INFO NASIONAL - Hasil Census of Marine Life (2011) menyebutkan ancaman terhadap laut lepas akibat semakin meluasnya kegiatan manusia dan dampak perubahan iklim. Kegiatan manusia antara lain pengambilan sumber daya alam di lautan.
Ancaman terhadap laut akibat kegiatan manusia semakin meningkat, seturut laporan Bank Dunia pada 2020 yang menyebutkan bahwa kebutuhan akan energi berkelanjutan seperti baterai listrik akan meningkatkan permintaan graphite, cobalt, dan lithium sebesar 450 persen pada tahun 2050.
Dengan semakin menipisnya potensi mineral di darat maka Laut dalam menjadi wilayah baru yang akan dieksploitasi secara intensif. Sebut saja India, pada 2021 lalu meluncurkan proyek penambangan laut dalam senilai 460 juta Euro.
Pada saat yang bersamaan, pengaturan internasional yang ada saat ini di wilayah laut lepas terfragmentasi dan bersifat sektoral. Sebut saja ada Organisasi Maritim Internasional (IMO) yang mengatur soal pelayaran, Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (RFMO), dan Otoritas Internasional Dasar Laut (ISA).
Situasi tersebut dalam waktu dekat akan berubah. Setelah hampir dua dekade sejak dibentuknya kelompok kerja Ad-Hoc Open-ended Informal Working Group pada tahun 2004 dan proses negosiasi Inter-Governmental Conference (IGC) sejak tahun 2018.
Akhirnya, pada 19 Juni 2023 dunia mengadopsi aturan main baru dalam mengelola keanekaragaman hayati di laut lepas dengan nama Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ).
Terdapat empat pengaturan yang akan menjadi kerangka kerja global dalam konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut lepas. Pertama, sumber daya genetik dari laut (Marine Genetic Resources/MGR). Dua, tool atau alat pengelolaan berbasis wilayah termasuk Kawasan Lindung Laut (Area Based Management Tool/ABMT).
Tiga, kajian dampak lingkungan (Environmental Impact Assessment/EIA), dan empat yakni peningkatan kapasitas dan transfer teknologi (Capacity-Building and Transfer of the Marine Technology/CBTMT).
Pengaturan MGR bertujuan untuk pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dari kegiatan pemanfaatan sumber daya genetik laut lepas. Dalam pelaksanaannya akan dibentuk suatu Komite Pembagian Akses dan Manfaat.
Selanjutnya kerangka kedua, untuk lingkup ABMT, pengaturannya dimaksudkan untuk melindungi, melestarikan, memulihkan, dan memelihara keanekaragaman hayati. Cara ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan laut untuk meningkatkan ketersediaan pangan serta ketahanannya dari perubahan iklim dan pencemaran. Evaluasi pengusulan ABMT akan dilakukan oleh Badan Keilmuan dan Teknis.
Kerangka ketiga, EIA, bertujuan melindungi dan melestarikan lingkungan laut lepas dengan cara mencegah, mengurangi dan mengelola dampak pemanfaatan. Pelaksanaannya diatur dalam proses, ambang batas, dan persyaratan lain yang diperlukan. Nantinya akan diberlakukan Mekanisme Lembaga Kliring khususnya dalam hal penyampaian hasil kajiannya. Dan lagi-lagi peran Badan Keilmuan dan Teknis penting dalam hal ini karena bertugas untuk menyusun standar dan pedoman EIA.
Dan terakhir, CBTMT dimaksudkan untuk memastikan pengaturan MGR, ABMT, dan EIA dapat dilaksanakan dengan baik khususnya untuk mendukung negara berkembang. Cakupan CBTMT antara lain peningkatan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, ilmu pengetahuan, teknologi, kapasitas organisasi, kelembagaan dan sumber daya lainnya. Komite CBTMT akan dibentuk untuk membantu pelaksanaan dari pengaturan yang ada.
