TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meminta Den Haag untuk mendukung pengembangan teknologi rendah karbon di Indonesia.
Dalam pertemuan yang dilakukan di sela-sela KTT G20 di New Delhi, India, pada Sabtu, 9 September 2023, Jokowi juga mendesak Belanda untuk mendorong penghapusan UU Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR).
"Saya berharap Belanda bisa mendukung pengembangan teknologi rendah karbon dan konversi PLTU ke energi terbarukan sebagai tindak lanjut kerja sama JETP (Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan) serta mendorong penghapusan EUDR agar tidak mendiskriminasi komoditas utama Indonesia," kata Jokowi dalam keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, diterima, Ahad, 10 September 2023.
Selain itu, Presiden Jokowi juga turut menyambut baik investasi Belanda untuk membangun Center of Excellence di Kota Surakarta, hingga rencana penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi dalam bidang energi baru terbarukan dan iklim.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi meminta dukungan PM Rutte terhadap proses pendaftaran Indonesia sebagai anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Presiden menyebut saat ini Indonesia telah melakukan sejumlah reformasi ekonomi yang sejalan dengan persyaratan OECD.
"Indonesia telah mengajukan aplikasi keanggotaan OECD dan telah melakukan berbagai reformasi ekonomi sejalan dengan persyaratan OECD," tutur Jokowi.
Dalam konteks regional, Presiden Jokowi menyebut bahwa Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah menyepakati Belanda menjadi mitra pembangunan ASEAN, yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kerja sama ASEAN dengan Belanda.
"Walaupun prosesnya tidak mudah, tetapi (kemitraan) akhirnya dapat disepakati. Saya berharap ini akan lebih memajukan kerja sama ASEAN dengan Belanda," tutur Jokowi.
Pilihan Editor: Prabowo: Asia Tenggara Kawasan paling Aman dan Tenteram di Dunia
