INFO NASIONAL – Ketika pada 2014 Rinna Mathilda Siwy tinggal di Sawangan, Depok, Jawa Barat, transportasi menjadi kendala terbesarnya untuk berangkat menuju kantornya di Puri Kencana, Kembangan, Jakarta Barat. Apalagi, sebelumnya dia tinggal di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Sampai pada 2015, dia menemukan akses yang bisa menghemat waktunya menuju kantor. Transportasi kereta Commuterline lalu disambung angkot menjadi jalan “ninja” yang membuatnya berhasil menghemat waktu, uang, dan tenaga. “Dulu, saya harus berangkat pukul 05.00 pagi dan sampai rumah sekitar jam 22.00-23.00 malam. Namun, setelah saya gunakan Commuterline dan Mikrotrans, saya bisa berangkat pukul 06.00 pagi dan sampai rumah bisa jam 19.00 atau 20.00 malam,” ujarmya. Mikrotrans merupakan jenis bus kecil atau mikro yang dikelola oleh Transjakarta dan terintegrasi dengan JakLingko.
Dari rumah dia biasa menggunakan motor yang ketika sampai Stasiun Rawa Buntu dititipkan. Untuk naik Commuterline, Rinna hanya dikenakan Rp 3.000 sampai Stasiun Palmerah. Lalu ia melanjutkan dengan naik angkot. Pada 2018, ia mulai menggunakan Mikrotrans yang gratis. “Untuk parkir motor per Oktober ini Rp 7.000, sementara bensin bisa Rp 25 ribu Senin sampai Jumat,” katanya.
Rinna merasakan, transportasi di Jakarta sudah banyak kemajuan. “Tetapi, sayang, armadanya masih kurang,” ucapnya.
Sementara Lourentius, warga perumahan Jababeka Cikarang Baru, memilih naik Commuterline ke kantornya di Palmerah, Jakarta Barat. Dari rumah dia memilih bersepeda sambil berolahraga. Sesampai Stasiun Cikarang, ia melanjutkan naik kereta ke Stasiun Tanah Abang. Dari stasiun dia melanjutkan naik Mikrotrans yang gratis. Dia pun bersyukur, Jakarta menyediakan transportasi terintegrasi dan angkot gratis. Apalagi saat ini LRT sudah sampai ke Bekasi yang bakal menambah alternatif bertransportasinya.
Adanya tarif terintegrasi antarmoda transportasi yang dikeluarkan JakLingko sangat membantu Lourentius. Namun, dia pun berharap, harganya masih bisa ditekan kembali. “Iya, saat ini masih menghemat untuk biaya sekolah anak. Nanti setelah anak lulus, tarif yang diterapkan sepertinya baru sesuai,” tuturnya.
Pemprov DKI Jakarta telah meluncurkan solusi inovatif dengan tarif integrasi yang menghubungkan berbagai moda transportasi umum. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan mobilitas perkotaan dan kemacetan yang semakin parah. Tarif integrasi adalah biaya yang dikenakan saat penumpang menggunakan lebih dari satu jenis transportasi umum (multimoda) dalam jangka waktu tiga jam, termasuk MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta, dengan tarif maksimal Rp 10.000.
"Tarif integrasi adalah langkah revolusioner dalam membawa perubahan positif dalam sistem transportasi umum kota," ungkap Direktur Utama PT Jakarta Lingko Indonesia, Mega Indahwati Natangsa Tarigan, belum lama ini.
Salah satu manfaat utama dari tarif integrasi adalah kemudahan dalam bermobilitas. Penumpang dapat beralih antar berbagai moda transportasi hanya dengan menggunakan satu tiket terintegrasi. Mega menjelaskan, manfaat ini dapat diakses melalui Aplikasi JakLingko dan Kartu Uang Elektronik (KUE). "Ini adalah langkah besar menuju keberlanjutan dan kenyamanan dalam bepergian di kota," paparnya.
Mega menguraikan, jika menggunakan Kartu Uang Elektronik (KUE) dari bank, pengguna perlu mengaktivasi Kartu Transportasi pada Balance Check Terminal (BCT). Langkah ini akan memastikan bahwa kartu terintegrasi dengan sistem standar JakLingko Indonesia. BCT dapat ditemukan di stasiun MRT Jakarta, stasiun LRT Jakarta, dan halte Transjakarta. Pengguna juga dapat meminta bantuan petugas untuk melakukan aktivasi.
Namun, Mega menegaskan, saat ini tarif integrasi hanya berlaku pada moda transportasi BRT (Bus Rapid Transit) Sistem Halte di Transjakarta. Moda lain seperti Transjakarta Non-Halte, angkot Mikrotrans, dan integrasi dengan ojek online (misalnya Grab) belum termasuk dalam tarif integrasi.
Salah satu dampak positif dari tarif integrasi adalah penghematan biaya perjalanan. "Dengan perjalanan multimoda, penumpang bisa menghemat hingga 50 persen dari total ongkos perjalanan," beber Mega. Diskon ini diharapkan akan mendorong penggunaan transportasi umum, mengurangi kemacetan, dan berdampak positif pada lingkungan dengan mengurangi emisi dari kendaraan pribadi.
