Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tiga Polisi Divonis Bersalah, Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Tagih Janji Polri soal Sidang Etik

image-gnews
Kuasa hukum Tim Gabungan Aremania (TGA) Anjar Nawan (kiri) dan Sekretaris Jendral Federasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Federasi KontraS) Andy Irfan (kanan) di Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan dugaan pidana pihak yang bertanggung jawab dalam Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022, 18 November 2022.Tempo/Eka Yudha Saputra
Kuasa hukum Tim Gabungan Aremania (TGA) Anjar Nawan (kiri) dan Sekretaris Jendral Federasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Federasi KontraS) Andy Irfan (kanan) di Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan dugaan pidana pihak yang bertanggung jawab dalam Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022, 18 November 2022.Tempo/Eka Yudha Saputra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Keluarga korban tragedi Kanjuruhan akan menagih janji Propam Polri untuk menggelar sidang etik terhadap anggota polisi yang divonis bersalah dalam peristiwa tersebut.

Pada Kamis, 24 Agustus 2023, Mahkamah Agung menganulir vonis bebas dua anggota polisi yang terlibat pengamanan stadion yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis hakim memutuskan untuk memvonis bekas Kepala Satuan (Kasat) Samapta Kepolisian Resor (Polres) Malang Ajun Komisari Polisi Bambang Sidik Achmadi dua tahun penjara dan bekas Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Malang Komisaris Polisi Wahyu Setyo Pranoto 2,5 tahun penjara.

Kuasa hukum Tim Gabungan Aremania (TGA), Anjar Nawan mengatakan dengan vonis bersalah tersebut, keluarga korban dan penyintas menagih pemeriksaan etik Propam Polda Jawa Timur maupun Mabes yang mandek dengan alasan menunggu pidana. 

“Mereka belum menentukan sikap alasannya menunggu putusan pidana nanti,” kata Anjar kepada Tempo, Kamis, 24 Agustus 2023.

Anjar menegaskan vonis kasasi MA membuktikan keduanya bersalah setelah sebelumnya divonis bebas di pengadilan tingkat pertama. Total saat ini ada tiga polisi yang divonis bersalah. Sebelumnya bekas Komandan Kompi 3 Batalyon A Pelopor Polda Jawa Timur Ajun Komisaris Hasdarmawan divonis 1,5 tahun.

Menurut Anjar, meski ia dan keluarga korban kecewa dengan vonis rendah MA, setidaknya ini bisa menjadi dasar keluarga korban untuk menagih sikap tegas dari Propam Polri.

“Kalau ancaman hukumannya nanti PTDH, ya harus PTDH, karena sudah inkracht putusannya kan, putusan MA sudah tingkat terakhir,” ujar Anjar.

Keluarga masih kecewa

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anjar Nawan mengatakan keluarga korban tragedi Kanjuruhan masih kecewa dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang hanya memvonis rendah dua polisi terdakwa. “Para keluarga korban, mereka menyambut putusan itu tidak begitu bersuka cita ya, dalam artian kan pasti ada kekecewaan itu,” katanya.

Pasalnya, kata Anjar, vonis 2 tahun dan 2,5 tahun tidak sebanding dengan ratusan korban jiwa yang diakibatkan oleh tindakan dari kepolisian yang menggunakan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force

Meski demikian, Anjar menilai putusan MA sedikit banyak patut diapresiasi. Sebab, menurut Anjar, MA sebagai pucuk tertinggi pengemban kekuasaan kehakiman sudah berupaya menghadirkan rasa keadilan di tengah masyarakat. 

Tragedi 1 Oktober 2022 Kemanusian Kanjuruhan telah meninggalkan luka dan kenangan pahit yang mendalam khususnya bagi masyarakat Malang. Peristiwa itu bermula ketika polisi menembakkan gas air mata kepada Aremania setelah laga pertandingan Arema Vs Persebaya Surabaya dalam laga lanjutan Liga 1 2022. Kepolisian menembaki para penonton yang menumpuk stadion dengan gas air mata. Mereka yang berdesakan tewas di antara tribun, pintu keluar, bahkan di pelukan pemain. Tragedi Kanjuruhan telah memakan 135 korban jiwa.

Pilihan Editor: Keluarga Korban Kanjuruhan Tetap Kecewa Meski 2 Polisi Batal Divonis Bebas

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 jam lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM


Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

3 jam lalu

Ilustrasi spyware. Shutterstock
Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.


Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

9 jam lalu

Konferensi Pers di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Senin, 29 April 2024, mengenai kasus Brigadir RA yang tewas di dalam mobil Alphard, pada Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.


Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

22 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan netralitas Pemilu di gedung KPK pada Rabu, 7 Februari 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.


Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Panglima TPNPB Kodap VIII Intan Jaya Brigadir General Undius Kogeya bersama pasukannya. Sumber: TPNPB OPM
Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.


Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat memberikan penjelasan ketakhadirannya dalam sidang etik Dewas KPK pada Kamis, 2 Mei 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.


Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus (kanan), Kasat Lantas Polres Bogor AKP Dicky Anggi Pranata (tengah) melakukan penutupan jalan menuju kawasan Puncak saat pemberlakuan Car Free Night di Tol Jagorawi pintu keluar Gadog, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 31 Desember 2022. Polres Bogor memberlakukan Car Free Night di kawasan Puncak pada malam Tahun Baru mulai pukul 18.00 WIB 31 Desember 2022 hingga pukul 06.00 WIB 1 Januari 2023, arus lalu lintas menuju Puncak atau Cianjur dialihkan melalui Jonggol atau Sukabumi. Hal ini guna mengatur arus masuknya agar tercipta kelancaran dalam perjalanan saat car free night di malam pergantian tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.


Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Polisi militer memeriksa kendaraan dinas TNI saat pelaksanaan operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi di bypass jalan Jenderal A. Yani, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023. Detasemen Polisi Militer Kogartap I Jakarta menggelar razia rotator dan mobil pelat TNI. TEMPO/Tony Hartawan
Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.


Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah memaparkan catatan penegakan hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2023 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 25 Januari 2024. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin.
Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.


TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto usai upacara pembukaan gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Opsgaktib) dan Yustisi Pom TNI TA 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.