Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Prabowo Subianto Akan Temui SBY di Pacitan Hari Ini, Apa Agendanya?

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Calon Presiden Prabowo Subianto (kanan) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kediaman SBY di Mega Kuningan, Jakarta, 21 Desember 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Calon Presiden Prabowo Subianto (kanan) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kediaman SBY di Mega Kuningan, Jakarta, 21 Desember 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

Prabowo Subianto dan SBY bukan sosok yang asing. Keduanya sama-sama lulusan Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri) Magelang, Jawa Tengah. SBY yang lulus pada 1973 dengan meraih gelar Adhi Makayasa (lulusan terbaik di angkatannya) merupakan senior satu tingkat di atas Prabowo. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah keluar dari militer, keduanya pun terjun ke ranah politik. SBY mendirikan Partai Demokrat pada 2001 sementara Prabowo sempat bergabung dengan Partai Golkar sebelum akhirnya mendirikan Partai Gerindra pada 2008. 

Ajang Pilpres 2009, menjadi persaingan pertama antara SBY dan Prabowo di ranah politik. Saat itu, SBY yang maju bersama Boediono menghadapi Prabowo yang menjadi pendamping Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Satu pasangan lainnya adalah Jusuf Kalla yang menggandeng Wiranto dan diusung oleh Partai Golkar dan Hanura. 

SBY-Boediono memenangkan pertarungan pada Pilpres 2009. Gerindra bersama PDIP pun memilih untuk menjadi oposisi pemerintahan SBY periode kedua. 

Pada Pemilu 2014, keduanya kembali akur. Demokrat memutuskan untuk mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa untuk menghadapi pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla yang diusung PDIP cs. Kedua partai pun sama-sama memilih menjadi oposisi pada pemerintahan periode pertama Presiden Jokowi. 

Gerindra tinggalkan Demokrat dan PKS dengan masuk ke pemerintahan

Lima tahun berselang, pada Pemilu 2019, Demokrat kembali bergabung dengan Gerindra untuk mengusung Prabowo yang kali ini berpasangan dengan Sandiaga Uno sebagai Capres dan Cawapres. Prabowo kembali kalah,  kali ini dari pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Akan tetapi Gerindra meninggalkan sejumlah pendukungnya. Prabowo memutuskan untuk masuk ke koalisi pendukung pemerintah dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sementara Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap menjadi kekuatan penyeimbang kekuasaan pemerintahan Presiden Jokowi

Pada Pemilu 2024, kedua partai akan kembali berbeda jalan. Partai Demokrat telah bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Partai NasDem dan PKS. Koalisi itu telah memberikan dukungan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Capres. 

Sementara Gerindra tetap mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres. Gerindra telah bekerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, disebut-sebut sebagai kandidat kuat sebagai Cawapres yang akan mendampingi Prabowo.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

18 menit lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?


Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

23 menit lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.


Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

27 menit lalu

Presiden Joko Widodo bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto (kiri belakang) menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Singapura Terpilih Lawrence Wong (kiri depan) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 29 April 2024. Lee berkunjung dalam rangka pertemuan Singapore-Indonesia Leader's Retreat yang kali ini dijamu oleh Jokowi. TEMPO/Subekti.
Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.


Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

1 jam lalu

Gubernur Jenderal Australia David Hurley (kanan) menyambut Presiden Indonesia Joko Widodo alias Jokowi saat upacara penyambutan di Goverment House, Canberra, Australia, Ahad, 9 Februari 2020. Presiden disambut upacara kenegaraan oleh Gubernur Jenderal Australia David Hurley dan Ibu Linda Hurley di Government House, Canberra, Australia, Minggu (9/2). AAP/Getty Pool/Tracey Nearmy/REUTERS
Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.


Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 jam lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, ketika ditemui di kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Defara
Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.


PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

2 jam lalu

Eriko Sotarduga. Wikidpr.
PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

PDIP menyebutkan ada 8 nama seperti Tri Rismaharini hingga Basuki Tjhaja Purnama atau Ahok masuk ke dalam Pilkada Jakarta 2024.


Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

2 jam lalu

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

PDIP mengatakan Ahok masuk radar untuk Pilkada Sumut 2024.


Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

11 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan kekhawatirannya soal RUU MK yang telah disahkan di tingkat 1 dan selangkah lagi disahkan jadi UU.


Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

11 jam lalu

Wakil Ketua Bappilu DPP PPP Achmad Baidowi saat memberikan keterangan di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023. ANTARA/Rio Feisal
Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.


Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

12 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

PDIP telah memberikan warning atau peringatan, supaya Revisi Undang-undang Kementerian Negara tidak digunakan untuk kepentingan politik.