TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menolak pernyataan Jeffrey Pagawak Bomanak yang mengaku sebagai Ketua OPM.
Panglima TPNPB KODAP XXXVI Oktahin Enos Awolmabin mengatakan, Jeffrey bukanlah bagian dari OPM maupun pejuang dari operasi pembebasan tersebut.
"Kami tidak mengakui Jeffrey seorang pejuang, dia seorang diri," kata Enos dalam keterangan video yang diterima Tempo, Sabtu 12 Agustus 2023.
Enos mengatakan, Jeffrey telah berbohong kepada publik yang mengaku sebagai Ketua OPM.
"TPNB sudah terstruktur dari 36 Kodap, kami sedang berjuang untuk pembebasan bangsa Papua Barat," kata Enos.
Enos pun menyampaikan, selain membohongi publik, Jeffrey juga telah membohongi TPNPB-OPM dengan menggelapkan uang senilai Rp 1,9 miliar dengan dalih pembelian senjata, namun hingga kini senjata itu tidak ada.
"Kami tidak mengakui Jeffrey Pagawak Bomanak, kami punya kerugian material yang besar, dia adalah penipu dan penghancur bangsa Papua," kata Enos.
Enos pun menuntut Jeffrey segera mengembalikan uang Rp 1,9 miliar tersebut kepada TPNPB-OPM. "Jika uang tidak dikembalikan, maka TPNPB KODAP XXXVI Oktahin akan mengeluarkan DPO bagi Jeffrey Pagawak Bomanak," katanya.
Jeffrey Pagawak Bomanak dalam media sosial pribadinya mengakui dirinya sebagai Ketua OPM, dan selalu mengeluarkan pernyataan yang mewakili OPM.
Menurut catatan Tempo, Jeffrey juga banyak berperan dalam aksi-aksi yang terjadi di wilayah Papua, seperti kerusuhan di depan Universitas Cenderawasih, Abepura, Jayapura, 16 Maret 2006. Polisi menyebut Pagawak termasuk dalam sepuluh orang yang bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut. Dalam aksi berdarah itu, tiga anggota Brimob dan satu anggota TNI Angkatan Udara tewas di tempat.
Jefrrey Pagawak juga disebut dalam daftar pencarian orang karena terlibat dalam beberapa kerusuhan di Timika, seperti perusakan Hotel Sheraton dan pemblokiran jalan di Mile 28, Timika.
Sebelumnya dalam demonstrasi menentang PT Freeport 7 Maret 2006, Pagawak jelas-jelas menunjukan penolakannya. "Selama ini Freeport tak pernah menyejahterakan masyarakat Papua, khususnya warga dari tujuh suku yang memang punya hak ulayat adat tempat perusahaan itu beroperasi," ujar Koordinator Front Aksi Nasional Penutupan PT Freeport Indonesia itu kepada Tempo.
Pada aksi dua tahun sebelumnya, tepatnya 1 Desember 2004, Jeffrey Pagawak jelas terlihat mendukung kemerdekaan Papua. Ketika itu Pagawak sebagai penanggung jawab Parlemen Jalanan Rakyat Sipil untuk Politik di Papua menyampaikan orasinya mendukung Papua Merdeka. Saat aksi tersebut bendera Bintang Kejora dikibarkan.
International Cricis Group sendiri mencatat Jeffrey Pagawak menjadi Ketua Solidaritas Internasional untuk Menutup Freeport. Beberapa kelompok bergabung dalam gerakan tersebut, antara lain Front Pepera, kelompok Sonamapa yang berbasis di Manokwari, serta Parlemen Jalanan.
ADE RIDWAN YANDWIPUTRA
Pilihan Editor: Egianus Kogoya Bantah Minta Tebusan Rp 5 Miliar untuk Pilot Susi Air, Mahfud MD: Ndak Tahu Saya
