Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemitraan KKP-Masyarakat Jaga Keanekaragaman Hayati Gili Matra

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL – Kementerian Kelautan dan Perikanan berkolabrasi dengan masyarakat dan pelaku usaha menjaga kelestarian aneka ragam hayati di kawasan konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan atau yang dikenal sebagai Gili Matra.

“Peran masing-masing pihak dan kolaborasi pemerintah dengan masyarakat adalah salah satu bentuk melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati laut dan sekitarnya. Saya mendorong semua pihak untuk menjaga laut yang sehat untuk kehidupan kedepannya,” ujar Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Muh Firdaus Agung Kunto Kurniawan Firdaus di Jakarta, Senin, 10 Juli 2023.

Kolaborasi tersebut terwujud dalam sejumlah program yang dilaksanakan bersama hingga pemberian bantuan dari KKP kepada kelompok penggerak konservasi, dan penyerahan penghargaan kepada 43 pelaku usaha.

Bantuan diserahkan melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) kepada Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) Kelompok Meno Lestari. 

Sedangkan sertifikat penghargaan diberikan kepada 43 pelaku usaha di bidang pariwisata alam perairan yang taat mengimplementasikan kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Firdaus juga menjelaskan, tujuan pelaksanaan kegiatan itu adalah untuk mengapresiasi dan mempererat kolaborasi dengan masyarakat dan para pelaku usaha yang selama ini telah terbangun dengan baik. “Semoga bantuan yang disalurkan kepada KOMPAK Kelompok Meno Lestari dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, KKP juga memberikan apresiasi penghargaan kepada semua pelaku usaha yang telah taat terhadap kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pemberian Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi (SIUPKK) pertama di Indonesia yang diinisiasi oleh PT. Windmolen (Oceans 5)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejalan dengan itu, Kepala BKKPN Kupang Imam Fauzi menjabarkan bantuan KOMPAK yang diberikan terdiri dari 2 set BCD, 2 set regulator dan octopus, 2 unit tabung selam, 2 masker selam dan snorkle, 2 pasang fins open heel, 2 pasang booties, 2 unit baju selam, 2 unit belt, dan 10 kg pemberat, 2 unit SMB, dan 2 unit reel. 

Sutarpo selaku Ketua KOMPAK Meno Lestari berterima kasih atas apresiasi yang diberikan, dan siap mempertahankan semangat KOMPAK Meno Lestari.

“Kami merasa bantuan tersebut menjadi motivasi besar untuk dapat terus melakukan hal-hal baik dalam pengelolaan/manajemen di Kawasan Konservas Pulau Gili Matra yang sudah dijalani,” Ujar Sutarpo. 

Sementara itu, Chaelle McClean selaku perwakilan dari PT. Windmolen (Oceans 5) juga mengungkapkan perasaan bahagianya atas apresiasi dari KKP. “Senang bisa di-notice oleh Indonesia mengenai SIUPKK pertama kali di Indonesia,” ungkap Chaelle.

Kolaborasi menyelamatkan lingkungan ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, bahwa KKP terus mendorong masyarakat penerima bantuan konservasi selalu menjadi garda terdepan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai aksi perlindungan dan konservasi, sekaligus mengawal pemberian izin pemanfaatan ruang laut untuk pengelolaan sektor kelautan yang berkelanjutan. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ratusan Paus Pilot Terdampar di Australia Barat, Apa Keunikan Paus Ini?

21 jam lalu

Sejumlah paus pilot yang terdampar di Pantai Cheynes, Australia 25 Juli 2023. Courtesy of Allan Marsh/Cheynes Beach Caravan Park/via REUTERS
Ratusan Paus Pilot Terdampar di Australia Barat, Apa Keunikan Paus Ini?

Sekitar 140 paus pilot yang terdampar di perairan dangkal negara bagian Australia Barat. Apakah jenis paus pilot itu?


KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

3 hari lalu

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggalang dukungan internasional untuk mewujudkan perluasan kawasan konservasi laut seluas 97,5 juta hektare (ha) atau setera 30 persen luas laut perairan Indonesia pada tahun 2045.


KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

4 hari lalu

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan Benih Bening Lobster (BBL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pendampingan implementasi tata kelola lobster.


DPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi

5 hari lalu

Aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melakukan aksi teatrikal terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana (KemenLHK) Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023. Mereka mendesak pemerintah menindak perusahaan yang terindikasi terlibat dalam karhutla. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga September 2023 sebanyak 184.223 titik api di Indonesia dengan luasan terbakar seluas 642.099,73 hektar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
DPR Dorong Sanksi Akumulatif Bagi Kejahatan Lingkungan di RUU Konservasi

UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang telah berusia 34 tahun menjadi alasan dilakukan revisi.


Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

5 hari lalu

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.


Begini Pengaturan Soal Zoonosis dan Masyarakat Adat dalam RUU KSDAHE

9 hari lalu

Wisatawan berjalan di kawasan Balai Konservasi Mangrove dan Bekantan di Tarakan, Kalimantan Utara, Senin, 21 Agustus 2023. Pemprov Kalimantan Utara mempromosikan sektor wisata unggulan yang salah satunya wisata hutan konservasi mangrove dan bekantan di Tarakan dalam Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) Bangga Berwisata Indonesia (BBWI). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Begini Pengaturan Soal Zoonosis dan Masyarakat Adat dalam RUU KSDAHE

Sejumlah aspek dalam RUU KSDAHE dianggap masih memerlukan penguatan dan penyelarasan.


Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

9 hari lalu

Geopark Maros Pangkep di Sulawesi Selatan resmi masuk dalam jajaran UNESCO Global Geopark. Status itu ditetapkan berdasarkan keputusan Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis pada 24 Mei 2023. Shutterstock
Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.


KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

18 hari lalu

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Dua unit di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menerima pengakuan berstandar internasional sebagai unit kerja yang menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada publik.


KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

21 hari lalu

KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengatur sistem kuota untuk aktivitas pariwisata alam perairan di dalam Kawasan Konservasi Nasional.


Kembalikan Kejayaan Biodiversitas di IKN, Guru Besar Konservasi UI Usul Pembuatan Koridor Ekologi

26 hari lalu

Massa buruh membawa poster saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Para buruh juga menuntut pemerintah untuk menghentikan obral tanah dan hutan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). TEMPO/M Taufan Rengganis
Kembalikan Kejayaan Biodiversitas di IKN, Guru Besar Konservasi UI Usul Pembuatan Koridor Ekologi

Dengan konsep kota hutan, ada peluang untuk mengembalikan kejayaan biodiversitas di kawasan IKN.