Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Haris Azhar Sebut Ada Pengikut Pejabat Publik yang Terpojok Kritik Rocky Gerung Sehingga Buat Laporan Polisi

image-gnews
Pengamat Politik Rocky Gerung didampingi kuasa hukumnya Haris Azhar memberikan keterangan usai diperiksa kasus Direktorat Tindak Pidana Umum atas kasus penyebaran berita hoaks dan fitnah di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 6 September 2023. Pemeriksaan akan dilanjutkan pada hari Rabu, 13 September mendatang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pengamat Politik Rocky Gerung didampingi kuasa hukumnya Haris Azhar memberikan keterangan usai diperiksa kasus Direktorat Tindak Pidana Umum atas kasus penyebaran berita hoaks dan fitnah di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 6 September 2023. Pemeriksaan akan dilanjutkan pada hari Rabu, 13 September mendatang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Rocky Gerung, Haris Azhar, mengatakan apa yang disampaikan kliennya merupakan kritik terhadap pejabat publik dan kebijakannya. Namun ada pengikut pejabat publik tersebut yang terpojok sehingga merespons dengan membut laporan polisi. 

“Yang gaduh karena daging dari pernyataan Bang Rocky terkait kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya, dan juga ada pengikut-pengikut pejabat yang terpojok, jadi itu yang disampaikan lewat laporan-laporan,” kata Haris Azhar di Bareskrim usai pemeriksaan, Rabu, 6 September 2023.

Menurut Haris, laporan polisi itu berdampak positif karena semakin membuat kebijakan itu terdokumentasi dalam lembar-lembar yang sah di kantor polisi. Haris juga meyakini tidak ada satu pun tindakan kliennya yang terindikasi unsur pidana dalam pelaporan penyebaran berita bohong, penghasutan, dan SARA.

Haris mengatakan agenda pemanggilan penyidik Bareskrim pada Rabu pagi, 6 September 2023, belum mengarah ke pernyataan “B******n T*l*l”. Dari 40 pertanyaan yang diberikan, kata Haris, seputar pekerjaan Rocky Gerung dan belum masuk ranah penyidikan. “Jadi pemeriksaan sifatnya interview belum penyidikan. Sekadar masih mencari apakah perisitwa tersebut peristiwa pidana atau belum,” kata Haris.

Haris Azhar meyakini keterangan Rocky Gerung tidak ada yang mengarah ke tiga unsur pidana yang dilaporkan. Misalnya, terkait penghasutan, Haris mengatakan pernyataan Rocky tidak dikategorikan menghasut karena kapasitasnya sebagai narasumber.  “Dan setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan merujuk dari sumber data yang kami bawa,” ujar Haris.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terkait SARA, Haris mengatakan Rocky Gerung bahkan tidak mengarah kepada kelompok tertentu. Ihwal berita bohong, Haris mengatakan Rocky telah memberikan penjelasan dan argumen faktual kepada penyelidik. “Bahkan ada putusan pengadilan MK, jadi soal berita bohong itu tidak,” kata Haris. 

Rocky Gerung mengatakan tindakannya menimbulkan kegaduhan karena ada yang pro dan kontra. Proses inilah yang menurut Rocky harus diteliti, namun ia menyebut penelusuran ini belum sampai kepada substansi. “Proses itu yang harus diteliti. Jadi tadi itu masih tahap tulang belulang, belum sampai ke pembuluh darahnya. Iya pasti dia gaduh karena ada pro kontra,” kata Rocky. 

Rocky Gerung mengatakan sejumlah pihak hanya mengeksploitasi pernyataan “B******n T*l*l”. Padahal, Rocky Gerung mengkritik produk kebijakan pemerintah, yakni Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law).

Pilihan Editor: Rocky Gerung dan Haris Azhar Sempat Akan Diserang Massa ketika Hendak Keluar dari Mabes Polri

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Baliho Jokowi Alumnus Paling Memalukan Terpasang Di Bundaran UGM, BEM : Gagal Memimpin

15 menit lalu

Baliho besar bergambar Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan dua sisi wajah terpampang mencolok di area bundaran kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Jumat 8 Desember 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
Baliho Jokowi Alumnus Paling Memalukan Terpasang Di Bundaran UGM, BEM : Gagal Memimpin

BEM UGM memasang baliho bergambang Presiden Jokowi bertuliskan 'Penyerahan Nominasi Alumnus UGM Paling Memalukan'.


Hutama Karya Teken Kontrak Pembangunan Rumah Susun ASN 2 di IKN

1 jam lalu

Penampakan mock-up rumah susun ASN di IKN yang dipamerkan di Pameran Konstruksi Indonesia 2023 di JIEXPO Kemayoran, Jumat, 3 November 2023. TEMPO/Ami Heppy
Hutama Karya Teken Kontrak Pembangunan Rumah Susun ASN 2 di IKN

PT Hutama Karya (Persero) meneken kontrak Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Rumah Susun ASN 2 di kawasan IKN.


