TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menyatakan kegeramannya atas penggunaan APBN dan APBD yang tidak tepat sasaran dan lebih banyak terserap di program birokrasi dan rapat-rapat. Hal ini Jokowi sampaikan di hadapan para menterinya saat penyerahan LHP atas LKPP dan IHPS Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 26 Juni 2023.
"Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi, (APBN dan APBD) bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Karena yang saya temukan, justru habis banyak di birokrasi," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin.
Jokowi mencontohkan, dirinya menemukan daerah menganggarkan program peningkatan SDM sebesar Rp1,5 miliar, namun alokasi sebesar Rp1 miliar digunakan untuk perjalanan dinas. Kemudian anggaran APBD untuk pengembangan UMKM sebesar Rp2,5 miliar, tetapi sebanyak Rp1,9 miliar untuk honor dan perjalanan dinas.
Kemudian ada program Pengembangan Balai Penyuluh Pertanian yang dianggarkan dengan APBD, sebesar Rp1 miliar, namun sebanyak Rp734 juta digunakan untuk honor perjalanan dinas dan rapat-rapat.
"Saya nggak tahu berapa puluh kali rapat ini dilakukan. Ini banyak sekali, bukan hanya tiga contoh ini. Banyak, ribuan yang seperti ini. Mestinya yang namanya overhead itu, ya, 20 persen atau paling banyak 25 persen. Ini kebalik," kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi berpesan agar APBD dan APBN terserap di program yang fokus pada kesejahteraan masyarakat. Ia mengarahkan agar APBN dan APBD menjadi senjata penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, membantu produktivitas petani dan nelayan, mengendalikan inflasi, membantu investasi dan lain-lainnya.
Ia juga mewanti-wanti agar APBD dan APBN digunakan untuk membeli produk-produk dalam negeri. Hal ini, kata Jokowi, agar produk UMKM bisa naik kelas.
"Untuk itu saya meminta mohon bantuan BPK dan saya minta perhatian bapak/ibu menteri, kepala lembaga, kepala daerah, serta direksi BUMN, BUMD untuk mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan," kata Jokowi.
Pilihan Editor: Breaking News: Kabareskrim Komjen Agus Andrianto Diangkat Jadi Wakapolri