Mega menguraikan, tarif integrasi penting untuk mengurangi kemacetan. Dengan mempermudah dan menjadikan transportasi umum sebagai pilihan yang lebih terjangkau, masyarakat akan semakin tertarik meninggalkan kendaraan pribadi. Dengan pengguna transportasi umum yang meningkat, kemacetan lalu lintas di perkotaan dapat berkurang signifikan, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan juga akan berkurang.
Untuk memastikan sistem tarif integrasi dapat terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat pada masa mendatang, Mega menerangkan bahwa JakLingko Indonesia telah merancang berbagai tahap pengembangan. Dari tahap implementasi awal hingga fase Account Base Ticketing (ABT) yang akan menghadirkan fitur Pay As You Go (PAYG). Semua langkah ini dimaksudkan untuk terus memudahkan mobilitas masyarakat.
Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat menuturkan, Kementerian Perhubungan menetapkan tarif LRT pada 19 Juli 2023 dengan tarif termurah untuk satu kilometer pertama Rp 5.000 dan Rp 700 untuk setiap kilometer berikutnya. Tarif untuk jarak terjauh adalah Rp 27.500. “Setelah beberapa bulan pengoperasian akan ditetapkan tarif khusus untuk menarik sebanyak mungkin masyarakat menggunakannya,” terangnya.
Djoko melihat stuktur tarif ini menunjukkan layanan LRT Jabodebek untuk kelompok masyarakat menengah ke atas. Tujuannya supaya warga dapat beralih dari kendaraan pribadi untuk beralih ke angkutan umum, sehingga dapat mereduksi kemacetan lalu lintas di jalan dan polusi udara yang terjadi sekarang. Di sisi lain, kelompok masyarakat menengah ke bawah sudah disediakan KRL Jabodetabek dengan tarif yang lebih murah. Tarif LRT Jabodebek lebih tinggi daripada tarif KRL Jabodetabek karena prasarana dan sarananya baru.
“Namun, harus diupayakan, ongkos warga yang menggunakan tidak lebih dari Rp 50 ribu untuk pulang pergi. Termasuk ongkos dari tempat tinggal menuju stasiun terdekat (first mile), menggunakaan LRT Jabodebek dan stasiun tujuan menuju lokasi dikehendaki (last mile),” usulnya.
Djoko, yang juga Dosen Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sempat mensurvei sebelum pandemi Covid-19, rata-rata pengguna kendaraan pribadi dalam sehari menghabiskan ongkos transportasi per hari berkisar Rp 75.000-100.000. Kemudian, ada pembanding layanan Bus JR Connection yag cukup laris bertarif Rp 20 ribu sekali perjalanan yang berhenti di pusat Kota Jakarta, seperti Kawasan Blok M dan Monas.
Angkutan pemadu moda (feeder) berupa bus juga dikabarkan sudah disiapkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dengan biaya Rp 5.000. Pentingnya aksesibilitas ke stasiun menjadi titik pelayanan LRT Jabodebek. “Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses yang mudah dan nyaman menuju stasiun tersebut. LRT Jabodebek adalah Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga seluruh stakeholder harus bekeja keras untuk menyukseskannya,” tegasnya.
Untuk layanan angkutan umum yang terintegrasi dengan LRT Jabodebek, Djoko mengakui hanya layanan di wilayah DKI Jakarta yang dinilainya sudah siap. Di Bekasi dan Depok dianggapnya masih kurang. Di Depok bahkan belum terlihat ada layanan transportasi publik memadai. “Terkait dengan layanan feeder, ketersediaan moda transportasi yang dapat mengantarkan penumpang dari berbagai lokasi menuju stasiun LRT dengan aman dan nyaman sangat penting,” tambahnya.
Jakarta, kata Djoko, merupakan kota yang paling representatif untuk digunakan sebagai contoh bagi kota-kota lain di Tanah Air. “Karena dengan BRT Trans Jakarta yang telah terhubung angkutan feeder (JakLingko) sebagai angkutan pengumpan, serta dukungan kerja sama dengan moda lain seperti KRL Jabodetabek, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta,” lanjutnya.
Menurut Djoko, tingkat harapan hidup masyarakat Jakarta diperkirakan akan berkurang selama 2-3 tahun, jika tingkat polusi udara masih seperti sekarang. Polusi udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya masih menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini.
Menggunakan transportasi umum adalah pilihan yang bijak. Warga menengah ke atas diharapkan mau beralih dari kendaraan pribadi ke LRT Jabodebek. Permasalahan kemacetan lalu lintas harus dituntaskan dengan komprehensif dan multisektoral. “Penyelesaiannya harus lintas sektor. Jika tidak dilakukan mulai sekarang, dipastikan Kota Jakarta dan sekitarnya akan terus didera kemacetan lalu lintas yang parah dan pada akhirnya memicu perlambatan ekonomi,” pungkasnya. (*)