Pengamat: Ganjar dan Prabowo Dukung IKN tapi Beda Pendekatan

2 jam lalu

Calon presiden Ganjar Pranowo menunjukkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis, 7 November 2023. Kunjungan Ganjar Pranowo tersebut sebagai wujud komitmennya melanjutkan pembangunan IKN, apabila dirinya dan Cawapres Mahfud MD memenangkan Pilpres 2024. FOTO/Humas TPN
Pengamat: Ganjar dan Prabowo Dukung IKN tapi Beda Pendekatan

Pengamat dari Universitas Indonesia mengatakan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sama-sama mendukung IKN tapi punya pendekatan yang berbeda.


Ihwal Bahasa dan Ibu Kota Nusantara

3 jam lalu

Ihwal Bahasa dan Ibu Kota Nusantara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah disahkan pada tanggal 15 Februari 2022.


Hakim Ridwan Mansyur Ingin Muruah MK Kembali, Dukung Pembentukan MKMK Definitif

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyaksikan sumpah jabatan Ridwan Mansyur sebagai Hakim Konstitusi di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 8 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Hakim Ridwan Mansyur Ingin Muruah MK Kembali, Dukung Pembentukan MKMK Definitif

Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur berjanji untuk menjaga integritas dalam menjalankan jabatannya di Mahkamah Konstitusi. Mendukung pembentukan MKMK.


Kombes Hengki Haryadi Pecah Bintang, Jadi Penyidik di Bareskrim Polri

8 jam lalu

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Hengki Haryadi menemui wartawan di depan Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk menyampaikan hasil gelar perkara kasus modus body checking Miss Universe Indonesia, Kamis, 5 Oktober 2023. Tempo/Novali Panji
Kombes Hengki Haryadi Pecah Bintang, Jadi Penyidik di Bareskrim Polri

Dirkrimum Polda Metro Kombes Hengki Haryadi dipromosikan sebagai penyidik di Bareskrim Polri. Dapat satu bintang di pundak.


Terpopuler: Bahlil Minta Jokowi Naikkan Tukin Pegawai BKPM, Faisal Basri Sebut Negara Ugal-ugalan

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum HIPMI Akbar Himawan Buchari (kanan), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri), dan Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga Ketua Dewan Pembina HIPMI Bahlil Lahadalia (kiri) menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Senin, 20 Februari 2023. Sebanyak 239 pengusaha muda dilantik menjadi pengurus pusat HIPMI masa bakti 2022-2025. ANTARA FOTO/Hafidz
Terpopuler: Bahlil Minta Jokowi Naikkan Tukin Pegawai BKPM, Faisal Basri Sebut Negara Ugal-ugalan

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 7 Desember 2023 dimulai dari permintaan Bahlil ke Presiden Jokowi untuk menaikkan tukin pegawai BKPM.


RUU DKJ Atur Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Politikus PKS Sebut Demokrasi Diamputasi

13 jam lalu

RDPU Baleg DPR RI tentang RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Bamus Betawi dan Kaukus Muda Betawi. Foto: YouTube/TVR Parlemen
RUU DKJ Atur Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Politikus PKS Sebut Demokrasi Diamputasi

PKS menyatakan ketentuan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk presiden dalam RUU DKJ mengamputasi demokrasi.


Ganjar Sebut Investor di IKN Masih Wait and See: Menunggu Iklim Poitik Saja

19 jam lalu

Ganjar Pranowo menjadi capres 2024 pertama yang menginjakan kaki di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis, 7 Desember 2023. Kunjungannya merupakan bentuk keseriusan melanjutkan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara. TPN Ganjar-Mahfud
Ganjar Sebut Investor di IKN Masih Wait and See: Menunggu Iklim Poitik Saja

Calon presiden Ganjar Pranowo buka suara soal investor yang disebut-sebut belum banyak merealisasikan investasinya di Ibu Kota Nusantara (IKN).


Deretan Kritik Faisal Basri soal Peran Omnibus Law di Industri Kelapa Sawit, Apa Saja?

20 jam lalu

Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri saat hadir dalam diskusi publik bertajuk 'Beban Utang Kereta Cepat di APBN' di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan pada Selasa, 17 Oktober 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Deretan Kritik Faisal Basri soal Peran Omnibus Law di Industri Kelapa Sawit, Apa Saja?

Faisal Basri mempersoalkan kebijakan larangan ekspor CPO yang seakan-akan dilakukan tanpa pertimbangan matang.