Langkah yang Harus Disiapkan Indonesia
Sebagai sebuah global treaty baru, tentu ada peluang dan kesempatan bagi semua negara untuk mendapatkan manfaat. Apa saja peluang tersebut dan bagaimana Indonesia dapat memanfaatkannya untuk kepentingan pembangunan nasional?
Untuk kesiapan, Indonesia memiliki modal yang bagus dilihat dalam aspek partisipasi dan peran aktif secara internasional. Indonesia sejak Tahun 1997 telah aktif dalam koordinasi pengelolaan Samudera Hindia melalui IORA (Indian Ocean Rim Association). Dalam tataran akademis, beberapa Universitas di Sumatera dan Malaysia juga membentuk Indian Ocean Academic Forum (IOAF).
Kepemimpinan Indonesia juga diakui oleh dunia dengan terpilihnya Prof. Hasyim Jalal sebagai Presiden pertama ISA. Indonesia juga aktif dan memiliki pengaruh besar dalam perikanan regional Indian Ocean Tuna Commission (IOTC). Dalam hal eksplorasi laut dalam, paling tidak terdapat beberapa ekspedisi yang sudah dilakukan misalnya antara LIPI dan Universitas Nasional Singapura untuk meneliti keanekaragaman hayati laut dalam di Selatan Jawa. Angkatan Laut melalui KRI SPICA-934 juga memiliki pengalaman survai-survai laut dalam melalui ekspedisi Aurora.
Lalu bagaimana persiapan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan potensi manfaat dari perjanjian BBNJ ini? Minimal Indonesia perlu berjuang untuk menjadi anggota atau minimal selalu aktif dalam pembahasan-pembahasan komite -komiteBBNJ serta Badan Keilmuan dan Teknis.
Persiapan regulasi, kebijakan, dan administrasi juga sangat mendesak. Pasal 12 angka 1 Perjanjian BBNJ misalnya, meminta negara pihak untuk mengaktifkan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati, dan Pasal 14 angka 11 nya negara pihak diminta untuk menyiapkan Langkah-langkah legislasi, administrasi, dan kebijakan bagi pemanfaatan MGR dan informasi urutan digital (Digital Sequence Information).
Persiapan bidang legisasi dan administrasi pemanfaatan sumberdaya genetik ini mendesak dilakukan mengingat Indonesia sendiri sampai dengan saat ini masih butuh peningkatan kesiapannya dalam implementasi perjanjian Protocol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya.
Terkait dengan ABMT, Indonesia perlu segera merancang pola ruang dan struktur ruang laut di Perairan Barat Sumatera dan Selatan Jawa. Tata ruang lautnya harus mampu menyelaraskan dan mengantisipasi meningkatnya kegiatan pemanfaatan di perairan internasional yang berbatasan dengan wilayah tersebut beserta potensi ancaman non militernya. Perlu dirancang lokasi dan luasan kawasan konservasi Laut di wilayah tersebut sebagai benteng dan pengaman dari dampak kegiatan di laut lepas mengingat penilaian dampak kegiatan terhadap kawasan konservasi memiliki norma atau persyaratan EIA yang lebih ketat.
Kebijakan Pemerintah untuk memperluas kawasan konservasi laut sebesar 30 persen harus mampu merespons tantangan-tangan tersebut dalam rancangannya. Lokasi-lokasi yang berhadapan dengan laut lepas dapat dikaji menjadi kawasan konservasi skala besar. Dan terakhir, apabila memang kita belum mampu secara nyata memanfaatkan BBNJ maka kita tidak boleh melewatkan kesempatan untuk mendapatkan penguatan kapasitas melalui mekanisme CBTMT.
Tentu masih banyak kesiapan yang harus ditingkatkan dan persiapan yang harus dilakukan, yang membutuhkan sinergi semua stakeholder baik pemerintah, akademisi, peneliti, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan demikian, maka keberadaan Perjanjian BBNJ ini dapat menjadi berkah bagi pembangunan Kelautan Indonesia. (*)
Penulis: Muh. Firdaus Agung Kunto Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan
