasi ASN ke IKN: Kebijakan Terburu-buru

3 hari lalu

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil saat pulang kerja, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforms Birokrasi (PANRB) Abdullah Anwar Anas memastikan kepindahan ASN termasuk PNS, TNI, Polri ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyqak 6000 orang dan akan dimulai pada Juli 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Catatan Dosen Unair untuk Relokasi ASN ke IKN: Kebijakan Terburu-buru

Sejak Oktober 2023 lalu, Pemerintah telah mengumumkan keputusan untuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara atau IKN